MANAGED BY:
JUMAT
28 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Sabtu, 15 April 2017 12:30
Temuan Teranyar Mabes Polri, Paling Jumbo di Muara Berau
Megapungli Itu Ternyata Lebih Rp 2 Triliun!
MERASA DIRUGIKAN: Ratusan TKBM Komura saat berdemo di depan Kantor KSOP Samarinda , Senin (27/3), lalu. Saat itu mereka menuntut kembali dipekerjakan di TPK Palaran, setelah kasus OTT pungli terungkap. Kini mereka telah bekerja kembali dengan penghasilan lebih minim.

PROKAL.CO, JAKARTA   -  Nominal pungutan liar (pungli) yang diungkap dari Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran, Samarinda, semakin jumbo. Teranyar, angka yang diperkirakan penyidik Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipideksus), Bareskrim, Mabes Polri, mencapai lebih dari Rp 2 triliun. Duit sebesar itu ditengarai dikumpulkan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudera Sejahtera (Komura) dari 2010 hingga 2016 dari dua tempat, yakni TPK Palaran Samarinda dan Pelabuhan Muara Berau.

 Direktur Tipideksus, Bareskrim Polri, Brigjen Pol Agung Setya, merinci sejak 2010-2016 di TPK Palaran, duit pungli yang didapat Komura mencapai Rp 180 miliar. Duit itu diduga hasil pemerasan yang dilakukan oknum pengurus koperasi, yakni dengan meminta tarif TKBM kepada PT Pelabuhan Samudera Palaran(PSP) sebagai pengelola dan operator pelabuhan, namun tidak melakukan aktivitas bongkar muat sebagaimana mestinya. “Rp 180 miliar itu hanya di TPK Palaran, belum di Pelabuhan Muara Berau,” ujar Agung Setya kemarin (14/4).

 Disebutkannya, untuk praktik pungli di Pelabuhan Muara Berau, penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada sembilan perusahaan bongkar muat (PBM) yang beroperasi di kawasan tersebut. Dari proses pemeriksaan, diketahui juga sejak 2010 hingga 2016, terdapat aliran dana yang sangat besar kepada Komura dari sembilan PBM. Sehingga, jika ditotal dananya lebih dari Rp 2 triliun. “Seluruh dana itu didapat secara melawan hukum. PBM keberatan dengan tarif yang diminta Komura,” sebutnya.

Dijelaskannya, alasan Komura, pungutan yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan tidak benar. Sebab, berdasarkan keterangan sejumlah pihak, soal besaran tarif yang ditetapkan, tidak menandatangani kesepakatan tersebut. Adapun pihak yang ikut tanda tangan karena dipaksa oleh petinggi Komura.  “Jadi, kesepakatan yang disebut Komura itu cacat hukum,” lanjut dia.

“Saat ini, penyidik masih terus melakukan penelusuran terhadap harta milik pengurus Komura. Kami usut sampai tuntas,” jelasnya.

 Terpisah, Sutrisno, kuasa hukum yang ditunjuk Komura, menyebut dirinya tidak tahu-menahu soal pungutan liar yang sudah terjadi sejak 2010 tersebut. "Saya memang kuasa hukumnya, kalau soal itu saya tidak komentar, deh," ujar Sutrisno. Begitu pula saat media ini berusaha mencari kabar terkait sembilan perusahaan yang bergerak di dunia pertambangan. "Saya tidak tahu," ujarnya berulang kali. Demikian dengan pungutan bukan berdasarkan kesepakatan. Sutrisno memilih mengakhiri percakapan dengan alasan ada pertemuan khusus dengan orang lain yang tidak bisa diganggu. "Nanti saya kabari," tuturnya, tadi malam.

Sebelumnya, Kaltim Post telah menghimpun sejumlah data berkaitan barang bukti yang dikumpulkan dari kasus yang terungkap sejak 17 Maret itu, yakni awalnya tim Saber Pungli mengamankan uang Rp 5 juta di TPK Palaran pada Jumat (17/3). Uang itu diduga hasil pungutan liar oleh TKBM Komura. Operasi dilanjutkan ke Kantor Komura di Jalan Yos Sudarso, Samarinda. Di sana, ditemukan lagi uang Rp 6,1 miliar. Uang yang sudah diikat sedemikian rupa dan ditaruh di dalam kardus dan kantong plastik itu diamankan tim Saber Pungli. Terlihat uang yang dominan pecahan Rp 100 ribu memenuhi empat kardus. Dalam operasi tersebut, Dwi Hadi Winarno ditetapkan sebagai tersangka.

 Pada 1 April, penyidik memblokir dana Rp 326 miliar di deposito terkait pungli di TPK Palaran, Samarinda. Penyidik menemukan beberapa dokumen penempatan deposito di berbagai bank dengan nilai deposito yang bervariasi antara Rp 5 miliar hingga Rp 20 miliar. Dua hari kemudian, ditemukan kembali sebuah deposito yang nilainya sangat fantastis; Rp 700 miliar. Semua uang tersebut diakuinya sebagai aset Komura sejak lama. Setiap penggantian kepengurusan, ada aset yang diserahkan kepada pengurus baru. Ditambah keuntungan selama ini, itulah jumlah aset deposito Komura.

 Selain uang, sejumlah barang bergerak dan tidak bergerak juga disita. Diduga berkaitan dengan praktik pungli, yakni pada 13 April, penyidik Bareskrim Mabes Polri menyita sejumlah harta bergerak milik tersangka Dwi Hari Winarno, sekretaris Komura di kediamannya Jalan Harun Nafsi, Samarinda Seberang. Adapun aset yang disita dengan kisaran harga, yakni Honda Jazz RS Rp 160 juta, Mini Cooper S Rp 850 juta, BMW 320i Rp 619 juta, BMW 328i Rp 749 juta, dan Toyota Land Cruiser Rp 370 juta (harga perkiraan tahun beli pada 2003). Ada juga tiga motor trail @ Rp 25 juta (Rp 75 juta), Yamaha Vixion Rp 21 juta, Yamaha N-Max Rp 32 juta. Total kisaran nilai aset bergerak Rp 2,8 miliar. Esoknya, penyidik menyita, rumah berlantai tiga di Jalan Harun Nafsi, Samarinda Seberang, sebidang tanah seluas lebih 1 hektare di kawasan Kilometer 5 Loa Janan Ilir, rumah di Kompleks Komura (Samarinda Seberang), dan sebidang tanah di Jalan HAMM Riffadin.

Kombes Pol Hengky Haryadi, Kasubdit I Tipideksus Bareskrim Polri, sebelumnya menegaskan, selama dua hari, pada 13 dan 14 April, polisi tak hanya menyita sejumlah harga. Mereka juga mengumpulkan berkas dari kediaman Jafar Abdul Gaffar, yang disambangi pada 14 April. “Sejumlah tempat sudah disita dan digeledah,” ujar Hengky dua hari lalu. Dalam kasus ini, dua orang pengurus TKBM Komura menjadi tersangka, yaitu Ketua Komura Jafar Abdul Gaffar dan sekretarisnya, Dwi Hadi Winarno. Tersangka lain, Hery Susanto, ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) dan Nur Asriansyah, sekretaris PDIB. Ditetapkan tersangka, Jafar melawan. Tak hanya mengadu kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolhukam), secara resmi juga mendaftarkan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dengan pihak termohon Bareskrim Polri.

 Praperadilan diajukan karena Jafar merasa penetapan dirinya sebagai salah satu tersangka kasus megapungli di Pelabuhan Palaran, Samarinda, oleh Bareskrim pada 4 April 2017, sangat dipaksakan. "Menurut kami, itu bukan kasus OTT (operasi tangkap tangan) sebab belum cukup bukti," ucap pengacara Jafar, Apolos Djarabango, Kamis (13/4). (*him/*/dra/far/k11)


BACA JUGA

Kamis, 27 April 2017 13:00

HAYUUU...!! OTT TPK Palaran Melebar, Bareskrim Incar Elite Samarinda

JAKARTA – Bola liar dari operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar (pungli) yang dilakukan Koperasi…

Kamis, 27 April 2017 12:58

Tujuh Kabupaten/Kota Dukung Makmur Jadi Cawagub, Rita Hadapi Perang Terbuka

SAMARINDA – Angin kencang menggoyang pohon beringin Partai Golkar. Tujuh pengurus kabupaten/kota,…

Kamis, 27 April 2017 12:56

SELAMAT..!! 1.893 Siswa Masuk Unmul

SAMARINDA – Tahap pertama seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) sudah diumumkan…

Kamis, 27 April 2017 10:55

TETANGGA PANAS, JONG-UN SANTAI

MILITER Amerika Serikat dan Korea Selatan (Korsel) pamer kekuatan perang di zona demiliterisasi, Pocheon,…

Kamis, 27 April 2017 10:41
Mampir di Turki setelah Referendum (2-Habis)

Aturan Ketat, Panen Power Bank

Jalan yang basah di depan Hotel Ramada, Istanbul, Turki. Waktu menunjukkan lima menit lagi pukul 06.00.…

Kamis, 27 April 2017 10:37

Petinggi Bell Apresiasi Progres Pulau Kumala

LONDON - Kutai Kartanegara (Kukar) semakin kencang berlari. Kabupaten ini terus membuat catatan manis…

Kamis, 27 April 2017 10:34

Ajak Murid Bercinta, Guru Dilarang Mengajar

SEORANG guru mestinya menjadi teladan bagi para murid atau anak didiknya. Namun, beda halnya yang terjadi…

Rabu, 26 April 2017 13:09

Bareskrim Sasar Penyembunyi Jafar

JAKARTA – Upaya praperadilan dari Jafar Abdul Gaffar bukan halangan bagi Bareskrim Mabes Polri…

Rabu, 26 April 2017 13:00

Ini Dia Efek Positif OTT Komura

SAMARINDA – Ramadan sebulan lagi. Volatilitas harga, utamanya kebutuhan pokok, rawan terjadi pada…

Rabu, 26 April 2017 09:59

Sejak OTT TPK Palaran, Pria Ini Prihatin Nasib TKBM

Hingga kini, proses hukum seputar kasus pungutan liar (pungli) oleh Koperasi Samudera Sejahtera (Komura)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .