MANAGED BY:
SENIN
25 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Kamis, 20 April 2017 07:29
RUU Pertanahan Molor Lagi
Noor Marzuki

PROKAL.CO, TAMPAKNYA penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pertanahan masih terkatung-katung. Pasalnya, sejauh ini pemerintah belum juga menyelesaikan daftar invetarisasi masalah (DIM) RUU Pertanahan.

DIM merupakan modal utama penyusunan sebuah RUU. DIM biasanya berisi pokok-pokok permasalahan dan kebijakan atas RUU.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR/BPN) menyatakan sudah menyelesaikan kajian DIM RUU Pertanahan. Namun, hal itu masih harus menempuh jalan yang panjang lagi karena dibahas dengan kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian. "Dari kami sudah selesai, tinggal dibawa untuk dibahas dengan kementerian terkait," kata Noor Marzuki, sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Rabu (19/4)

Noor mengatakan, pihaknya bersama kementerian terkait akan duduk bersama di Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) pada pekan ini untuk pengayaan dari kementerian lain.  Dia berjanji, pekan depan alias akhir April 2017 akan siap dibawa ke Komisi II DPR RI. "Mungkin pekan depan kita bisa bawa ke Komisi II atau paling lambat awal bulan Mei," cetus Noor.

Dia menuturkan, ada beberapa pasal yang direvisi dan ada pula pasal yang ditambahkan. Tujuannya untuk mengatasi spekulan tanah dan sengketa tanah yang kerap terjadi.

Karena itu, pemerintah menargetkan RUU Pertanahan yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015 itu bisa diselesaikan tahun ini. "Pokoknya revisi undang-undang pertahanan ditargetkan bisa selesai tahun ini," jelas Noor.

5 Pokok RUU Pertahanan

Pertengahan pekan ini, pemerintah menggelar rapat terbatas tentang Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada menterinya terkait pokok-pokok yang dia ingin dimasukkan ke dalam UU Pertanahan yang akan dibahas pemerintah bersama DPR.

Arahan pertama, terkait masalah kepemilikan tanah. Jokowi membeberikan perintah kepada menterinya agar melalui UU yang akan dibahas tersebut, penguasaan tanah yang selama ini banyak didominasi badan usaha atau sekelompok kecil masyarakat bisa dihentikan.

"Jangan sampai tanah hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang atau badan usaha, yang selanjutnya dalam jangka menengah dan jangka panjang akan memicu ketimpangan yang tajam," katanya di Kantor Presiden, Rabu (22/3).

Arahan kedua, UU yang disusun nantinya bisa menyelesaikan masalah sengketa pertanahan yang makin hari meningkat, terutama antara masyarakat dengan perusahaan. Ketiga, UU Pertanahan nantinya juga harus mampu mempermudah pengadaan lahan untuk pembangunan.

Keempat, UU tersebut komprehensif, visioner dan bisa bermanfaat lama. Sedangkan kelima, UU Pertanahan ini nantinya bisa mengatur pemanfaatan lahan terlantar secara maksimal, sehingga ke depan tidak ada lagi tanah terlantar dan menganggur.

"Perlu diatur kewenangan untuk mencabut, mengambil izin hak guna lahan yang terbukti tidak produktif, tidak dimanfaatkan dan untuk selanjutnya dilakukan redistribusi untuk dikelola, dimanfaatkan secara maksimal yang produktif untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," katanya. (ant/lhl/k16)


BACA JUGA

Senin, 25 Juni 2018 06:45

Rute Makassar dan Surabaya Masih Tunggu Kepastian

SAMARINDA - Setelah diresmikan pada 24 Mei lalu, masyarakat Samarinda masih perlu bersabar untuk menikmati…

Minggu, 24 Juni 2018 06:09

Berjuang Antara Rasa dan Kualitas

SEPASANG matanya sibuk memerhatikan setiap gerakan chef dan tulisan komposisi lava cake yang tertera…

Minggu, 24 Juni 2018 06:05

Omzet Melejit pada Hari Raya

SEBAGAI pengusaha yang melayani pembuatan kue dan puding, saat ini nama Rusyadi Syakir telah dikenal…

Sabtu, 23 Juni 2018 06:10

Rupiah Betah Melemah

JAKARTA  –  Rupiah kembali terperosok. Berdasar Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor)…

Sabtu, 23 Juni 2018 06:09

Pengusaha Tak Perlu Panik

BALIKPAPAN  -  Pengusaha diimbau tidak panik terhadap kebijakan Bank Indonesia (BI) yang tahun…

Sabtu, 23 Juni 2018 06:08

Waspadai Penipuan Berkedok Rekrutmen PLN

BALIKPAPAN  –   Penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen pegawai PLN kembali marak. Hal…

Sabtu, 23 Juni 2018 06:07

90 Persen Perusahaan Kaltim Sudah Bayar THR

SAMARINDA  -  Kesadaran perusahaan di Kaltim menunaikan kewajiban membayar tunjangan hari…

Sabtu, 23 Juni 2018 06:07

Ekonomi Kaltim Diprediksi Tumbuh 2,9 Persen

SAMARINDA  -  Perekonomian Kaltim pada triwulan kedua 2018 diprediksi mengalami pertumbuhan…

Sabtu, 23 Juni 2018 06:06

Belanja Pegawai Dominasi Realisasi Anggaran

SAMARINDA  -  Belanja pegawai mendominasi realisasi belanja Kaltim pada triwulan pertama 2018…

Sabtu, 23 Juni 2018 06:02

Masih Defisit, Pemerintah Terus Genjot Ekspor

JAKARTA  -  Defisitnya neraca perdagangan Indonesia, hingga saat ini menjadi perhatian serius…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .