MANAGED BY:
JUMAT
27 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Sabtu, 15 April 2017 12:01
Pencabutan IUP Tambang di Kaltim
Pemprov Diberi Dokumen Fotokopi, Nyaris Setengahnya dari Kukar

PROKAL.CO, SAMARINDA  -  Pemprov Kaltim diburu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah. Di balik itu, masih ada pemerintah kabupaten/kota di Kaltim yang belum menyerahkan dokumen perizinan secara lengkap ke pemprov. Ada satu kabupaten, bahkan belum satu lembar pun menyampaikan dokumen asli.

Sesuai amanat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, peralihan kewenangan sektor pertambangan dari kabupaten/kota kepada provinsi efektif per 1 September 2016. Terhitung sekarang, telah lewat tujuh bulan. Sekprov Kaltim Rusmadi memastikan kebijakan gubernur Kaltim untuk mencabut IUP serius dilaksanakan. Adanya persoalan dokumen yang belum seluruhnya di tangan, disiasati pemprov dengan menyelesaikan secara maraton. “Mana dokumen yang sudah ada dan diyakini dengan verifikasi, langsung direkomendasi untuk dicabut,” terangnya, Kamis (13/4).

Dalam mengevaluasi dokumen perizinan, pemprov membentuk tim terpadu dengan melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Mulai Dinas ESDM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Badan Arsip Daerah, Biro Hukum, dan Biro Perekonomian Setprov Kaltim. “Sudah saya minta Dinas ESDM menyurati kabupaten/kota melengkapi (dokumen asli),” ujarnya.

Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail berharap, gubernur tak hanya mencabut IUP, tetapi langkah penciutan luasan konsesi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Dalam pencabutan izin tambang, Rusmadi menuturkan, kewenangan pemprov terbatas hanya yang diterbitkan pemerintah daerah. Sementara untuk menyentuh korporasi pemegang PKP2B, tentu tak berkuasa. “Bicara hukum, bicara kewenangan. Kalaupun benar, kewenangan pun tak memungkinkan,” jelasnya.

Diketahui, total IUP se-Kaltim yang akan dicabut gubernur sebanyak 826. Itu tersebar di tujuh kabupaten/kota. Tidak termasuk Balikpapan, Bontang, dan Mahakam Ulu (Mahulu). Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai penyumbang terbanyak IUP yang akan diakhiri. Dari 625 IUP di kabupaten itu yang diserahkan ke provinsi, 377 di antaranya akan dicabut. Jumlah itu setara 45,64 persen dari total IUP di Kaltim yang akan dicabut. Berikutnya, Kutai Barat dan Kutai Timur (Kutim) masing-masing mencatatkan 152 dan 110 IUP. (lihat grafis)

Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara, Dinas ESDM Kaltim, Goenoeng Djoko Hadi, menerangkan bahwa Paser dan Kutim yang belum menyerahkan data secara lengkap. Sejauh ini, bahkan, Kutim baru memberikan fotokopi izin. Begitu juga dengan dokumen jaminan reklamasi (jamrek), sertifikat deposito, dan garansi bank. “Tidak tahu apa penyebabnya. Kami sudah bersurat meminta aslinya awal bulan ini,” katanya. Diakuinya, persoalan itu turut menghambat. Seperti sekarang, contohnya, ada perusahaan berencana mencairkan jamrek menjadi tak bisa. Tanpa dokumen asli, tidak bisa melakukan klarifikasi untuk mengetahui keabsahannya. “Tidak bisa mengkroscek dokumen itu benar atau tidak. Repot kalau dokumen aslinya masih di sana (Kutim),” tutur dia.

Goenoeng menjelaskan, ada dua kriteria izin yang dicabut. Pertama, diakhiri karena memang masa berlaku izinnya habis. Kedua, izin masih berlaku, namun tidak clear and clean (CnC). “Jadi, ada SK (surat keputusan) gubernur yang disiapkan. SK pengakhiran dan SK pencabutan,” terangnya. Khusus Samarinda, sambungnya, draf SK pengakhiran dan pencabutan sudah siap. Tinggal menunggu koreksi dari Biro Hukum. Kepala Biro Hukum, Setprov Kaltim, Suroto, mengatakan bahwa keterlibatan pihaknya untuk memberikan pertimbangan aspek hukum. Tentu saja, akan ada rapat tim terpadu sebelum memang SK tersebut diteken gubernur. “Draf dari instansi teknis, kami tinggal mengoreksi,” ucapnya.

Sebelumnya, Wawali Samarinda Nusyirwan Ismail mengatakan, penutupan izin tambang selaras dengan program prioritas pengendalian banjir di ibu kota Kaltim. Paling penting, bukan melihat dari jumlah yang akan dicabut. Sebab, bisa saja dari kuantitas banyak, belum tentu dari sisi luasan besar.

Dari perspektif pengendalian banjir, beban lingkungan paling berat, menurut dia, di kawasan Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Menjadi persoalan, karena tak ada kepatuhan untuk memerhatikan dampak lingkungan. Akibatnya, kawasan tersebut menjadi langganan banjir.

“Yang kecil-kecil itu (perusahaan batu bara) dicabut, bisa membantu. Apalagi sudah jelas perusahaan yang pengelolaan lingkungannya sudah tidak layak,” ujar Nusyirwan, Rabu (12/4).

Mantan calon gubernur Kaltim 2008 itu menyarankan ke pemprov agar tak hanya melakukan pencabutan izin tambang. Perlu juga untuk melakukan penciutan luasan konsesi perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) di Samarinda Utara.

Dengan catatan, bila itu memang membuat beban berat bagi lingkungan. Maka itu, terang dia, sepanjang langkah pencabutan izin itu karena bersinggungan dengan lingkungan, dia sepakat untuk diselesaikan. Dia mengakui, sekarang di kawasan tersebut menjadi lahan yang prospek bagi perumahan. Sekarang pun, permukiman sudah mulai padat. 

Sementara, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari mengatakan, sebagai kepala daerah, dirinya tidak mempermasalahkan penataan IUP. “Sepanjang sesuai evaluasi,” ucap Rita selepas memberikan kuliah umum di Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Rabu (12/4).

Terang dia, pemkab dan pemprov tentu bersinergi dan tetap bekerja sama. Memang, ungkap dia, beberapa perusahaan tambang batu bara harus dievaluasi. Namun, tak sedikit pula perusahaan yang sudah menjalankan kewajiban seperti reklamasi.

“Tidak bisa semua dicabut atau dibekukan. Harus ada alasan dan indikator. Tentu dengan rekomendasi dan evaluasi dari kabupaten asal,” jelas ketua DPD Golkar Kaltim itu, seperti diberitakan sebelumnya.

Ditambahkan, semua rekomendasi dari kabupaten juga telah disampaikan kepada provinsi. Hal itu seiring alih kewenangan bidang pertambangan ke pemprov sesuai amanat Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Akan tetapi, Rita meminta kebijakan penataan pertambangan turut memerhatikan dampaknya. Suka tidak suka, jelas dia, Kukar dan Kaltim masih bergantung dengan pertambangan batu bara. (ril/far/k11)


BACA JUGA

Kamis, 26 April 2018 13:00
Mesra di Debat Perdana

Minim Ketegangan, Seluruh Paslon Bidik Hilirisasi

JAKARTA – Debat perdana empat pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub)…

Kamis, 26 April 2018 11:47

Bagikan Sembako Bergambar Stiker Cabup PPU, Sopir Dijadikan Tersangka

PENAJAM – Penyidik Polda Kaltim telah menetapkan tersangka pada dugaan politik uang pada Pilkada…

Kamis, 26 April 2018 11:00
Pengupasan Lahan Jadi Bagian Reklamasi

Diklaim untuk Kepentingan Sekolah

SAMARINDA – Pengupasan lahan di daerah Bantuas, Kecamatan Palaran, yang sangat dekat dengan…

Kamis, 26 April 2018 09:23
LSM Lingkungan, Akademisi, Pertamina, dan KLHK Bahas Dampak Tumpahan Minyak

Sepakat Fokus pada Solusi

IKATAN Mahasiswa Pencinta Alam (Imapa) Universitas Mulawarman selenggarakan seminar lingkungan dengan…

Kamis, 26 April 2018 09:16

Vonis Abun Diprediksi Lebih Cepat

JAKARTA – Sidang kasus korupsi Hery Susanto Gun alias Abun diprediksi bakal berlangsung lebih…

Kamis, 26 April 2018 09:13

Meski Berbahaya, Adu Kerbau Jadi Magnet

Adu kerbau atau ma'pasilaga tedong jadi salah satu yang paling digemari pada rangkaian upacara adat…

Rabu, 25 April 2018 09:59

PARAH..!! Lihat Nih, Sekolah Dikepung Tambang

SAMARINDA – Penambangan batu bara berdampingan dengan fasilitas umum (fasum) terus mengancam.…

Rabu, 25 April 2018 09:09
Menjaga Kelangsungan Keanekaragaman Hayati di Bentang Alam Wehea-Kelay

Sulit untuk Mandiri, Lepaskan Lahan demi Konservasi

SAMARINDA – Menjaga kelangsungan keanekaragaman hayati di bentang alam Wehea-Kelay sulit untuk…

Rabu, 25 April 2018 09:07

AKHIRNYA..!! Kapal MV Ever Judger Disita

BALIKPAPAN - Penyidikan kasus putusnya pipa minyak Pertamina mengarah ke kapal MV Ever Judger. Kemarin…

Rabu, 25 April 2018 09:04

Tarik Fee Proyek 15 Persen tiap OPD

JAKARTA – Pejabat di Kutai Kartanegara (Kukar) disebut sudah tutup mata dengan aksi korupsi di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .