MANAGED BY:
JUMAT
28 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Senin, 17 April 2017 08:30
SKM, Kunci yang Terabaikan
-

PROKAL.CO, SUNGAI Karang Mumus (SKM) menjadi kanal raksasa untuk mengurai banjir. Banyak cara yang diwacanakan untuk menyiasati nadi air menuju Sungai Mahakam ini. Ketimpangan rencana dengan realita yang ada tak bisa diubah semudah membalikkan telapak tangan.

Pemkot Samarinda memusatkan kerja di anak Sungai Mahakam ini. Upaya membenahi SKM dari pemukiman yang telah marak berdiri sejak 90-an itu, hingga lumbung pembuangan sampah warga. “SKM menjadi kunci utama kalau mau menangani banjir,” sebut Nusyirwan Ismail, wakil wali kota Samarinda beberapa waktu lalu.

Penanganan perlu menyeluruh, dari hulu sungai di Bendungan Benanga hingga muara air di Kelurahan Selili. Begitupun kawasan cekungan di sekitar Pasar Segiri. Minimnya turap yang terpampang di kedua sisi membuat endapan lumpur masih merajai. Tak ayal, air yang semestinya melewati sungai memilih bergeser ke badan jalan lebih rendah.

Rencana yang dapat diterapkan hanya mengandalkan mesin amfibi yang mampu mengeruk sedimen lumpur. Kondisi itu diperparah dengan masih adanya ulah masyarakat yang membuang limbah ke sungai. “Kalau saling menyalahkan, tak pernah ada solusi,” sebutnya. Samarinda Utara menjadi kawasan krusial mengendalikan debit air yang mengalir ke tubuh SKM. Wacana yang digelontorkan pemkot tak main-main.

Dari pembangunan polder, kolam retensi atau embung hingga rekayasa drainase agar air tetap dalam kendali. “Kebutuhan di lokasi itu perlu drainase seluas 8–10 meter,” ucap Budi Tristiono, kabid Pengendalian Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda. Debit air di kawasan itu, sebutnya, mencapai 60 liter per detik. Sementara kemampuan kanal air yang tersedia saat ini hanya mampu membendung air dengan kisaran 23 liter per detik.

Bangunan pengendali (bendali) sangat dibutuhkan untuk menahan laju air menuju SKM.

“Meski di muara, terjaga saja. Tapi kita juga harus lihat kondisi air di sana juga. Jika intensitas air (sungai) Mahakam tinggi, tentu air bakal tertahan dan akhirnya banjir,” lanjutnya. Kendati begitu, penurapan sisi SKM turut dipertimbangkan. Tanpa turap, tanah dapat leluasa merangsek masuk dan mengendap ke badan sungai.

Ini tentu memantik prahara, mengingat masih maraknya rumah yang berdiri di sempadan SKM.

Diketahui, Simpang Empat Sempaja, Simpang Empat Lembuswana, Jalan Soetomo, serta Jalan Pangeran Antasari, menjadi daerah langganan banjir. Ihwal ini disebabkan kawasan tersebut lebih rendah daripada ketinggian air. Dari keempat lokasi itu, hanya kawasan Antasari yang tak bergantung dengan SKM.

Polder menjadi satu-satunya jalan mengatrol air agar kawasan cekung ini tak terendam banjir.

HULU SUNGAI PANGKAL MASALAH

Kawasan Samarinda Utara didiagnosa menjadi muasal banjir yang belum juga terurai. Minimnya ketegasan akan pertambangan di kawasan itu menjadi kritikan para akademisi, salah satunya Rika Erawaty.

Menurutnya, sumbangsih kerusakan lingkungan akibat tambang cukup besar lantaran minimnya pemulihan ekosistem ke bentuk asalnya. “Reklamasi pascatambang, sering minim pengawasan,” sebut dosen hukum lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman itu.

Alam bekas galian belum pulih, malah beralih rupa menjadi pemukiman. Jadi, lingkungan lupa akan fungsinya sebagai penyerap air. Melupakan aturan yang mengikat sebagaimana semestinya. Ini, sebut Rika, timbul karena saling tindih izin pertambangan dan perumahan. “Tidak sedikit dari lokasi pertambangan semula berupa hutan,” tegasnya.

Meski pengembang perumahan diwajibkan menyediakan kolam retensi serta ruang terbuka hijau (RTH).

Kualitas kedua hal itu tentu terpengaruh lahan yang belum pulih dari hasil reklamasi pascatambang.

Analisis dampak lingkungan (amdal) nyatanya masih sekadar formalitas menampung keluhan masyarakat. Padahal, amdal serupa kitab suci agar lingkungan dapat terjaga dari pengembangan kota. Ini turut pula tertuang dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Peran serta masyarakat masih minim jadinya,” lanjutnya. Air leluasa bergerak tanpa adanya penghalang.

Namun, Rika menilai, perlu ada introspeksi baik di tubuh pemerintah atau masyarakat sendiri. Dia mencontoh, sempadan SKM yang masih marak berdiri bangunan. Padahal, mengacu aturan, batas minimal berdirinya pemukiman sekitar 100 meter dari bibir sungai. (*/ryu/riz/k16)


BACA JUGA

Senin, 17 April 2017 08:44
Hutan Lenyap di Kawasan Cagar Alam

DAGELAN BIROKRAT KOTA TEPIAN

Banjir bak sebuah balada. Dialog penyakit menahun yang turun-temurun. ROBAYU, Samarinda DIBELAH Sungai…

Senin, 10 April 2017 09:13

Sudah Teruji, Belum Dilirik

Di tengah kondisi perekonomian Kaltim yang mengalami pertumbuhan minus, jumlah UMKM terus menurun.ROESITA…

Senin, 10 April 2017 09:09

Industri Mikro-Kecil Justru Tumbuh 12,37 Persen

SEMENTARA itu, di tengah menurunnya geliat UMKM di Kaltim, industri manufaktur mikro-kecil justru membukukan…

Senin, 10 April 2017 09:08

Diolah Jadi 15 Varian Cake, Kantongi Omzet Rp 60 Juta Per Bulan

Dari tangan kreatif Riswahyuni, salak tidak hanya tampil apa adanya seperti sekadar buah. Namun menjadi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .