MANAGED BY:
JUMAT
19 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Selasa, 18 April 2017 08:17
Desak Penghentian Jamkesda Dicabut

Forum Ketua RT Ancam Turunkan Massa

TOLAK BPJS KESEHATAN: Suasana pertemuan membahas permintaan pencabutan SK penghentian Jamkesda yang berlangsung di DPRD PPU, kemarin (17/4). (Rikip/kp)

PROKAL.CO, PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Yusran Aspar didesak mencabut surat keputusan (SK) tentang penghentian Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Pasalnya, sistem untuk mengintegrasikan Jamkesda dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana yang dimaksudkan SK Bupati tersebut, masih belum siap.

Hal itu tercermin dari data penerima bantuan iuran (PBI) APBN. Tercatat, sebanyak 61.681 orang terdaftar dalam program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Namun belum terkonfirmasi, apakah tepat sasaran atau tidak.

Begitu pula dengan sistem yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan. Disebut, warga yang seharusnya menjadi PBI APBN, masih diterima sebagai peserta mandiri. “Fakta hari ini, ada kepala keluarga pemegang KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang menjadi PBI dari APBN, tetapi anggotanya lima orang harus mendaftar menjadi peserta mandiri. Apakah BPJS Kesehatan menolak? Tidak? Diterima dengan senang hati dan membayar (iuran) tiga bulan,” ungkap Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) PPU Gunawan di DPRD PPU, kemarin (17/4).

Dia pun memperlihatkan bukti ada kebijakan BPJS Kesehatan cabang Balikpapan yang meminta peserta mandiri baru, harus membayar tiga bulan iuran. Hal tersebut telah disampaikan kepada kepala BPJS cabang Balikpapan pekan lalu.

Disebutkan, petugas kantor Layanan BPJS PPU menyampaikan, jika membayar iuran tiga bulan di depan, maka virtual account (VA) peserta mandiri akan aktif dalam 14 hari. “Pembohongan publik sudah terlalu besar. Alasan ini karena perintah undang-undang. Tetapi aturan yang menerangkan per 1 April 2017, daerah tak lagi bisa menanggung biaya kesehatan warganya, tidak ada,” tegasnya.

Bahkan, Gunawan menyampaikan, kepala daerah lain, berani menolak pemberlakukan BPJS Kesehatan di daerahnya. Seperti Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo. Dia memutuskan menggunakan program kesehatan gratis yang dikelola Pemkab Gowa. Bahkan bupati berusia 31 tersebut melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU BPJS.

Adnan pun mengajak para bupati di seluruh Indonesia untuk menolak keikutsertaan BPJS Kesehatan. “Kenapa PPU tidak bisa lakukan itu? Apakah Bupati Gowa diberhentikan? Tidak. Karena tidak ada sanksi yang mengatur hal itu,” terang Gunawan.

Dia menuntut dalam minggu ini, harus ada jawaban tegas dari Pemkab PPU terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat yang kurang mampu secara gratis. “Mau kartunya seperti kartu nama, masyarakat enggak peduli hal itu. Masyarakat tidak tahu aturan, tapi jangan juga masyarakat dibohongi. Karena enggak ada aturan soal itu (pengintegrasian Jamkesda ke JKN pada 1 April 2017),” imbuhnya.

Ketua Forum RT Kelurahan Penajam Siriyoto pun menyayangkan ketidakhadiran jajaran Pemkab PPU yang seharusnya menjelaskan duduk permasalahan mengenai penghentian program Jamkesda. Bahkan, dia menyebut, koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD), juga dinilai buruk dalam menghadapi integrasi Jamkesda dengan JKN yang dilaksanakan BPJS Kesehatan.

“Dinas Sosial dan Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) tidak berkoordinasi dengan baik. Begitu juga dengan Dinas Kesehatan (Diskes), RSUD, apalagi BPJS Kesehatan,” terangnya.

Jika SK Bupati tersebut tidak dicabut, maka Kamis (20/4) nanti, dia mengancam akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi. Tentunya melibatkan Forum RT dari kelurahan dan kecamatan lain yang ada di PPU. Hari ini (kemarin) ada sekitar seratusan orang massa yang hadir. Cuma dari satu kelurahan, yang paling banyak RT. Kelurahan Penajam sekitar 30 RT. Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan menurunkan massa dari kelurahan lain,” ancam pria yang menjabat sebagai ketua RT 19 Kelurahan Penajam tersebut. (*/rik/ica/k9)


BACA JUGA

Rabu, 17 Januari 2018 08:53

Wabup Kunjungi Undian Lapak Pedagang

PASER - Wakil Bupati Paser Mardikansyah meninjau undian lapak pedagang korban kebakaran Paser Senaken,…

Rabu, 17 Januari 2018 08:51

Pembangunan Ulang Pasar Senaken Butuh Rp 18 Miliar

PASER - Pemerintah Kabupaten Paser harus menyediakan dana sekitar Rp 18 miliar untuk membangun kembali…

Rabu, 17 Januari 2018 08:51

Warga Mendik 12 Tahun Menanti Pembangunan Jembatan

PASER- Kepala Desa Mendik I Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Padiansyah mengatakan, bahwa masyarakat…

Senin, 15 Januari 2018 08:32

Jadikan Berau Sentra Kakao dan Lada

TANJUNG REDEB – Sektor pertanian menjadi salah satu andalan yang terus dikembangkan Pemerintah…

Senin, 15 Januari 2018 08:31

Buka Lomba Ketinting di Muara Radak

TANJUNG REDEB – Masyarakat Muara Radak, Kampung Buyung-Buyung mengelar lomba ketinting dan kapal…

Senin, 15 Januari 2018 08:30

Bupati-Wabup Jalan Santai Bersama Guru

TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Muharram, bersama Wakil Bupati, Agus Tantomo serta Sekretaris Kabupaten,…

Jumat, 12 Januari 2018 11:29

Upaya Lindungi Konsumen

TANA PASER - Upaya memaksimalkan pelayanan metrologi legal untuk tera dan tera ulang terhadap alat-alat…

Jumat, 12 Januari 2018 11:26

Agar Tidak Ada Lagi Buang Air Besar di Kebun

PASER - Korem 091/ASN melalui Kodim 0904/TNG terus melanjutkan pembangunan jamban (WC) untuk masyarakat…

Jumat, 12 Januari 2018 11:25

Daya Beli Turun, Jumlah UMKM Naik

TANA PASER - Dua tahun terakhir merupakan masa yang cukup berat untuk pemerintah daerah karena anggaran…

Jumat, 12 Januari 2018 11:22

Bakal Ada Tersangka Baru

TENGGARONG - Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan mobil dinas (mobdin)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .