MANAGED BY:
MINGGU
17 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Senin, 17 April 2017 08:44
Hutan Lenyap di Kawasan Cagar Alam
DAGELAN BIROKRAT KOTA TEPIAN

PROKAL.CO, Banjir bak sebuah balada. Dialog penyakit menahun yang turun-temurun.

ROBAYU, Samarinda

DIBELAH Sungai Mahakam, Samarinda seolah tak berdaya akan banjir yang menyapa kala musim hujan tiba. Sungai sepanjang 920 kilometer itu serupa jantung yang memompa air dari hulu. Yakni di Mahakam Ulu menuju estuari, Selat Makassar. Kerjanya pun digantungkan ke 11 anak sungai yang dimiliki.

Di ibu kota Kaltim itu, Sungai Karang Mumus (SKM) menjadi aorta yang menyalurkan air ke Sungai Mahakam. Namun, kondisi SKM kini, serupa pria tambun yang di setiap sudut tubuhnya tertimbun lemak di sana-sini, mengadang air menuju kuala.

Pelbagai rupa cara telah dicoba untuk mengatasinya. Dari upaya sederhana hingga cara tak biasa yang perlu merogoh kocek tak sedikit.

Dari mengeruk endapan, memancang turap, hingga relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai. Untuk upaya terakhir, seolah mengadu batu dan kerikil. Pemerintah dan masyarakat sama-sama digerogoti gengsi. Kemanusiaan hingga persoalan ganti rugi menjadi penghalang ketika relokasi ditempuh. Di satu sisi, pangkal persoalan tak juga tergapai jika upaya ini tak kunjung diambil.

Menukil data Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Samarinda, terdata sebanyak 3.915 rumah berdiri di sempadan SKM, dari Jembatan I di Kelurahan Selili hingga Jembatan VII di Kelurahan Sidodadi atau segmen Gang Nibung. Tak sedikit di antara bangunan-bangunan itu, justru berdiri kukuh menjorok ke badan sungai. Dari jumlah itu, baru 1.355 rumah yang berhasil dibongkar.

Ada pula langkah membongkar berhasil, tapi justru terantuk dengan aturan yang berbicara lain. Belum lagi, permintaan warga yang tergusur kediamannya menolak pola rumah susun yang menyiasati keterbatasan lahan. Alasannya, terbiasa dengan rumah tunggal. “Skemanya masih kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tak bisa begitu saja langsung gusur,” ucap Dadang Airlangga, kepala Disperkim Samarinda kepada Kaltim Post akhir pekan lalu.

Membangun kota seolah tak dapat dilakukan pemerintah seorang diri. Berbagai bantuan dicari demi seabrek kebutuhan yang tak pernah menyusut. Pengendalian banjir misalnya, taktik lain yang belum maksimal lewat penyediaan retensi yang dibangun pengembang perumahan hingga ruang terbuka hijau (RTH) untuk menahan laju air menuju SKM.

Lagi-lagi, ada saja kendala. Pengembang perumahan belum mampu membantu kebutuhan pemkot tersebut. “Dari izin yang dikeluarkan mereka minimal dapat menyediakan kolam retensi hingga drainase,” lanjut Dadang, begitu sapaannya. DPRD Samarinda pun menyiasatinya dengan melahirkan peraturan daerah (perda) daerah aliran sungai (DAS). Perda ini menjadi upaya lain mengurangi pemukiman di pinggir sungai.

Adanya daerah penyangga serupa RTH jelas menjadi suplemen lain meredakan banjir di Kota Tepian. Keberadaannya begitu dibutuhkan, khususnya di wilayah Samarinda Utara, hulu SKM. Tapi realita berbicara lain, di Samarinda Utara justru terhampar izin pertambangan dan perumahan.

Data yang dihimpun Kaltim Post, setidaknya terdapat 26 izin usaha pertambangan (IUP) dari 63 IUP yang ada tersebar di Samarinda. Serta ada 24 pengembang perumahan yang turut berkontribusi melenyapkan daerah kawasan hijau di wilayah utara. Padahal, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW Samarinda 2014–2034, wilayah utara ditetapkan sebagai cagar alam dan daerah resapan air. Sebuah pemandangan ironis tersaji.

“Hingga kini, RTH publik baru 7 persen. Sementara RTH privat mencapai 37 persen,” kata Sugeng Chairuddin, pelaksana harian Dinas Lingkungan Hidup Samarinda.

Jumlah itu tersebar di seluruh wilayah Samarinda, tidak hanya di Samarinda Utara.

Untuk kecamatan seluas 229,52 kilometer persegi itu, pemkot bertopang pada sektor perumahan.

Di daerah ini, Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS) menjadi satu-satunya zonasi penyangga yang dimiliki pemkot. “Ke depannya bakal diubah. RTH publik dapat mencapai 20 persen. Sementara RTH privat hanya berkisar 10 persen,” lanjut asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan ini.

Semua upaya perlu ditempuh dengan kesadaran berbagai pihak. Tak hanya pemerintah, ada pula peran masyarakat.

Turut pula menanti waktu yang berbicara akan hasil kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menangani banjir Samarinda.(riz/k16)


BACA JUGA

Senin, 11 Desember 2017 09:25

Vonis Tumpul para Koruptor

Korupsi serupa sampar yang tak kunjung memberi waras. Efek jera dari putusan peradilan nyatanya tak…

Senin, 11 Desember 2017 09:22

Alat Bukti Belum Bisa Membawa Keyakinan

RASUAH tak mungkin berdiri sendiri. Namun, tak sedikit kasus yang bergulir ke meja hijau hanya menyajikan…

Senin, 11 Desember 2017 08:35

Berebut Rekomendasi Jelang Pendaftaran

Konstelasi politik jelang Pemilihan Bupati (Pilbup) Penajam Paser Utara (PPU) 2018 mulai menghangat.…

Kamis, 07 Desember 2017 07:33

Masih Ada yang Tinggal di Lereng Gunung

TANA PASER – Lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Dusun Pasero, RT 05, Desa Kerang Dayu, Kecamatan…

Kamis, 07 Desember 2017 07:31

Masuk Radar Kejaksaan

TANA PASER – Proyek pembangunan rumah untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Dusun Pasero, RT…

Kamis, 07 Desember 2017 07:30

Kades: Warga Sudah Huni Rumah Adat

PROTES warga terhadap kondisi rumah dari proyek Kementerian Sosial (Kemensos) untuk pemberdayaan Komunitas…

Rabu, 06 Desember 2017 07:45

Nasib Kesultanan Paser di Zaman Sekarang

Sejarah panjang Kerajaan Paser telah berakhir 1906 silam. Setelah Pangeran Mangku Jaya Kesuma gelar…

Rabu, 06 Desember 2017 07:39

Ini Riwayat Sultan Terakhir Kerajaan Paser

KEPEMIMPINAN sultan terakhir (kesebelas) jatuh pada masa pemerintahan Pangeran Mangku Jaya Kesuma gelar…

Kamis, 30 November 2017 07:40

Fokus Infrastruktur Dasar

Defisit anggaran pemerintah daerah belum berakhir. Ini membuat pejabat Pemkab Kutai Timur (Kutim) adu…

Kamis, 30 November 2017 07:38

Mahyunadi: Perhatikan Utang

LEGISLATOR mendukung program Pemkab di APBD Kutim 2018. Tapi, penyelenggara anggaran diwanti-wanti agar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .