MANAGED BY:
MINGGU
22 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Senin, 17 April 2017 08:44
Hutan Lenyap di Kawasan Cagar Alam
DAGELAN BIROKRAT KOTA TEPIAN

PROKAL.CO, Banjir bak sebuah balada. Dialog penyakit menahun yang turun-temurun.

ROBAYU, Samarinda

DIBELAH Sungai Mahakam, Samarinda seolah tak berdaya akan banjir yang menyapa kala musim hujan tiba. Sungai sepanjang 920 kilometer itu serupa jantung yang memompa air dari hulu. Yakni di Mahakam Ulu menuju estuari, Selat Makassar. Kerjanya pun digantungkan ke 11 anak sungai yang dimiliki.

Di ibu kota Kaltim itu, Sungai Karang Mumus (SKM) menjadi aorta yang menyalurkan air ke Sungai Mahakam. Namun, kondisi SKM kini, serupa pria tambun yang di setiap sudut tubuhnya tertimbun lemak di sana-sini, mengadang air menuju kuala.

Pelbagai rupa cara telah dicoba untuk mengatasinya. Dari upaya sederhana hingga cara tak biasa yang perlu merogoh kocek tak sedikit.

Dari mengeruk endapan, memancang turap, hingga relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai. Untuk upaya terakhir, seolah mengadu batu dan kerikil. Pemerintah dan masyarakat sama-sama digerogoti gengsi. Kemanusiaan hingga persoalan ganti rugi menjadi penghalang ketika relokasi ditempuh. Di satu sisi, pangkal persoalan tak juga tergapai jika upaya ini tak kunjung diambil.

Menukil data Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Samarinda, terdata sebanyak 3.915 rumah berdiri di sempadan SKM, dari Jembatan I di Kelurahan Selili hingga Jembatan VII di Kelurahan Sidodadi atau segmen Gang Nibung. Tak sedikit di antara bangunan-bangunan itu, justru berdiri kukuh menjorok ke badan sungai. Dari jumlah itu, baru 1.355 rumah yang berhasil dibongkar.

Ada pula langkah membongkar berhasil, tapi justru terantuk dengan aturan yang berbicara lain. Belum lagi, permintaan warga yang tergusur kediamannya menolak pola rumah susun yang menyiasati keterbatasan lahan. Alasannya, terbiasa dengan rumah tunggal. “Skemanya masih kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tak bisa begitu saja langsung gusur,” ucap Dadang Airlangga, kepala Disperkim Samarinda kepada Kaltim Post akhir pekan lalu.

Membangun kota seolah tak dapat dilakukan pemerintah seorang diri. Berbagai bantuan dicari demi seabrek kebutuhan yang tak pernah menyusut. Pengendalian banjir misalnya, taktik lain yang belum maksimal lewat penyediaan retensi yang dibangun pengembang perumahan hingga ruang terbuka hijau (RTH) untuk menahan laju air menuju SKM.

Lagi-lagi, ada saja kendala. Pengembang perumahan belum mampu membantu kebutuhan pemkot tersebut. “Dari izin yang dikeluarkan mereka minimal dapat menyediakan kolam retensi hingga drainase,” lanjut Dadang, begitu sapaannya. DPRD Samarinda pun menyiasatinya dengan melahirkan peraturan daerah (perda) daerah aliran sungai (DAS). Perda ini menjadi upaya lain mengurangi pemukiman di pinggir sungai.

Adanya daerah penyangga serupa RTH jelas menjadi suplemen lain meredakan banjir di Kota Tepian. Keberadaannya begitu dibutuhkan, khususnya di wilayah Samarinda Utara, hulu SKM. Tapi realita berbicara lain, di Samarinda Utara justru terhampar izin pertambangan dan perumahan.

Data yang dihimpun Kaltim Post, setidaknya terdapat 26 izin usaha pertambangan (IUP) dari 63 IUP yang ada tersebar di Samarinda. Serta ada 24 pengembang perumahan yang turut berkontribusi melenyapkan daerah kawasan hijau di wilayah utara. Padahal, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW Samarinda 2014–2034, wilayah utara ditetapkan sebagai cagar alam dan daerah resapan air. Sebuah pemandangan ironis tersaji.

“Hingga kini, RTH publik baru 7 persen. Sementara RTH privat mencapai 37 persen,” kata Sugeng Chairuddin, pelaksana harian Dinas Lingkungan Hidup Samarinda.

Jumlah itu tersebar di seluruh wilayah Samarinda, tidak hanya di Samarinda Utara.

Untuk kecamatan seluas 229,52 kilometer persegi itu, pemkot bertopang pada sektor perumahan.

Di daerah ini, Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS) menjadi satu-satunya zonasi penyangga yang dimiliki pemkot. “Ke depannya bakal diubah. RTH publik dapat mencapai 20 persen. Sementara RTH privat hanya berkisar 10 persen,” lanjut asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan ini.

Semua upaya perlu ditempuh dengan kesadaran berbagai pihak. Tak hanya pemerintah, ada pula peran masyarakat.

Turut pula menanti waktu yang berbicara akan hasil kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menangani banjir Samarinda.(riz/k16)


BACA JUGA

Selasa, 10 Oktober 2017 09:06
Plus dan Minus Penggunaan Bahan Bakar Gas

Murah dari Premium, Ramah bagi Mesin

Gas mulai ramai dilirik pengendara di Balikpapan sebagai bahan bakar mobil. Sebagian besar adalah angkutan…

Selasa, 10 Oktober 2017 09:01

Pakai BBG, Lingkungan Diuntungkan

ADA 500 kendaraan di Balikpapan yang sudah mengonsumsi BBG. Baik mobil dinas maupun angkutan umum. Tahun…

Sabtu, 30 September 2017 07:57

Amunisi Pencitraan

HAMPIR  seperempat Mei 2015 adalah bulan yang tak biasa bagi Muhammad Sulaiman. Dia berada ratusan…

Sabtu, 30 September 2017 07:46

Lagi, Empat OPD Digeledah

PENGGELEDAHAN  tim KPK di Tenggarong berlanjut. Kemarin (29/9) penggeledahan dilakukan di empat…

Jumat, 29 September 2017 08:20

Pembunuh yang Tak Pandang Bulu

Pada 2012, pelatih Persiba Balikpapan, Junaidi (47) meninggal dunia usai bermain bola pada laga eksibisi…

Jumat, 29 September 2017 08:17

Olahraga Tiga Kali Seminggu

OTOT jantung tak seperti otot tubuh yang bisa dibentuk dan semakin kuat dengan berbagai olahraga. Meski…

Jumat, 29 September 2017 08:15

Kuasai Cpr Selamatkan Pasien

PASIEN jantung kini bisa menggunakan jalur jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penyakit…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .