MANAGED BY:
KAMIS
26 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Kamis, 20 April 2017 07:29
RUU Pertanahan Molor Lagi
Noor Marzuki

PROKAL.CO, TAMPAKNYA penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pertanahan masih terkatung-katung. Pasalnya, sejauh ini pemerintah belum juga menyelesaikan daftar invetarisasi masalah (DIM) RUU Pertanahan.

DIM merupakan modal utama penyusunan sebuah RUU. DIM biasanya berisi pokok-pokok permasalahan dan kebijakan atas RUU.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR/BPN) menyatakan sudah menyelesaikan kajian DIM RUU Pertanahan. Namun, hal itu masih harus menempuh jalan yang panjang lagi karena dibahas dengan kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian. "Dari kami sudah selesai, tinggal dibawa untuk dibahas dengan kementerian terkait," kata Noor Marzuki, sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Rabu (19/4)

Noor mengatakan, pihaknya bersama kementerian terkait akan duduk bersama di Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) pada pekan ini untuk pengayaan dari kementerian lain.  Dia berjanji, pekan depan alias akhir April 2017 akan siap dibawa ke Komisi II DPR RI. "Mungkin pekan depan kita bisa bawa ke Komisi II atau paling lambat awal bulan Mei," cetus Noor.

Dia menuturkan, ada beberapa pasal yang direvisi dan ada pula pasal yang ditambahkan. Tujuannya untuk mengatasi spekulan tanah dan sengketa tanah yang kerap terjadi.

Karena itu, pemerintah menargetkan RUU Pertanahan yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015 itu bisa diselesaikan tahun ini. "Pokoknya revisi undang-undang pertahanan ditargetkan bisa selesai tahun ini," jelas Noor.

5 Pokok RUU Pertahanan

Pertengahan pekan ini, pemerintah menggelar rapat terbatas tentang Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada menterinya terkait pokok-pokok yang dia ingin dimasukkan ke dalam UU Pertanahan yang akan dibahas pemerintah bersama DPR.

Arahan pertama, terkait masalah kepemilikan tanah. Jokowi membeberikan perintah kepada menterinya agar melalui UU yang akan dibahas tersebut, penguasaan tanah yang selama ini banyak didominasi badan usaha atau sekelompok kecil masyarakat bisa dihentikan.

"Jangan sampai tanah hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang atau badan usaha, yang selanjutnya dalam jangka menengah dan jangka panjang akan memicu ketimpangan yang tajam," katanya di Kantor Presiden, Rabu (22/3).

Arahan kedua, UU yang disusun nantinya bisa menyelesaikan masalah sengketa pertanahan yang makin hari meningkat, terutama antara masyarakat dengan perusahaan. Ketiga, UU Pertanahan nantinya juga harus mampu mempermudah pengadaan lahan untuk pembangunan.

Keempat, UU tersebut komprehensif, visioner dan bisa bermanfaat lama. Sedangkan kelima, UU Pertanahan ini nantinya bisa mengatur pemanfaatan lahan terlantar secara maksimal, sehingga ke depan tidak ada lagi tanah terlantar dan menganggur.

"Perlu diatur kewenangan untuk mencabut, mengambil izin hak guna lahan yang terbukti tidak produktif, tidak dimanfaatkan dan untuk selanjutnya dilakukan redistribusi untuk dikelola, dimanfaatkan secara maksimal yang produktif untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," katanya. (ant/lhl/k16)


BACA JUGA

Rabu, 25 April 2018 07:26

Ongkos Impor Siap-Siap Bengkak

BALIKPAPAN - Penguatan kurs dolar AS terhadap rupiah bisa berdampak ganda bagi perekonomian Kaltim.…

Rabu, 25 April 2018 07:23

Blok Terminasi Bisa Tutupi Beban Pertamina

JAKARTA – Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk mengelola tujuh wilayah kerja (WK) atau…

Rabu, 25 April 2018 07:20

TUH..!! Tak Ada Penerbangan Malam di APT Pranoto

SAMARINDA - Beroperasinya Bandara Aji PangeranTumenggung (APT) Pranoto di Samarinda ternyata belum menyeluruh.…

Rabu, 25 April 2018 07:17

MESKI PNPB Naik 114 persen, Masih Tak Mampu Atasi Devisit

SAMARINDA -  Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB) di Kaltim mencapai Rp 2,6 triliun sepanjang…

Rabu, 25 April 2018 07:17

Pengusaha Sebut Maloy Bisa Sia-Sia

SAMARINDA - Kawasan ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), diklaim sudah bisa beroperasi…

Rabu, 25 April 2018 07:14

Waspada Dampak Panic Buying

BALIKPAPAN – Lonjakan kebutuhan pangan saat Ramadan diklaim sudah diantisipasi oleh stakeholder…

Rabu, 25 April 2018 07:13

BRI Rambah Student Loan

SURABAYA - Dorongan untuk mengucur kredit bagi mahasiswa kembali direspons positif oleh perbankan. Setelah…

Rabu, 25 April 2018 07:12

Tiga Bulan, BCA Raup Laba Rp 5,5 Triliun

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk atau BCA berhasil meraup laba Rp 5,5 triliun sepanjang…

Rabu, 25 April 2018 07:11

Pengusaha Keluhkan Bea Impor Tinggi di Afrika

JAKARTA - Pemerintah disebut perlu meminta negara-negara di Afrika menurunkan tarif bea masuk untuk…

Selasa, 24 April 2018 12:30

WARNING..!! Rupiah Terus Melemah, Ini yang Dilakukan BI

Nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami pelemahan yang cukup dalam…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .