MANAGED BY:
SELASA
17 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SAMARINDA

Jumat, 21 April 2017 09:14
Skema Berubah, Pemkot Umbar Komitmen

Polemik Pembiayaan Pengendalian Banjir di Samarinda Utara

-ilustrasi.

PROKAL.CO, SAMARINDA - Program pengendalian banjir di Kota Tepian dirundung masalah. Akibat keuangan daerah timpang, skema pembiayaan terpaksa dirombak. Dari semula, skema tahun jamak atau multiyears contract (MYC) berubah jadi tahun tunggal. Tak ayal, friksi pun timbul antara pemkot dan DPRD Samarinda.

Ditemui kemarin (20/4), Wali Kota Syaharie Jaang menyebut masih meramu siasat agar program ini dapat terealisasi secepatnya, tanpa menunggu perubahan APBD medio Agustus-September nanti. Mengingat, lemahnya keuangan pemkot saat ini. “Program ini menjadi kebutuhan mendesak. Penyesuaian kerja itu sebenarnya bisa diubah di APBD perubahan,” ucapnya.

Sebelumnya, DPRD menyoal perubahan skema pembiayaan pengendalian banjir di wilayah Samarinda Utara lantaran tak jelas kapan terjadinya pembahasan. Bahkan, disebut-sebut tak pernah diajukan ketika pembahasan anggaran oleh Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pemkot pun bergeming dan enggan menanggapi polemik itu. Sebaliknya, justru memilih mengalihkan perhatian pada kajian teknis proyek itu. Berlandaskan kondisi fiskal tak memadai hingga minimnya waktu memaksimalkan daya serap, skema pun diubah menjadi kontrak tahun tunggal dengan tiga segmen.

Anggaran yang dialokasikan ditaksir mencapai Rp 43 miliar. Sebesar Rp 35 miliar diambil dari kocek pemkot dan sisanya berasal dari bantuan keuangan provinsi (bankeu).

Adapun itu, segmen pertama yakni menguatkan drainase di Jalan Wahid Hasyim menuju kanal di belakang Hotel Atlet, Kompleks Stadion Sempaja. Lalu, menguatkan dan membenahi kanal tersebut agar debit air dapat mengalir ke anak Sungai Karang Mumus (SKM) yang melewati Perumahan Pondok Surya.

Terakhir, membuat pintu air dan pengadaan pompa air berkekuatan 2 liter kubik per detik sebanyak 4 buah. Kehadiran pompa dan pintu air ditujukan untuk mengatur lalu lintas debit air agar tak menggumul di Simpang Empat Sempaja.

Karena itu, orang nomor wahid di Balai Kota ini berbagi tugas dengan Wawali Nusyirwan Ismail.

Kajian teknis program tersebut diserahkan ke pasangannya itu. Selepas kajian rampung, barulah ketua DPD Demokrat Kaltim ini yang akan membawa perubahan program itu ke DPRD Samarinda. “Kalau sibuk ribut, enggak kerja-kerja,” katanya. Sementara itu, Nusyirwan Ismail menegaskan, berubahnya pola kerja pengendalian banjir itu murni karena mempertimbangkan kondisi keuangan pemkot ke depan yang ditaksir belum juga pulih dari badai defisit.

“Meski berubah jadi tahun tunggal, tak mengurangi upaya kami menangani banjir. Teknis tetap sama, pendanaan saja yang berubah,” sebutnya. Jadi, kajian pun dibentuk agar dapat diminimalisasi dari kesalahan. “Langkah yang kami lakukan notula rapat yang saya pimpin beberapa waktu lalu akan disandingkan dengan telaahan staf yang masih dirampungkan. Setelah itu, baru diajukan ke Pak Jaang untuk dibawa ke DPRD,” jelasnya.

Untuk telaahan itu, Nusyirwan membagi dua opsi. Mencari kajian agar perubahan pola kerja itu dapat dikerjakan sesegera mungkin, sebelum APBD perubahan 2017. Politikus Nasdem Kaltim ini menugaskan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda untuk menukil aturan.

“Kalau tunggu perubahan, pasti mepet. Makanya perlu segera mungkin,” katanya. Lalu, Penjabat Sekretaris Daerah, Hermanto bersama Inspektorat Daerah dimintanya untuk berkonsultasi ke Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). “Untuk ini kami perlu adanya legal opini atau rujukan dari TP4D agar tak meleset dari koridor hukum,” tuturnya. Nah, bagaimana jika akhirnya perubahan program pengendalian banjir ini hanya dapat dirombak dalam APBD perubahan nanti? Nusyirwan tak bisa berkomentar banyak. “Mau tak mau. Kalau aturan berbicara seperti itu harus diikuti, tapi bakal rendah serapan dan berujung silpa (sisa langsung penggunaan anggaran) nanti,” tutupnya.

JANGAN JADI BOM WAKTU

Polemik yang timbul dari perubahan skema pengendalian banjir di Samarinda memantik kritikan dari kalangan akademisi. Salah satunya pengamat hukum dari Universitas 17 Agustus (Untag) Samarinda, Roy Hendrayanto. Menurutnya, jika kritikan DRPD yang berpola kontrak tahun jamak itu benar adanya, kegiatan itu bakal menjadi pisau bermata dua ketika terlaksana, baik untuk Pemkot Samarinda atau DPRD.

“Jelas program ini bisa memantik masalah di kemudian hari. Memang sebaiknya dihentikan dulu,” sebutnya saat dikonfirmasi awak media ini. Ihwal ini, lanjutnya, karena sebaik apapun perencanaan hingga penanganannya tetap akan bermasalah jika tahapan yang semestinya tak dijalani. “Malah bisa terindikasi program siluman dan berujung korupsi,” katanya.

Keterbukaan informasi menjadi poin krusial untuk mengurai masalah ini. Mengingat penanganan banjir yang sudah akut di Kota Tepian memang harus segera terwujud dengan hasil yang konkret. Tentu ini turut berlaku untuk DPRD. Alasan penghuni Basuki Rahmat, sebutan sekretariat DPRD Samarinda, untuk menjegal terwujudnya pekerjaan tentu perlu ditunjukkan ke publik. Semisal, daftar kegiatan yang telah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) hingga disahkan menjadi APBD. “Ini juga untuk membuktikan langkah mereka tak sekadar lisan saja,” tuturnya. (*/ryu/riz/k16)


BACA JUGA

Senin, 16 Oktober 2017 09:19

Minim Perhatian Jadi Muasal Kejahatan

DI Samarinda, puluhan anak terpaksa mendekam di penjara. Beragam latar belakang perkara menjerat mereka.…

Senin, 16 Oktober 2017 08:42

Sekolah Swasta Masih Primadona

Biaya ringan jadi alasan utama orangtua menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Sebaliknya, apa saja…

Senin, 16 Oktober 2017 08:38

Pengamat: Swasta Menarik karena Lihai Mengemas Kelebihan

BUANG jauh-jauh pendapat senja kala sekolah swasta. Dari hasil riset Kaltim Post, gap persepsi orangtua…

Senin, 16 Oktober 2017 08:24

Bulan Depan Nasib Dody Diketahui

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) memiliki waktu selama 250 hari atau sekitar 8 bulan untuk memutus…

Senin, 16 Oktober 2017 08:18

Sinkronisasi Pemkot-Pemprov Hamban Lelang

SAMARINDA – Menekan rendahnya daya serap anggaran masih menjadi pekerjaan rumah Pemkot Samarinda.…

Minggu, 15 Oktober 2017 10:29

Sekkot Bantah Pemotongan

SAMARINDA – Beberapa hari terakhir, kabar tak menggembirakan menghantui para guru di Kota Tepian.…

Minggu, 15 Oktober 2017 10:28

Keterbukaan Informasi, Masih Dibenahi

SAMARINDA – Transparansi di lingkup pemerintahan sedianya jadi idaman. Itu jadi cara masyarakat…

Minggu, 15 Oktober 2017 10:25

Bayar Gedung Pakai Dana Pribadi

SAMARINDA – Paling depan untuk urusan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah…

Sabtu, 14 Oktober 2017 09:51

Ribuan Kayu dari Cagar Alam Dieksploitasi

SAMARINDA – Desing tembakan ke udara yang dilakukan petugas gabungan dari Balai Konservasi Sumber…

Sabtu, 14 Oktober 2017 09:50

Intensif Gelar Operasi

SAMARINDA – Setelah memergoki sembilan pasangan tak resmi di tiga hotel kelas melati, Kamis (12/10),…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .