MANAGED BY:
SABTU
23 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Selasa, 18 April 2017 08:17
Desak Penghentian Jamkesda Dicabut

Forum Ketua RT Ancam Turunkan Massa

TOLAK BPJS KESEHATAN: Suasana pertemuan membahas permintaan pencabutan SK penghentian Jamkesda yang berlangsung di DPRD PPU, kemarin (17/4). (Rikip/kp)

PROKAL.CO, PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Yusran Aspar didesak mencabut surat keputusan (SK) tentang penghentian Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Pasalnya, sistem untuk mengintegrasikan Jamkesda dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana yang dimaksudkan SK Bupati tersebut, masih belum siap.

Hal itu tercermin dari data penerima bantuan iuran (PBI) APBN. Tercatat, sebanyak 61.681 orang terdaftar dalam program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Namun belum terkonfirmasi, apakah tepat sasaran atau tidak.

Begitu pula dengan sistem yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan. Disebut, warga yang seharusnya menjadi PBI APBN, masih diterima sebagai peserta mandiri. “Fakta hari ini, ada kepala keluarga pemegang KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang menjadi PBI dari APBN, tetapi anggotanya lima orang harus mendaftar menjadi peserta mandiri. Apakah BPJS Kesehatan menolak? Tidak? Diterima dengan senang hati dan membayar (iuran) tiga bulan,” ungkap Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) PPU Gunawan di DPRD PPU, kemarin (17/4).

Dia pun memperlihatkan bukti ada kebijakan BPJS Kesehatan cabang Balikpapan yang meminta peserta mandiri baru, harus membayar tiga bulan iuran. Hal tersebut telah disampaikan kepada kepala BPJS cabang Balikpapan pekan lalu.

Disebutkan, petugas kantor Layanan BPJS PPU menyampaikan, jika membayar iuran tiga bulan di depan, maka virtual account (VA) peserta mandiri akan aktif dalam 14 hari. “Pembohongan publik sudah terlalu besar. Alasan ini karena perintah undang-undang. Tetapi aturan yang menerangkan per 1 April 2017, daerah tak lagi bisa menanggung biaya kesehatan warganya, tidak ada,” tegasnya.

Bahkan, Gunawan menyampaikan, kepala daerah lain, berani menolak pemberlakukan BPJS Kesehatan di daerahnya. Seperti Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo. Dia memutuskan menggunakan program kesehatan gratis yang dikelola Pemkab Gowa. Bahkan bupati berusia 31 tersebut melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU BPJS.

Adnan pun mengajak para bupati di seluruh Indonesia untuk menolak keikutsertaan BPJS Kesehatan. “Kenapa PPU tidak bisa lakukan itu? Apakah Bupati Gowa diberhentikan? Tidak. Karena tidak ada sanksi yang mengatur hal itu,” terang Gunawan.

Dia menuntut dalam minggu ini, harus ada jawaban tegas dari Pemkab PPU terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat yang kurang mampu secara gratis. “Mau kartunya seperti kartu nama, masyarakat enggak peduli hal itu. Masyarakat tidak tahu aturan, tapi jangan juga masyarakat dibohongi. Karena enggak ada aturan soal itu (pengintegrasian Jamkesda ke JKN pada 1 April 2017),” imbuhnya.

Ketua Forum RT Kelurahan Penajam Siriyoto pun menyayangkan ketidakhadiran jajaran Pemkab PPU yang seharusnya menjelaskan duduk permasalahan mengenai penghentian program Jamkesda. Bahkan, dia menyebut, koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD), juga dinilai buruk dalam menghadapi integrasi Jamkesda dengan JKN yang dilaksanakan BPJS Kesehatan.

“Dinas Sosial dan Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) tidak berkoordinasi dengan baik. Begitu juga dengan Dinas Kesehatan (Diskes), RSUD, apalagi BPJS Kesehatan,” terangnya.

Jika SK Bupati tersebut tidak dicabut, maka Kamis (20/4) nanti, dia mengancam akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi. Tentunya melibatkan Forum RT dari kelurahan dan kecamatan lain yang ada di PPU. Hari ini (kemarin) ada sekitar seratusan orang massa yang hadir. Cuma dari satu kelurahan, yang paling banyak RT. Kelurahan Penajam sekitar 30 RT. Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan menurunkan massa dari kelurahan lain,” ancam pria yang menjabat sebagai ketua RT 19 Kelurahan Penajam tersebut. (*/rik/ica/k9)


BACA JUGA

Kamis, 21 September 2017 07:34

Potensial..!! Tapi Karst Terkendala Sarana Penunjang

SANGATTA – Gua Karst Sangkulirang Rockt Art di Sangkulirang dan Karangan, Kutim, terus didorong…

Kamis, 21 September 2017 07:31

Sepakat Defisit Rp 78 Miliar

SANGATTA – Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara…

Kamis, 21 September 2017 07:31

Proyek Tak Prioritas Digeser

SEJUMLAH proyek besar yang dianggap tidak prioritas akhirnya digeser ke tahun anggaran 2018, karena…

Kamis, 21 September 2017 07:30

Utang Jamkesda Diusulkan di APBD-P

BONTANG – Utang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di beberapa rumah sakit sebesar Rp 7,2 miliar…

Kamis, 21 September 2017 07:29

Kawanan Jambret Diringkus

BONTANG – Polisi bergerak cepat mengembangkan kasus jambret di Bontang. Setelah menangkap Muhammad…

Kamis, 21 September 2017 07:27

Di Kabupaten Ini, Penderita Gangguan Jiwa Meningkat

TANA PASER - Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Paser I Dewa Made Sudarsana menyatakan, jumlah…

Kamis, 21 September 2017 07:26

Setuju Penambahan PTT Ditunda Sementara

TANA PASER - DPRD Kabupaten Paser menggelar paripurna persetujuan dewan terhadap Rancangan Kebijakan…

Kamis, 21 September 2017 07:25

Sopir Bus Jamaah Haji Jangan Ngebut

TANA  PASER - Jamaah haji asal Kabupaten Paser yang tergabung dalam kloter 10 embarkasi Balikpapan,…

Kamis, 21 September 2017 07:25

Bagasi Jamaah Paser 12,6 Ton

TANA PASER - Panitia Penyelenggara Haji Daerah (PPHD) Paser Syarbani yang masih berada di Makkah saat…

Kamis, 21 September 2017 07:15

Bupati Beri Penghargaan WP Terbaik

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau kembali memberikan penghargaan kepada wajib pajak terbaik.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .