MANAGED BY:
SELASA
22 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Sabtu, 15 April 2017 07:16
INGAT..!! Sertifikat Tanah Lebih Tua Bukan Jaminan

Hindari Sengketa Lahan, Kuasai Aspek Fisik dan Yuridis

MESTI CERMAT: Pengembangan lahan perumahan di Balikpapan. Dengan sistem digital di BPN saat ini, lebih mudah mengidentifikasi status atau dan masalah lahan.

PROKAL.CO, SAMARINDA  –  Konflik lahan tak hanya melanda proyek pembangunan pemerintah. Tak sedikit pula masalah itu melanda kalangan pengusaha. Untuk menghindarinya, pastikan Anda mengusai aspek yuridis dan fisik lahan.

Kabid Penanganan dan Pengendalian Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim, Abdul Manan mengatakan, masalah sertifikat ganda umumnya terjadi karena dulu sistem masih manual. Namun sekarang, sistem sudah digital, sehingga bisa tercatat dan terkonfirmasi dengan detail.

Selain itu, pemicu sertifikat ganda karena lahan tidak dipelihara atau ditelantarkan. Dalam hal ini, pemegang sertifikat sejatinya memang diwajibkan menjaga dan memelihara, baik secara fisik maupun secara data yuridis di BPN. “Terkadang fisik dikuasai, tapi yuridisnya tidak,” ujar Manan saat diwawancarai Kaltim Post, beberapa waktu lalu.

BPN, kata dia, tidak menguji materi, namun hanya mendata secara formal. Masalah penguji ada di pengadilan negeri.

Manan menjelaskan, dalam hal konflik lahan, tak selamanya sertifikat yang paling duluan dikeluarkan atau yang paling tua selalu benar. Kebenaran itu harus diuji di pengadilan negeri, dibuktikan dengan minimal dua saksi tentang kepemilikan dan penguasaan lahan tersebut. “Bisa saja sertifikat muda yang menang karena terbukti,” ungkapnya.

Karenanya, pemilik lahan sangat ditekankan menjaga apsek fisik dan yuridis dalam memelihara lahan. Dia mengatakan, pemerintah, dalam hal ini BPN berhak mencabut hak milik bila tidak memelihara dan menjaga lahan tersebut. “Bisa mencabut hak, tapi tidak secara keperdataan,” ujar dia.

Masyarakat kerap kali terjebak masalah saat membeli lahan. Manan mengatakan, sebelum membeli, pastikan mengecek ulang legalitas lahan di BPN. Dijelaskannya, sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid.

“Dicek di BPN, terdaftar atau tidak. Kemudian, bermasalah atau tidak. Kalau ada masalah, akan ada catatan di buku tanah,” imbuh dia.

Bila secara yuridis tak bermasalah, maka selanjutnya melihat dari sisi fisik. Manan menegaskan kepada siapa pun untuk tak sekadar membeli sertifikat tanah. Namun harus membeli tanahnya juga.

Maksudnya, selain memastikan legalitas, pembeli harus mengecek di lokasi secara langsung memastikan patok batas dan saksi di sekitar. “Tanah memang rentan masalah. Uang saja bisa dipalsukan apalagi sertifikat tanah. Apalagi tanah tidak bertambah, sedangkan manusia bertambah. Jadi harganya semakin mahal,” pungkas dia. (*/hdd/man/k18)


BACA JUGA

Sabtu, 19 Agustus 2017 06:53

Xpander, Godaan Baru di Kelas Low MPV

BALIKPAPAN   -  Kehadiran Mitsubishi Xpander di Bumi Etam ini menandakan produk otomotif asal…

Sabtu, 19 Agustus 2017 06:51

2018, Mulai Konstruksi Proyek Kilang

BALIKPAPAN –  Pengerjaan megaproyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina…

Sabtu, 19 Agustus 2017 06:49

Hypermart Gelar Bazar Durian

BALIKPAPAN  -   Bagi pencinta durian, pekan ini Hypermart menggelar event bazar durian di…

Sabtu, 19 Agustus 2017 06:47

Setelah Lebaran Ramai Gadai Emas

SAMARINDA  –  Tren gadai di ibu kota Kaltim kembali meningkat. Sebelumnya, pada momen…

Sabtu, 19 Agustus 2017 06:43

Dapat Suntikan Rp 14 Triliun, Tokopedia Bantah Diakuisisi

JAKARTA  -   Peraturan Presiden (Perpres) tentang roadmap e-commerce telah resmi diundangkan.…

Sabtu, 19 Agustus 2017 06:42

Pencairan FLPP Baru 15 Persen

JAKARTA  -  Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia (BI) mencatat, pencairan…

Jumat, 18 Agustus 2017 07:31

Tekan Penyalahgunaan Bantuan Rumah Murah

BALIKPAPAN - Kementerian PUPR memberikan batas waktu untuk Kaltim November ini agar dokumen Rencana…

Jumat, 18 Agustus 2017 07:28

Menkeu Tegaskan Utang untuk Kegiatan Produktif

JAKARTA - Utang kembali menjadi pilihan pemerintah untuk menutupi defisit dalam RAPBN 2018. Meski begitu,…

Jumat, 18 Agustus 2017 07:25

Skill Mudah Tak Perlu Tenaga Asing

BALIKPAPAN - Mengantisipasi serbuan tenaga kerja asing di Kota Minyak, DPRD setempat berencana membuat…

Jumat, 18 Agustus 2017 07:19

Dana Mengendap Masih Proporsional

SAMARINDA – Dana daerah yang mengendap di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim dinilai masih seimbang.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .