MANAGED BY:
SENIN
29 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Kamis, 20 April 2017 07:29
RUU Pertanahan Molor Lagi
Noor Marzuki

PROKAL.CO, TAMPAKNYA penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pertanahan masih terkatung-katung. Pasalnya, sejauh ini pemerintah belum juga menyelesaikan daftar invetarisasi masalah (DIM) RUU Pertanahan.

DIM merupakan modal utama penyusunan sebuah RUU. DIM biasanya berisi pokok-pokok permasalahan dan kebijakan atas RUU.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR/BPN) menyatakan sudah menyelesaikan kajian DIM RUU Pertanahan. Namun, hal itu masih harus menempuh jalan yang panjang lagi karena dibahas dengan kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian. "Dari kami sudah selesai, tinggal dibawa untuk dibahas dengan kementerian terkait," kata Noor Marzuki, sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Rabu (19/4)

Noor mengatakan, pihaknya bersama kementerian terkait akan duduk bersama di Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) pada pekan ini untuk pengayaan dari kementerian lain.  Dia berjanji, pekan depan alias akhir April 2017 akan siap dibawa ke Komisi II DPR RI. "Mungkin pekan depan kita bisa bawa ke Komisi II atau paling lambat awal bulan Mei," cetus Noor.

Dia menuturkan, ada beberapa pasal yang direvisi dan ada pula pasal yang ditambahkan. Tujuannya untuk mengatasi spekulan tanah dan sengketa tanah yang kerap terjadi.

Karena itu, pemerintah menargetkan RUU Pertanahan yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015 itu bisa diselesaikan tahun ini. "Pokoknya revisi undang-undang pertahanan ditargetkan bisa selesai tahun ini," jelas Noor.

5 Pokok RUU Pertahanan

Pertengahan pekan ini, pemerintah menggelar rapat terbatas tentang Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada menterinya terkait pokok-pokok yang dia ingin dimasukkan ke dalam UU Pertanahan yang akan dibahas pemerintah bersama DPR.

Arahan pertama, terkait masalah kepemilikan tanah. Jokowi membeberikan perintah kepada menterinya agar melalui UU yang akan dibahas tersebut, penguasaan tanah yang selama ini banyak didominasi badan usaha atau sekelompok kecil masyarakat bisa dihentikan.

"Jangan sampai tanah hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang atau badan usaha, yang selanjutnya dalam jangka menengah dan jangka panjang akan memicu ketimpangan yang tajam," katanya di Kantor Presiden, Rabu (22/3).

Arahan kedua, UU yang disusun nantinya bisa menyelesaikan masalah sengketa pertanahan yang makin hari meningkat, terutama antara masyarakat dengan perusahaan. Ketiga, UU Pertanahan nantinya juga harus mampu mempermudah pengadaan lahan untuk pembangunan.

Keempat, UU tersebut komprehensif, visioner dan bisa bermanfaat lama. Sedangkan kelima, UU Pertanahan ini nantinya bisa mengatur pemanfaatan lahan terlantar secara maksimal, sehingga ke depan tidak ada lagi tanah terlantar dan menganggur.

"Perlu diatur kewenangan untuk mencabut, mengambil izin hak guna lahan yang terbukti tidak produktif, tidak dimanfaatkan dan untuk selanjutnya dilakukan redistribusi untuk dikelola, dimanfaatkan secara maksimal yang produktif untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," katanya. (ant/lhl/k16)


BACA JUGA

Senin, 29 Mei 2017 11:40

Lebaran Bisa Jadi Momen Pulihkan Pasar, THR Jadi Harapan Developer

BALIKPAPAN - Lesunya permintaan dan pertumbuhan harga rumah masih membayangi bisnis properti di Balikpapan,…

Senin, 29 Mei 2017 11:23

Di Samarinda, Daerah Ini yang Paling Rentan Sengketa Lahan

SAMARINDA - Sebagai aset yang nilai ekonomisnya tak pernah turun, bahkan selalu naik setiap tahun, tanah…

Senin, 29 Mei 2017 10:10

Tren Inflasi Musim Mudik Lebaran, Transportasi Masih Jadi Sorotan

BALIKPAPAN - Struktur kelompok pengeluaran yang menjadi sumber inflasi di Balikpapan pada Mei dan Juni…

Minggu, 28 Mei 2017 08:07

Pelaku UMKM Didorong Produksi Massal

SURABAYA - Besarnya jumlah industri kecil menengah atau UMKM di Jawa Timur masih belum diimbangi dengan…

Sabtu, 27 Mei 2017 11:12

Jangan Lelang Proyek sebelum Lahan Klir

SAMARINDA –  Kendala pembebasan lahan seringkali disebut sebagai penghambat pembangunan.…

Sabtu, 27 Mei 2017 09:00

Aksi Jual Masih Ramai, IHSG Tetap Menguat

JAKARTA  -  Menutup akhir pekan ini, penguatan berhasil dicatatkan Indeks Harga Saham Gabungan…

Sabtu, 27 Mei 2017 00:10

Hypermart Geber Program Belanja Berhadiah

BALIKPAPAN  -  Memasuki bulan Ramadan, penawaran menarik kembali tersaji Hypermart. Aneka…

Sabtu, 27 Mei 2017 00:09

Belanja Properti Belum Jadi Prioritas

BALIKPAPAN  -  Harga properti di Kota Minyak belum menunjukkan tren pertumbuhan mencolok,…

Sabtu, 27 Mei 2017 00:06

Kembangkan Layanan Aplikasi untuk Dorong Penggunaan Data

BALIKPAPAN –  Mendorong penggunaan data internet, tahun ini, Telkomsel kian serius mengembangkan…

Sabtu, 27 Mei 2017 00:00

Wood Mackenzie: Pemangkasan Produksi OPEC Efektif

LEMBAGA riset energi internasional Wood Mackenzie menyatakan bahwa pemangkasan produksi organisasi negara-negara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .