MANAGED BY:
JUMAT
27 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Rabu, 19 April 2017 12:12
Tambang Lenyapkan Desa di Kukar, Tiga Ribu Jiwa Minta Relokasi

Gubernur Siapkan Sanksi

TERJEPIT EMAS HITAM: Desa Mulawarman, Kukar, bertahun-tahun dikelilingi tambang batu bara. Tampak pula rumah warga sekitar yang retak-retak karena tak jauh dari pertambangan yang menggunakan peledak. (ALAN RUSANDI J/KP)

PROKAL.CO, TENGGARONG – Akhir cerita Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, semakin terlihat. Diterungku aktivitas pertambangan dua perusahaan, masyarakat akhirnya menyerah. Mereka meminta pemerintah merelokasi 3 ribu jiwa penduduk desa.

Dalam lawatannya ke Desa Mulawarman, Selasa (18/4), Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menerima aspirasi warga. Informasi pertama disampaikan Kepala Desa Mulawarman Mulyono. Pria yang mengundang gubernur ke desa itu mengatakan, relokasi merupakan aspirasi seluruh warga. Sejak lima bulan lalu menjabat, Mulyono telah mengirim surat kepada bupati, gubernur, hingga presiden. 

Dalam pertemuan di lapangan desa, Mulyono menceritakan perjalanan panjang desa yang pernah ditetapkan sebagai lumbung padi itu. Berawal pada 1981 ketika 263 kepala keluarga transmigrasi tiba di sana. Setiap KK menerima 2 hektare lahan pertanian di luar permukiman. Dengan demikian, seluruh lawan masyarakat adalah 526 hektare.

Usaha pertanian di Desa Mulawarman begitu maju. Pada 1991, desa itu bahkan ditetapkan sebagai lumbung padi. Produksi sawah saat itu mencapai 5 ton gabah per hektare. Desa Mulawarman setiap musim panen mampu menyumbang 2.630 ton gabah. 

Kini Desa Mulawarman telah dihuni 812 KK. Memasuki generasi ketiga, para transmigran dihadapkan sebuah prahara. Pada 2003, PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) dan PT Jembayan Muara Bara (JMB) memulai aktivitas. Pelan-pelan, kata Mulyono, persawahan berubah menjadi tambang batu bara.

Gubernur segera bertanya. “Mengapa masyarakat sampai menjual lahan ke tambang?” 

Nurhadi, warga setempat, menjelaskan bahwa masyarakat terpaksa melepas lahan sawah mereka. Transmigran asal Banyuwangi, Jawa Timur, itu mengatakan hal tersebut karena kegiatan perusahaan yang menambang di hulu. 

“Jalur air ke persawahan putus. Ketika kemarau, sawah kering. Ketika hujan, kebanjiran limbah tambang,” jelasnya. 

Para petani, kata dia, lantas merugi besar. Mau tidak mau, satu demi satu warga melepas lahan mereka. 

“Waktu itu sekitar 2003–2008, masyarakat menjual dengan harga sangat murah. Hanya puluhan juta untuk 1 hektare,” tambah kepala desa. 

Empat belas tahun kemudian, desa itu benar-benar mati. Dari 526 hektare sawah, kini tersisa 12 hektare ladang. Ditambah 68 hektare permukiman, Desa Mulawarman hanya tersisa 80 hektare. Sisanya milik kedua perusahaan. 

Satu demi satu masalah datang. Peledakan ladang batu bara membuat banyak rumah retak. Aktivitas galian emas hitam yang hanya berjarak 50 meter dari kampung mengirim debu tebal. Sudah tak terhitung warga yang terkena infeksi saluran pernapasan akut. 

Belum lagi banyaknya pengangguran karena tiada lahan persawahan. Sumber air bersih pun lenyap. Warga hanya berharap “pembagian” air bersih dari perusahaan. 

“Kami tidak salahkan siapa-siapa. Kami hanya ingin direlokasi,” kata Mulyono lalu menambahkan, “Desa Mulawarman bukan hanya sudah hilang di peta. Kami benar-benar lenyap".

Rekannya yang lain, Supono, mengatakan warga sudah tidak punya kehidupan di sana. Tidak ada usaha pertanian lagi karena lahan sudah habis ditambang. Nasib anak cucu mereka sangat suram jika terus-menerus menetap di Desa Mulawarman.

“Kami ke sini (transmigrasi) untuk memperbaiki kehidupan. Sekarang, kami lebih miskin,” terang transmigran dari Boyolali, Jawa Tengah, itu.

BENTUK TIM TERPADU

Gubernur mengaku terharu mendengar cerita warga. Itu sebabnya, meski dalam kesehatan yang kurang baik, dia rela menempuh perjalanan darat selama dua jam ke desa itu. 

“Seharusnya, sumber daya alam adalah untuk kemakmuran rakyat,” sesalnya. “Anda para transmigran ke sini untuk sejahtera. Bukan makin miskin,” tegas Faroek disambut tepuk tangan ratusan warga.

Usulan relokasi, terang Faroek, terus dipertimbangkan. Tim terpadu untuk relokasi sudah dibentuk, diketuai kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Zairin Zain. 

Selepas berdialog, Gubernur menyaksikan galian tambang yang telah menelan ratusan hektare sawah mentah-mentah. Dari belakang rumah warga, puluhan hektare lahan digali hingga kedalaman 30 meter. 

“Desa Mulawarman hanya satu contoh,” kata Faroek di bawah sinar matahari yang terik. Masih banyak kasus serupa di Kaltim. Pada masa lalu, para bupati dan wali kota disebut obral izin usaha pertambangan (IUP). Hasilnya, 1.404 IUP bertebaran di Kaltim. Ditambah perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara (PKP2B), sebanyak 5,3 juta hektare lahan Kaltim distempel konsesi batu bara. 

Setelah Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah berlaku, kewenangan pertambangan dialihkan ke provinsi. “Mau tidak mau, kami harus menata seluruh izin itu,” tegas Gubernur. 

Setidaknya, 826 izin berpotensi dicabut dengan total lahan 2,48 juta hektare. Seluruh IUP clean and clear (CnC) dan non-CnC dengan masa berlaku berakhir 31 Desember 2016 dan tidak direkomendasikan untuk proses CnC atau diperpanjang. “Izin di Samarinda paling duluan dicabut,” tegasnya. 

Khusus KPUC dan PT JMB yang beroperasi di Desa Mulawarman, Gubernur mengatakan segera memeriksa dugaan pelanggaran. “Pasti ada sanksi jika terbukti,” lanjutnya.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Amrullah mengatakan, kedua perusahaan telah mendapatkan status CnC. Untuk persoalan hilangnya lahan persawahan, Amrullah mengutarakan, hal itu di luar dari penilaian CnC dari Kementerian ESDM. Sepanjang masyarakat setuju melepas lahan, perusahaan boleh menambang. Hanya daerah tertentu yang tidak boleh ditambang, antara lain, permukiman, fasilitas umum, atau tempat bersejarah. 

Bagaimana dengan dugaan menambang di hulu kemudian merusak irigasi sawah di hilir? “Harus dibuktikan. Penilaian proper lingkungan perusahaan selama ini bagus,” imbuhnya. Amrullah sekaligus menjelaskan bahwa konsesi PT KPUC dan PT JMB baru berakhir 2022. 

TAK ADA ANGGARAN

Bupati Kukar Rita Widyasari yang sedang di luar negeri menyampaikan tanggapan. Dia membenarkan, kepala desa sudah mengirim surat kepada Pemkab Kukar, Pemprov, dan Pemerintah Pusat untuk meminta relokasi.

“Desa Mulawarman memang unik. Pada 2012, mereka sudah meminta relokasi tapi tidak disetujui,” tambah Rita. Waktu itu, warga sudah mendapatkan ganti rugi. 

Relokasi, aku dia, tak mudah karena memerlukan biaya yang tak sedikit. “Harus membangun fasilitas umum, dan infrastruktur,” tutur Ketua Golkar Kaltim tersebut.

Meski demikian, Rita menjelaskan, ada tiga alternatif relokasi. Pertama, di dalam hutan tanaman PT SumalindoLestari Jaya; kedua, dipindah ke Embalut; dan ketiga, pindah ke areal pascatambang PT JMB.

Semua alternatif itu memerlukan proses panjang. Menurut bagian hukum Setkab Kukar, ungkap Rita, ada persyaratan relokasi yang harus dipenuhi. Di antaranya, bebas bencana alam dan sesuai tata ruang.

“Lalu, untuk keuangan saat ini belum ada pendanaan relokasi. Anggaran provinsi juga lagi defisit,” katanya. (fel/zak/*/fch/far/k8)


BACA JUGA

Kamis, 26 April 2018 13:00
Mesra di Debat Perdana

Minim Ketegangan, Seluruh Paslon Bidik Hilirisasi

JAKARTA – Debat perdana empat pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub)…

Kamis, 26 April 2018 11:47

Bagikan Sembako Bergambar Stiker Cabup PPU, Sopir Dijadikan Tersangka

PENAJAM – Penyidik Polda Kaltim telah menetapkan tersangka pada dugaan politik uang pada Pilkada…

Kamis, 26 April 2018 09:23
LSM Lingkungan, Akademisi, Pertamina, dan KLHK Bahas Dampak Tumpahan Minyak

Sepakat Fokus pada Solusi

IKATAN Mahasiswa Pencinta Alam (Imapa) Universitas Mulawarman selenggarakan seminar lingkungan dengan…

Kamis, 26 April 2018 09:16

Vonis Abun Diprediksi Lebih Cepat

JAKARTA – Sidang kasus korupsi Hery Susanto Gun alias Abun diprediksi bakal berlangsung lebih…

Kamis, 26 April 2018 09:13

Meski Berbahaya, Adu Kerbau Jadi Magnet

Adu kerbau atau ma'pasilaga tedong jadi salah satu yang paling digemari pada rangkaian upacara adat…

Rabu, 25 April 2018 09:09
Menjaga Kelangsungan Keanekaragaman Hayati di Bentang Alam Wehea-Kelay

Sulit untuk Mandiri, Lepaskan Lahan demi Konservasi

SAMARINDA – Menjaga kelangsungan keanekaragaman hayati di bentang alam Wehea-Kelay sulit untuk…

Rabu, 25 April 2018 09:07

AKHIRNYA..!! Kapal MV Ever Judger Disita

BALIKPAPAN - Penyidikan kasus putusnya pipa minyak Pertamina mengarah ke kapal MV Ever Judger. Kemarin…

Rabu, 25 April 2018 09:04

Tarik Fee Proyek 15 Persen tiap OPD

JAKARTA – Pejabat di Kutai Kartanegara (Kukar) disebut sudah tutup mata dengan aksi korupsi di…

Rabu, 25 April 2018 08:59
Mengikuti Upacara Adat Rambu Solo’ Mendiang Luther Kombong (1)

Sudah Turun-temurun, Keluarga Persembahkan 27 Kerbau

Upacara adat pemakaman jenazah, Rambu Solo’, pada masyarakat Toraja tak pernah kehilangan daya…

Selasa, 24 April 2018 09:31

Sangat Layak Jadi Daerah Otonomi Penuh

TANJUNG SELOR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, Kalimantan Utara (Kaltara)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .