MANAGED BY:
SABTU
18 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Kamis, 20 April 2017 07:29
RUU Pertanahan Molor Lagi
Noor Marzuki

PROKAL.CO, TAMPAKNYA penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pertanahan masih terkatung-katung. Pasalnya, sejauh ini pemerintah belum juga menyelesaikan daftar invetarisasi masalah (DIM) RUU Pertanahan.

DIM merupakan modal utama penyusunan sebuah RUU. DIM biasanya berisi pokok-pokok permasalahan dan kebijakan atas RUU.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR/BPN) menyatakan sudah menyelesaikan kajian DIM RUU Pertanahan. Namun, hal itu masih harus menempuh jalan yang panjang lagi karena dibahas dengan kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian. "Dari kami sudah selesai, tinggal dibawa untuk dibahas dengan kementerian terkait," kata Noor Marzuki, sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Rabu (19/4)

Noor mengatakan, pihaknya bersama kementerian terkait akan duduk bersama di Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) pada pekan ini untuk pengayaan dari kementerian lain.  Dia berjanji, pekan depan alias akhir April 2017 akan siap dibawa ke Komisi II DPR RI. "Mungkin pekan depan kita bisa bawa ke Komisi II atau paling lambat awal bulan Mei," cetus Noor.

Dia menuturkan, ada beberapa pasal yang direvisi dan ada pula pasal yang ditambahkan. Tujuannya untuk mengatasi spekulan tanah dan sengketa tanah yang kerap terjadi.

Karena itu, pemerintah menargetkan RUU Pertanahan yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015 itu bisa diselesaikan tahun ini. "Pokoknya revisi undang-undang pertahanan ditargetkan bisa selesai tahun ini," jelas Noor.

5 Pokok RUU Pertahanan

Pertengahan pekan ini, pemerintah menggelar rapat terbatas tentang Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada menterinya terkait pokok-pokok yang dia ingin dimasukkan ke dalam UU Pertanahan yang akan dibahas pemerintah bersama DPR.

Arahan pertama, terkait masalah kepemilikan tanah. Jokowi membeberikan perintah kepada menterinya agar melalui UU yang akan dibahas tersebut, penguasaan tanah yang selama ini banyak didominasi badan usaha atau sekelompok kecil masyarakat bisa dihentikan.

"Jangan sampai tanah hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang atau badan usaha, yang selanjutnya dalam jangka menengah dan jangka panjang akan memicu ketimpangan yang tajam," katanya di Kantor Presiden, Rabu (22/3).

Arahan kedua, UU yang disusun nantinya bisa menyelesaikan masalah sengketa pertanahan yang makin hari meningkat, terutama antara masyarakat dengan perusahaan. Ketiga, UU Pertanahan nantinya juga harus mampu mempermudah pengadaan lahan untuk pembangunan.

Keempat, UU tersebut komprehensif, visioner dan bisa bermanfaat lama. Sedangkan kelima, UU Pertanahan ini nantinya bisa mengatur pemanfaatan lahan terlantar secara maksimal, sehingga ke depan tidak ada lagi tanah terlantar dan menganggur.

"Perlu diatur kewenangan untuk mencabut, mengambil izin hak guna lahan yang terbukti tidak produktif, tidak dimanfaatkan dan untuk selanjutnya dilakukan redistribusi untuk dikelola, dimanfaatkan secara maksimal yang produktif untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," katanya. (ant/lhl/k16)


BACA JUGA

Jumat, 17 November 2017 07:18

PARAH..!! Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Terendah di Kalimantan

SAMARINDA – Kaltim tercatat sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah, yakni sebesar…

Jumat, 17 November 2017 07:14

Yang Pasti, Ber-UKM Jangan Menyerah

BALIKPAPAN — Bangkitkan semangat ber-UKM, MarkPlus Inc bersama International Council for Small…

Jumat, 17 November 2017 07:12

ITK Menurun, Kondisi Konsumen Masih Baik

SAMARINDA - Nilai indeks tendensi konsumen (ITK) Kaltim pada triwulan III mengalami penurunan 0,99 poin…

Jumat, 17 November 2017 07:09

Setelah Berau, Kukar Juga Kembangkan Jagung

SAMARINDA - Realisasi luas tambah tanam (LTT) jagung di Berau dari Januari hingga September tahun ini…

Jumat, 17 November 2017 07:07

Rute ke Madinah Dibuka, Guangzhou Menyusul

BALIKPAPAN - Berlabel internasional, Bandara Sepinggan Balikpapan memiliki sedikit penerbangan ke luar…

Jumat, 17 November 2017 07:05

NPL Balikpapan Betah di Level Bahaya

BALIKPAPAN - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan mencatat rasio kredit bermasalah (non-performing…

Jumat, 17 November 2017 06:59

Selama Era Jonan, Kementerian ESDM Sepakati PPA 1.189 MW

JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Igansius Jonan baru saja menyaksikan penandatanganan…

Jumat, 17 November 2017 06:58

Tagihan Listrik Berpotensi Melambung

JAKARTA — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai penyederhanaan golongan listrik tidak…

Jumat, 17 November 2017 06:58

Motor Utama Perbankan di Kaltim dan Kaltara

JAKARTA - Bankaltim yang bertransformasi menjadi Bankaltimtara menjadi sebuah harapan besar bagi Provinsi…

Kamis, 16 November 2017 07:25

Sektor Pertanian Paling Agresif

BALIKPAPAN – Optimisme kondisi ekonomi yang membaik terlihat dari penyaluran kredit sampai kuartal…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .