MANAGED BY:
JUMAT
28 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Jumat, 21 April 2017 07:50
Di Demo Warga, Yusran Sebut Jamkesda Cuma Ganti Baju

Warga Tetap Dapat Layanan Kesehatan Gratis lewat Diskes

BERI PENJELASAN: Aksi demo menuntut dicabutnya SK bupati mengenai penghentian program Jamkesda, di Kantor Bupati PPU, kemarin (20/4). Bupati PPU Yusran Aspar pun memberikan penjelasan pada pengunjuk rasa yang dikawal ketat aparat. (RIKIP/KP)

PROKAL.CO, PENAJAM – Aksi unjuk rasa menuntut dicabutnya Surat Keputusan (SK) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) terkait penghentian program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), digelar kemarin (20/4). Pendemo yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Kesehatan (Amuk) memadati Kantor Bupati PPU.

Namun tak seperti yang digembar-gemborkan sebelumnya, bakal menurunkan massa mencapai seribuan orang, dari gabungan masyarakat prasejahtera dan Forum RT. Aksi itu hanya diikuti seratusan orang yang berasal dari empat kecamatan.

Demo dilakukan sejak pukul 10.30 Wita. Dimulai dari Graha Pemuda Jalan Provinsi Kilometer 9, Kelurahan Nipahnipah, Kecamatan Penajam. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan orasi di depan kantor bupati sekira pukul 12.00 Wita.

Pada aksi itu dipimpin Ketua Forum RT Siriyoto, massa meminta Bupati PPU Yusran Aspar menemui mereka. Hal itu terkait tuntutan menolak program BPJS Kesehatan. “Kami minta Bupati mencabut SK penghentian Jamkesda, dan kami secara tegas menolak program BPJS Kesehatan dilaksanakan di PPU,” tegas dia.

Sekira satu jam kemudian, setelah sidang paripurna di DPRD PPU, Yusran bergegas menemui para pengunjuk rasa. Yusran mengatakan, PPU menjadi satu-satunya daerah di Kaltim yang terakhir melakukan integrasi dari Jamkesda ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Karena dia selalu bertahan untuk tidak melakukan integrasi tersebut. Tetap, jika PPU terus membangkang terhadap kebijakan pemerintah pusat, maka Yusran selaku bupati harus siap menanggung sanksi. Mulai sanksi administrasi hingga pemberhentian sebagai kepala daerah.

Yusran mengatakan, Pemkab hanya menghapuskan lembaga, yakni UPT Jamkesda. Namun program dan kegiatannya tetap jalan yang dikelola Dinas Kesehatan (Diskes). Bahkan lebih sempurna lagi, dengan kehadiran satuan tugas (satgas) yang ada di rumah sakit.

“Nanti satgas itulah, tempat saudara-saudara melapor, jika tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari rumah sakit,” ucap dia.

Yusran mencontohkan, apabila ada warga yang datang untuk menikmati layanan kesehatan di rumah sakit, namun tidak dilayani dengan baik, maka bisa melaporkan hal kepada satgas. Nantinya akan dicek, apakah warga tersebut sudah terdaftar di BPJS Kesehatan atau belum.

Jika belum, maka biaya pelayanan kesehatannya akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemkab PPU. “Dananya ada. Tahun ini, kami anggarkan di Jamkesda ada Rp 15 miliar. Untuk bayar utang Rp 11 miliar, masih ada Rp 4 miliar. Kemudian di seksi pelayanan kesehatan (yankes) Diskes ada dana Rp 1,3 miliar lebih. Itu kami antisipasi, masa transisi BPJS Kesehatan,” terang Bupati PPU dua periode tersebut.

Dia mengatakan, sama halnya dengan kebijakan yang pernah dia lakukan dulu, saat pemerintah pusat melarang daerah membayar tunjangan hari raya (THR). Namun dia mencari cara lain, yakni dengan meluncurkan kebijakan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) bagi aparatur sipil negara (ASN) kala itu.

“Uangnya sama saja. Saya ‘menipu’ pusat, supaya tidak terkesan membangkang. Kalau kita terus bertahan dengan Jamkesda, itu artinya kita membangkang. Melanggar undang-undang, ingin enggak saudara, saya dijebloskan ke sel lagi? Enggak ‘kan!” ungkap Yusran.

Dia pun berani menjamin dengan kebijakan ini, pelayanan kesehatan untuk warga lebih sempurna. Tidak ada lagi keluhan masyarakat yang mengaku tidak mendapat pelayanan kesehatan dengan baik. Jika masih ada keluhan, Yusran menegaskan dapat menyampaikan kepada dirinya.

“Apalagi? Besok (hari ini) sudah bisa diterapkan,” tuturnya disambut riuh tepuk tangan, para pengunjuk rasa.

Alasan penghapusan Jamkesda murni untuk memperlihatkan kepada pemerintah pusat, bahwa Pemkab PPU tidak membangkang terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, bisa menghemat anggaran. “Apa bedanya? Saudara tetapi bisa menggunakan Jamkesda, tetapi dilayani Diskes, cuma ganti baju,” ujar dia.

Untuk membuktikan komitmen tersebut, Yusran membuat surat pernyataan bermaterai dan menandatanganinya. Isinya menyatakan, Pemkab bersedia menjamin pelayanan kesehatan untuk masyarakat PPU, di luar penerima bantuan iuran (PBI) APBN BPJS Kesehatan dan peserta BPJS Mandiri. Semua secara gratis.

Begitu pun dengan mobilisasi pasien ke rumah sakit rujukan, menjadi bagian dari pelayanan kesehatan dan tidak dikenakan biaya. Namun, agar bisa gratis, masyarakat harus menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang membuktikan sebagai warga PPU. (*/rik/ica/k9)


BACA JUGA

Rabu, 26 Juli 2017 07:55

Dapat Bangku dan Meja dari Kodim

TANA PASER – Dandim 0904/TGT Letkol ARH Ardian Patria Chandra menyerahkan bantuan bangku beserta…

Rabu, 26 Juli 2017 07:54

Dituding seperti Bengkel Sepeda

BONTANG – Mantan Direktur Utama Perusda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) Dandi Anggono menjadi orang…

Rabu, 26 Juli 2017 07:53

Masterplan PKT Berbeda dengan RTRW

BONTANG – Selain alih fungsi lahan untuk proses pembangunan kilang minyak, wacana pembangunan…

Rabu, 26 Juli 2017 07:52

Harga Bisa Lebih Mahal

SANGATTA – Kutim sebenarnya mendapat keberuntungan. Di saat ekonomi belum beranjak dari keterpurukan…

Rabu, 26 Juli 2017 07:52

Memicu Pajak Reklame Menurun?

SANGATTA – Selalu ada risiko dari tiap keputusan. Kawasan tanpa rokok (KTR) yang akan diterapkan…

Rabu, 26 Juli 2017 07:49

Warga Balabalagan Ngotot Gabung Paser

TANA PASER – Warga Kepulauan Balabalagan yang saat ini masih di bawah pemerintahan Sulawesi Barat…

Rabu, 26 Juli 2017 07:47

“Memanusiakan Manusia dan Berbudi Luhur”

TANA PASER – Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Paser melaksanakan halalbihalal, Senin…

Rabu, 26 Juli 2017 07:41

Berikan Kontribusi Nyata

SENDAWAR – Keberadaan organisasi yang menjadi mitra pemerintah, dituntut harus dapat memberikan…

Rabu, 26 Juli 2017 07:40

Pewarna Alami Bagian Kearifan Lokal

SENDAWAR – Penggunaan pewarnaan alami, pada kain atau pakaian, sekarang menjadi tren dan banyak…

Rabu, 26 Juli 2017 07:40

TAPD Diminta Lebih Teliti

TANA PASER – Badan Anggaran (Banggar)DPRD Kabupaten Paser menggelar dengan Tim Anggaran Pemerintah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .