MANAGED BY:
RABU
26 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Kamis, 20 April 2017 07:29
RUU Pertanahan Molor Lagi
Noor Marzuki

PROKAL.CO, TAMPAKNYA penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pertanahan masih terkatung-katung. Pasalnya, sejauh ini pemerintah belum juga menyelesaikan daftar invetarisasi masalah (DIM) RUU Pertanahan.

DIM merupakan modal utama penyusunan sebuah RUU. DIM biasanya berisi pokok-pokok permasalahan dan kebijakan atas RUU.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR/BPN) menyatakan sudah menyelesaikan kajian DIM RUU Pertanahan. Namun, hal itu masih harus menempuh jalan yang panjang lagi karena dibahas dengan kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian. "Dari kami sudah selesai, tinggal dibawa untuk dibahas dengan kementerian terkait," kata Noor Marzuki, sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Rabu (19/4)

Noor mengatakan, pihaknya bersama kementerian terkait akan duduk bersama di Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) pada pekan ini untuk pengayaan dari kementerian lain.  Dia berjanji, pekan depan alias akhir April 2017 akan siap dibawa ke Komisi II DPR RI. "Mungkin pekan depan kita bisa bawa ke Komisi II atau paling lambat awal bulan Mei," cetus Noor.

Dia menuturkan, ada beberapa pasal yang direvisi dan ada pula pasal yang ditambahkan. Tujuannya untuk mengatasi spekulan tanah dan sengketa tanah yang kerap terjadi.

Karena itu, pemerintah menargetkan RUU Pertanahan yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015 itu bisa diselesaikan tahun ini. "Pokoknya revisi undang-undang pertahanan ditargetkan bisa selesai tahun ini," jelas Noor.

5 Pokok RUU Pertahanan

Pertengahan pekan ini, pemerintah menggelar rapat terbatas tentang Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada menterinya terkait pokok-pokok yang dia ingin dimasukkan ke dalam UU Pertanahan yang akan dibahas pemerintah bersama DPR.

Arahan pertama, terkait masalah kepemilikan tanah. Jokowi membeberikan perintah kepada menterinya agar melalui UU yang akan dibahas tersebut, penguasaan tanah yang selama ini banyak didominasi badan usaha atau sekelompok kecil masyarakat bisa dihentikan.

"Jangan sampai tanah hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang atau badan usaha, yang selanjutnya dalam jangka menengah dan jangka panjang akan memicu ketimpangan yang tajam," katanya di Kantor Presiden, Rabu (22/3).

Arahan kedua, UU yang disusun nantinya bisa menyelesaikan masalah sengketa pertanahan yang makin hari meningkat, terutama antara masyarakat dengan perusahaan. Ketiga, UU Pertanahan nantinya juga harus mampu mempermudah pengadaan lahan untuk pembangunan.

Keempat, UU tersebut komprehensif, visioner dan bisa bermanfaat lama. Sedangkan kelima, UU Pertanahan ini nantinya bisa mengatur pemanfaatan lahan terlantar secara maksimal, sehingga ke depan tidak ada lagi tanah terlantar dan menganggur.

"Perlu diatur kewenangan untuk mencabut, mengambil izin hak guna lahan yang terbukti tidak produktif, tidak dimanfaatkan dan untuk selanjutnya dilakukan redistribusi untuk dikelola, dimanfaatkan secara maksimal yang produktif untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," katanya. (ant/lhl/k16)


BACA JUGA

Selasa, 25 April 2017 07:23
JUALAN WISATA KALTIM

Pemda Tak Sanggup Kelola Pariwisata? Swastanisasi Saja

BALIKPAPAN — Semarak. Balikpapan Travel Mart (BTM) 2017 di Grand Ballroom Platinum Hotel Balikpapan…

Selasa, 25 April 2017 07:13
Siap Huni, The Hill Tawarkan Hunian Terbaik di Balikpapan

Padukan Harmonisasi Alam dengan Eksklusivitas Gaya Hidup

Terletak di kawasan terkemuka dengan akses ideal, memudahkan penghuni The Hill Residence mendapatkan…

Selasa, 25 April 2017 07:09

Ekonomi Sulit, Fokus Jualan LCGC

SAMARINDA – Merosotnya perekonomian Kaltim dinilai hanya berimbas bagi kalangan menengah ke atas.…

Senin, 24 April 2017 06:51

Sawit Diusik, Beralih ke Pasar Domestik

SAMARINDA - Resolusi Parlemen Uni Eropa atas tanaman sawit dan produk turunannya di Indonesia sempat…

Senin, 24 April 2017 06:49

Revisi UU Migas Bakal Dorong Andil Negara

SETIDAKNYA ada empat poin akan menjadi konsen dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang…

Senin, 24 April 2017 06:48

Traffic di BIGmall Tumbuh 30 Persen

SAMARINDA - Demi menjaga pertumbuhan minat belanja masyarakat, manajemen BIGmall Samarinda terus menggeber…

Senin, 24 April 2017 06:46

XL Axiata Perluas Jangkauan 4G di Kalimantan

SAMARINDA - Ketersediaan jaringan internet generasi keempat (4G) di Kaltim kian ramai. Sabtu (22/4),…

Senin, 24 April 2017 06:44

Pemkab PPU Belum Disetujui Kelola Aset Chevron

PENAJAM - Keinginan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) untuk mengambil alih pengelolaan minyak dan gas…

Senin, 24 April 2017 06:43

65 Persen Pensiunan Gantungkan Hidup pada Anak

Indonesia mungkin boleh berbangga dengan keunggulan demografi, dengan dominannya penduduk usia produktif.…

Senin, 24 April 2017 06:35

Semua Kalangan Bisa Jadi Korban

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengantongi sebanyak 91 laporan kegiatan investasi bodong.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .