MANAGED BY:
SELASA
26 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Kamis, 20 April 2017 07:29
RUU Pertanahan Molor Lagi
Noor Marzuki

PROKAL.CO, TAMPAKNYA penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pertanahan masih terkatung-katung. Pasalnya, sejauh ini pemerintah belum juga menyelesaikan daftar invetarisasi masalah (DIM) RUU Pertanahan.

DIM merupakan modal utama penyusunan sebuah RUU. DIM biasanya berisi pokok-pokok permasalahan dan kebijakan atas RUU.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR/BPN) menyatakan sudah menyelesaikan kajian DIM RUU Pertanahan. Namun, hal itu masih harus menempuh jalan yang panjang lagi karena dibahas dengan kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian. "Dari kami sudah selesai, tinggal dibawa untuk dibahas dengan kementerian terkait," kata Noor Marzuki, sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Rabu (19/4)

Noor mengatakan, pihaknya bersama kementerian terkait akan duduk bersama di Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) pada pekan ini untuk pengayaan dari kementerian lain.  Dia berjanji, pekan depan alias akhir April 2017 akan siap dibawa ke Komisi II DPR RI. "Mungkin pekan depan kita bisa bawa ke Komisi II atau paling lambat awal bulan Mei," cetus Noor.

Dia menuturkan, ada beberapa pasal yang direvisi dan ada pula pasal yang ditambahkan. Tujuannya untuk mengatasi spekulan tanah dan sengketa tanah yang kerap terjadi.

Karena itu, pemerintah menargetkan RUU Pertanahan yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015 itu bisa diselesaikan tahun ini. "Pokoknya revisi undang-undang pertahanan ditargetkan bisa selesai tahun ini," jelas Noor.

5 Pokok RUU Pertahanan

Pertengahan pekan ini, pemerintah menggelar rapat terbatas tentang Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada menterinya terkait pokok-pokok yang dia ingin dimasukkan ke dalam UU Pertanahan yang akan dibahas pemerintah bersama DPR.

Arahan pertama, terkait masalah kepemilikan tanah. Jokowi membeberikan perintah kepada menterinya agar melalui UU yang akan dibahas tersebut, penguasaan tanah yang selama ini banyak didominasi badan usaha atau sekelompok kecil masyarakat bisa dihentikan.

"Jangan sampai tanah hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang atau badan usaha, yang selanjutnya dalam jangka menengah dan jangka panjang akan memicu ketimpangan yang tajam," katanya di Kantor Presiden, Rabu (22/3).

Arahan kedua, UU yang disusun nantinya bisa menyelesaikan masalah sengketa pertanahan yang makin hari meningkat, terutama antara masyarakat dengan perusahaan. Ketiga, UU Pertanahan nantinya juga harus mampu mempermudah pengadaan lahan untuk pembangunan.

Keempat, UU tersebut komprehensif, visioner dan bisa bermanfaat lama. Sedangkan kelima, UU Pertanahan ini nantinya bisa mengatur pemanfaatan lahan terlantar secara maksimal, sehingga ke depan tidak ada lagi tanah terlantar dan menganggur.

"Perlu diatur kewenangan untuk mencabut, mengambil izin hak guna lahan yang terbukti tidak produktif, tidak dimanfaatkan dan untuk selanjutnya dilakukan redistribusi untuk dikelola, dimanfaatkan secara maksimal yang produktif untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," katanya. (ant/lhl/k16)


BACA JUGA

Selasa, 26 September 2017 10:00

TERNYATA..!! Masih Ada 82 Desa di Kaltim-Kaltara yang Belum Teraliri Listrik

SAMARINDA - Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimra) mencatat…

Senin, 25 September 2017 07:19

PLN Ajak Industri Masuk Jaringan

SAMARINDA – Pasokan setrum yang surplus hingga 130 megawatt (MW) menjadi peluang bagi PT PLN (Persero)…

Senin, 25 September 2017 07:13

Semua Sektor Nantikan Perbaikan Infrastruktur

SAMARINDA – Selain menanti diversifikasi, perbaikan kinerja ekonomi di Kaltim juga menantikan…

Senin, 25 September 2017 07:11

Kaltim Butuh Penyesuaian Lebih Cepat

BALIKPAPAN – Turunnya suku bunga acuan dari bank sentral tak langsung direspons perbankan untuk…

Senin, 25 September 2017 07:10

Inflasi Triwulan III Bakal Lebih Tinggi

SAMARINDA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim, memprediksi akan ada lonjakan inflasi…

Senin, 25 September 2017 07:07

Investasi ke Start-up Mesti Cermat

SAMARINDA – Maraknya kemunculan para pelaku bisnis start-up yang melakukan penghimpunan modal…

Senin, 25 September 2017 07:06

Kredit Berpeluang Tumbuh Dua Digit

JAKARTA – Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) memutuskan suku bunga BI 7 Days Reverse Repo…

Senin, 25 September 2017 07:05

Biaya Isi Ulang e-Money, Perbankan Ingin Lebih Tinggi

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyatakan, usulan industri perbankan atas batas atas biaya isi…

Senin, 25 September 2017 07:04

Predikat Utang Tiongkok Turun Satu Tingkat

LEMBAGA Pemeringkat Internasional, Standard and Poors (S&P) menurunkan peringkat utang Tiongkok…

Senin, 25 September 2017 07:04

Baru 10 Persen Kebutuhan Hunian Terpenuhi

BALIKPAPAN – Ketersedian rumah di Kota Minyak masih minim. Dinas Perumahan dan Pemukiman Balikpapan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .