MANAGED BY:
MINGGU
18 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Kamis, 20 April 2017 07:29
RUU Pertanahan Molor Lagi
Noor Marzuki

PROKAL.CO, TAMPAKNYA penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pertanahan masih terkatung-katung. Pasalnya, sejauh ini pemerintah belum juga menyelesaikan daftar invetarisasi masalah (DIM) RUU Pertanahan.

DIM merupakan modal utama penyusunan sebuah RUU. DIM biasanya berisi pokok-pokok permasalahan dan kebijakan atas RUU.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR/BPN) menyatakan sudah menyelesaikan kajian DIM RUU Pertanahan. Namun, hal itu masih harus menempuh jalan yang panjang lagi karena dibahas dengan kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian. "Dari kami sudah selesai, tinggal dibawa untuk dibahas dengan kementerian terkait," kata Noor Marzuki, sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Rabu (19/4)

Noor mengatakan, pihaknya bersama kementerian terkait akan duduk bersama di Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) pada pekan ini untuk pengayaan dari kementerian lain.  Dia berjanji, pekan depan alias akhir April 2017 akan siap dibawa ke Komisi II DPR RI. "Mungkin pekan depan kita bisa bawa ke Komisi II atau paling lambat awal bulan Mei," cetus Noor.

Dia menuturkan, ada beberapa pasal yang direvisi dan ada pula pasal yang ditambahkan. Tujuannya untuk mengatasi spekulan tanah dan sengketa tanah yang kerap terjadi.

Karena itu, pemerintah menargetkan RUU Pertanahan yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015 itu bisa diselesaikan tahun ini. "Pokoknya revisi undang-undang pertahanan ditargetkan bisa selesai tahun ini," jelas Noor.

5 Pokok RUU Pertahanan

Pertengahan pekan ini, pemerintah menggelar rapat terbatas tentang Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada menterinya terkait pokok-pokok yang dia ingin dimasukkan ke dalam UU Pertanahan yang akan dibahas pemerintah bersama DPR.

Arahan pertama, terkait masalah kepemilikan tanah. Jokowi membeberikan perintah kepada menterinya agar melalui UU yang akan dibahas tersebut, penguasaan tanah yang selama ini banyak didominasi badan usaha atau sekelompok kecil masyarakat bisa dihentikan.

"Jangan sampai tanah hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang atau badan usaha, yang selanjutnya dalam jangka menengah dan jangka panjang akan memicu ketimpangan yang tajam," katanya di Kantor Presiden, Rabu (22/3).

Arahan kedua, UU yang disusun nantinya bisa menyelesaikan masalah sengketa pertanahan yang makin hari meningkat, terutama antara masyarakat dengan perusahaan. Ketiga, UU Pertanahan nantinya juga harus mampu mempermudah pengadaan lahan untuk pembangunan.

Keempat, UU tersebut komprehensif, visioner dan bisa bermanfaat lama. Sedangkan kelima, UU Pertanahan ini nantinya bisa mengatur pemanfaatan lahan terlantar secara maksimal, sehingga ke depan tidak ada lagi tanah terlantar dan menganggur.

"Perlu diatur kewenangan untuk mencabut, mengambil izin hak guna lahan yang terbukti tidak produktif, tidak dimanfaatkan dan untuk selanjutnya dilakukan redistribusi untuk dikelola, dimanfaatkan secara maksimal yang produktif untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," katanya. (ant/lhl/k16)


BACA JUGA

Sabtu, 17 Februari 2018 06:37

Hanya 5 Ribu Sambungan Tahun Ini

BALIKPAPAN   -  Program pemasangan jaringan distribusi gas (jargas) rumah tangga di Kota Minyak…

Jumat, 16 Februari 2018 05:42

Tak Cuma Soal Kuota Ekspor

BALIKPAPAN - Semangat untuk merealisasikan pelayaran internasional langsung atau direct call di Balikpapan…

Jumat, 16 Februari 2018 05:39

India dan Tiongkok Pasar Utama

KINERJA ekspor Kaltim sepanjang tahun lalu melesat tajam, bersama lonjakan harga batu bara. Menilik…

Jumat, 16 Februari 2018 05:37

Jasa Logistik Kewalahan Penuhi Permintaan

TAK hanya di jalur ekspor, perkembangan jasa logistik di dalam daerah juga diyakini semakin menggeliat…

Jumat, 16 Februari 2018 05:34

BTN Kaji Bunga Kredit Single Digit

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan mengkaji penurunan suku bunga kredit tahun…

Jumat, 16 Februari 2018 05:34

Bisnis Ready Mix Belum Nikmati Pemulihan

BALIKPAPAN - Bisnis penyedia beton siap pakai atau ready mix belum di Balikpapan dapat mengoptimalkan…

Jumat, 16 Februari 2018 05:33

Sudah 639 BTS 4GHadir di 12 Destinasi Unggulan

Taksedikitpotensi pariwisata Indonesia terletak di wilayah pelosok. Salah satu kendala untuk mempromosikannya…

Jumat, 16 Februari 2018 05:28

Jalur Pekerja Asing Bakal Dimuluskan

JAKARTA - Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kemudahan izin kerja bagi…

Jumat, 16 Februari 2018 05:27

Serapan Buruh Didominasi Sektor Kecil

PROGRAM percepatan investasi dan pengembangan industri di Tanah Air dinilai belum cukup berdampak terhadap…

Jumat, 16 Februari 2018 05:27

BPJS Ketenagakerjaan: 24 Persen Perusahaan Masih Bandel

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menargetkan 700 ribu perusahaan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .