MANAGED BY:
SELASA
25 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Kamis, 20 April 2017 07:29
RUU Pertanahan Molor Lagi
Noor Marzuki

PROKAL.CO, TAMPAKNYA penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pertanahan masih terkatung-katung. Pasalnya, sejauh ini pemerintah belum juga menyelesaikan daftar invetarisasi masalah (DIM) RUU Pertanahan.

DIM merupakan modal utama penyusunan sebuah RUU. DIM biasanya berisi pokok-pokok permasalahan dan kebijakan atas RUU.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR/BPN) menyatakan sudah menyelesaikan kajian DIM RUU Pertanahan. Namun, hal itu masih harus menempuh jalan yang panjang lagi karena dibahas dengan kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian. "Dari kami sudah selesai, tinggal dibawa untuk dibahas dengan kementerian terkait," kata Noor Marzuki, sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Rabu (19/4)

Noor mengatakan, pihaknya bersama kementerian terkait akan duduk bersama di Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) pada pekan ini untuk pengayaan dari kementerian lain.  Dia berjanji, pekan depan alias akhir April 2017 akan siap dibawa ke Komisi II DPR RI. "Mungkin pekan depan kita bisa bawa ke Komisi II atau paling lambat awal bulan Mei," cetus Noor.

Dia menuturkan, ada beberapa pasal yang direvisi dan ada pula pasal yang ditambahkan. Tujuannya untuk mengatasi spekulan tanah dan sengketa tanah yang kerap terjadi.

Karena itu, pemerintah menargetkan RUU Pertanahan yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015 itu bisa diselesaikan tahun ini. "Pokoknya revisi undang-undang pertahanan ditargetkan bisa selesai tahun ini," jelas Noor.

5 Pokok RUU Pertahanan

Pertengahan pekan ini, pemerintah menggelar rapat terbatas tentang Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada menterinya terkait pokok-pokok yang dia ingin dimasukkan ke dalam UU Pertanahan yang akan dibahas pemerintah bersama DPR.

Arahan pertama, terkait masalah kepemilikan tanah. Jokowi membeberikan perintah kepada menterinya agar melalui UU yang akan dibahas tersebut, penguasaan tanah yang selama ini banyak didominasi badan usaha atau sekelompok kecil masyarakat bisa dihentikan.

"Jangan sampai tanah hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang atau badan usaha, yang selanjutnya dalam jangka menengah dan jangka panjang akan memicu ketimpangan yang tajam," katanya di Kantor Presiden, Rabu (22/3).

Arahan kedua, UU yang disusun nantinya bisa menyelesaikan masalah sengketa pertanahan yang makin hari meningkat, terutama antara masyarakat dengan perusahaan. Ketiga, UU Pertanahan nantinya juga harus mampu mempermudah pengadaan lahan untuk pembangunan.

Keempat, UU tersebut komprehensif, visioner dan bisa bermanfaat lama. Sedangkan kelima, UU Pertanahan ini nantinya bisa mengatur pemanfaatan lahan terlantar secara maksimal, sehingga ke depan tidak ada lagi tanah terlantar dan menganggur.

"Perlu diatur kewenangan untuk mencabut, mengambil izin hak guna lahan yang terbukti tidak produktif, tidak dimanfaatkan dan untuk selanjutnya dilakukan redistribusi untuk dikelola, dimanfaatkan secara maksimal yang produktif untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," katanya. (ant/lhl/k16)


BACA JUGA

Sabtu, 22 Juli 2017 06:32

Kehadiran e-Commerce Bukan Masalah

BALIKPAPAN  -   Sejumlah tantangan mewarnai investasi pusat perbelanjaan, beberapa tahun…

Sabtu, 22 Juli 2017 06:30

Siapkan Usulan Bandara Mahulu

SAMARINDA –  Masih terisolasinya Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) membuat pembangunan di daerah…

Sabtu, 22 Juli 2017 06:30

Belum Pasti, Waspada Spekulasi

SAMARINDA –  Kepastian wacana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kaltim masih dinanti dunia…

Sabtu, 22 Juli 2017 06:29

Harapkan Efek Jalan Tol dan BSB

SAMARINDA  –  Meski badai permasalahan menerpa keuangan Pemkot Samarinda, namun pertumbuhan…

Sabtu, 22 Juli 2017 06:27

Kelola Aset Peninggalan Chevron, PPU Belajar dari Siak

PENAJAM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kian serius menyiapkan diri menjadi pengelola…

Sabtu, 22 Juli 2017 06:26

Redenominasi Tak Ganggu Kurs Rupiah

JAKARTA  -  Wacana redenominasi yang dilontarkan Bank Indonesia (BI) dianggap tak akan mengganggu…

Sabtu, 22 Juli 2017 06:26

Garuda Indonesia Kian Seriusi Bisnis Kargo

JAKARTA  -  Pengembangan bisnis terus dilakukan PT Garuda Indonesia. Salah satunya, pada sektor…

Sabtu, 22 Juli 2017 06:24

Pemerintah Lebih Percaya Diri

Bank Indonesia (BI) semakin mantap untuk menjalankan Rancangan Undang-Undang Redenominasi atau penyerderhanaan…

Jumat, 21 Juli 2017 07:30

Dana Talangan bagai Jebakan Batman

OLEH: SUHARYONO SOEMARWOTO(Pemerhati Ekonomi Kerakyatan &  Ketenagakerjaan) TULISAN ini terinspirasi…

Jumat, 21 Juli 2017 07:26

Lifting Migas Turun, Pemerintah Obral Insentif

JAKARTA - Pemerintah jorjoran memberi insentif karena produksi siap jual (lifting) minyak dan gas bumi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .