MANAGED BY:
RABU
16 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Senin, 10 April 2017 09:13
Sudah Teruji, Belum Dilirik

Minim Perhatian, UMKM Kaltim Kurang Daya Saing

BUTUH DUKUNGAN: Kendala pemasaran dan pengemasan membuat usaha mikro kecil dan menengah di Kaltim mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. (dok/kp)

PROKAL.CO, Di tengah kondisi perekonomian Kaltim yang mengalami pertumbuhan minus, jumlah UMKM terus menurun.

ROESITA IKA WINARTI

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kaltim diminta untuk memberikan perhatian khusus kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini dikatakan Akademisi Ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Aji Sofyan Effendi. Dia menyebut, selama ini UMKM di Bumi Etam kurang mendapatkan perhatian dari pemprov maupun pemerintah daerah (pemda).

Bahkan, ujar dia, UMKM di Kaltim seakan sudah terbiasa tanpa bantuan pemerintah untuk hidup dan eksis dalam membuat produk. “Mereka ini mau ada, tidak adanya bantuan pemerintah tetap berjalan. Ternyata semangat UMKM ini harus ditiru," ujarnya kepada Kaltim Post, akhir pekan lalu.

Menurut dia, UMKM merupakan sektor yang paling kebal terhadap kondisi perekonomian yang tengah melesu seperti saat ini. Para pengangguran yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pun banyak terserap di sektor UMKM. “Mereka cenderung kebal dan ekonomi yang sangat bagus sekali faktanya. UMKM di Kaltim betul-betul menjadi kantung penyelamat walaupun mereka kurang diperhatikan," kata Aji.

Dia menilai, yang harus diperbaiki dari sektor UMKM terkait pemasaran dan pengemasan atau packaging produk. Jadi, mempunyai daya tarik dan berdaya saing.

Pihaknya tak memungkiri pengemasan produk UMKM yang ada di Bumi Etam banyak dilakukan di Pulau Jawa. Sehingga berdampak pada tingginya biaya pengiriman.

“Kita akui packaging di Kaltim kurang begitu bagus, karena itu perlu ada perbaikan. Mereka packaging lakukan di Pulau Jawa sehingga ada beban harga yang dikenakan untuk mengirim kemasan," tuturnya. Apalagi saat ini telah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mana produk UMKM sudah menyebar ke negara-negara Asia Tenggara.

Karena itu, lanjut Sofyan, pemerintah perlu meningkatkan hilirisasi produk mikro sehingga UMKM ini dapat melakukan penetrasi pasar dalam rangka MEA. Dari hasil observasi Pusat Studi ASEAN Unmul bersama Disperindag kota/kabupaten se-Kaltim pada tahun lalu, sejak 2013, jumlah UMKM di Kaltim terus menurun. Khusus untuk usaha mikro, turun rata-rata 46 persen setiap tahun sedangkan usaha kecil berkurang 291 persen.

Pada 2013, observasi tersebut mencatat, di Kaltim terdapat 20.689 usaha di kualifikasi mikro. Jumlah itu, berkontribusi 0,72 persen terhadap jumlah usaha di segmen ini secara nasional. “Tahun 2014, ada 15.866 usaha dan kontribusi terhadap nasional turun jadi 0,49 persen. Masuk 2015, turun lagi jadi 11.084 usaha, dengan kontribusi yang hanya 0,33 persen terhadap jumlah usaha secara nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Provinsi Kaltim Fuad Asaddin mengakui, UMKM merupakan sektor yang paling dapat bertahan di tengah kondisi perekonomian Kaltim yang mengalami pertumbuhan minus. Apalagi banyaknya PHK di Kaltim membuat minat UMKM di Bumi Etam semakin meningkat dalam membuat produk kerajinan dan bahan makanan.

“UMKM ini menciptakan lapangan kerja bagi mereka yang terkena PHK. Saat kita buka pelatihan, terlihat peminat produk UMKM ini banyak," ucapnya. Fuad mengungkapkan, untuk mendorong sektor UMKM ini memang tak dapat bekerja secara menyeluruh. Perlu bantuan pemkot dan pemkab. Adapun Pemprov Kaltim telah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada kabupaten/kota, baik melalui Dinas UMKM daerah terkait maupun langsung kepada UMKM.

“Kami hanya bisa mampu memberikan kailnya saja bukan kerja sama," ujar Fuad. Saat ini, kata dia, pemprov telah mengeluarkan kebijakan pelimpahan kewenangan izin usaha mikro kecil dan menengah kepada camat. Menurut dia, penerbitan izin satu lembar untuk usaha mikro dan kecil, maka semua pelaku usaha dengan omzet tidak lebih dari Rp 400 juta per bulan bisa mendapat kepastian hukum berusaha yang sah.

Pasalnya, dengan izin usaha satu lembar dari para camat ini, pelaku usaha mikro dan kecil akan mendapatkan kemudahan. Yakni akses ke perbankan atau lembaga keuangan lain yang selama ini masih sangat menyulitkan terkait pembukaan rekening di bank. Karena kewajiban untuk mempunyai NPWP, akta notaris, dasar hukum  perusahaan, dan sebagainya.

Tantangan yang dihadapi saat ini, terang dia, yakni kesulitan yang dialami mayoritas pelaku UMKM mendapatkan akses pengembangan usaha. Salah satu penyebab utamanya adalah sulitnya mendapatkan pembiayaan karena berdasar aturan-aturan perbankan mereka dinilai tidak layak diberikan kredit.

Dia berharap, dengan adanya upaya kemudahan pelayanan perizinan kepada masyarakat, yakni izin usaha satu lembar dalam satu hari di masing-masing kecamatan tanpa dipungut biaya ini dapat menekan angka pengangguran di Kaltim. (riz/k16)


BACA JUGA

Selasa, 08 Agustus 2017 09:29

Mag Akut Intai Generasi Instan

Polamakan menentukan kondisi tubuh. Kematian dokter sekaligus pembawa acara kesehatan Ryan Thamrin beberapa…

Selasa, 08 Agustus 2017 09:26

Usia Produktif Paling Rentan

RASA nyeri di sekitar ulu hati disertai mual, biasanya mulai menjangkiti ketika makan siang terlambat,…

Senin, 07 Agustus 2017 09:45

Kaum Milenial Melawan Takdir

Kebutuhan hunian menjadi persoalan yang cukup serius dihadapi oleh generasi milenial Kaltim. Tiap waktu,…

Senin, 07 Agustus 2017 09:39

“Belanja Pun Tunggu Diskon. Jangan Hedon"

MESKI terlihat susah untuk memiliki sebuah rumah idaman. Generasi milenial yang ada dalam rentang usia…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .