MANAGED BY:
RABU
26 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Minggu, 09 April 2017 12:09
Tanpa Komura, Bongkar Muat Jadi Lancar dan Murah

Pungutan Sengaja Dibiarkan

TPK Palaran

PROKAL.CO, SAMARINDA – Tiga pekan lalu, tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Mabes Polri menangkap tangan pungutan di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran, Samarinda. Selain di Palaran, bongkar muat batu bara di perairan Muara Berau juga terkena imbasnya. Pengusaha pun kebagian angin segar sesudah operasi tangkap tangan (OTT).

Untuk bongkar muat batu bara di Muara Berau, seorang pengusaha batu bara yang namanya enggan disebutkan, mengatakan bahwa biaya transportasi kini jauh berkurang. Alasannya jelas, tidak ada lagi pungutan yang harus dibayar untuk tenaga kerja bongkar muat (TKBM) Koperasi Samudera Sejahtera (Komura).

Sepanjang tiga pekan terakhir, bongkar muat berjalan lancar. Lebih aman dengan jaminan kepolisian. Menurut pengusaha berbadan tegap itu, jika ada pihak yang menghalangi proses bongkar muat, langsung ditindak kepolisian.

Pria yang ditemui Kaltim Post di rumahnya itu menuturkan, ongkos TKBM memang menggemukkan biaya transportasi. Berdasarkan keputusan yang disahkan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda, tarif ongkos pelabuhan pemuatan (OPP) dan ongkos pelabuhan tujuan (OPT) untuk jenis batu bara yang diterima TKBM Komura sebesar Rp 4.990 per metrik ton (MT).

“Dalam praktiknya, kami dipungut Rp 5.900-an per MT,” ujarnya. Jangan remehkan angkanya hanya ribuan rupiah, sambung dia, tapi lihat berapa ton batu bara yang dibongkar-muat.

Dalam perhitungan Kaltim Post, nilainya mencapai Rp 350 miliar dalam tiga tahun. Diduga, uang Rp 700 miliar yang menumpuk di rekening Komura berasal dari aktivitas itu. Bahkan, temuan terbaru Bareskrim Polri, pendapatan Komura mencapai Rp 1 triliun. Diduga didapatkan secara ilegal.

Adapun angka Rp 350 miliar total iuran TKBM batu bara, diperoleh dari data produksi pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B). Sebanyak 11 PKP2B yang beroperasi di Sungai Mahakam memproduksi 24 juta metrik ton emas hitam per tahun.

Diterangkan, sekali bongkar muat ke mother vessel (kapal ekspor) ada 60.000 MT batu bara. “Jika dikalikan Rp 5.900, biaya yang harus dikeluarkan perusahaan adalah Rp 354 juta,” ujarnya. Itu baru satu mother vessel. Pengusaha itu mengatakan, dalam satu bulan, satu perusahaan bisa bongkar muat dua hingga tiga kali. “Baru satu perusahaan,” ujarnya. 

Setoran iuran bongkar muat batu bara, lanjut dia, dibayar langsung kepada TKBM. Padahal, pelabuhan bongkar muat sudah memiliki kru dan alat yang mumpuni. Tak heran, berbagai pihak menuding tarif bongkar muat di tengah laut itu tak ubahnya setoran kepada preman. Tanpa TKBM, bongkar muat tetap berjalan. Pernyataan itu terbukti sekarang. Lumpuhnya Komura di Muara Berau setelah OTT Palaran justru membuat bongkar muat lebih lancar dan murah.

Kalangan pengusaha di Samarinda mengamini pernyataan itu. Mantan Ketua Kadin Kaltim Fauzi A Bahtar mengatakan, tak banyak biaya yang keluar dari kantong pengusaha sekarang. “Dulu, selain rugi uang, kami rugi waktu,” kata dia.

Fauzi berharap, selepas pengungkapan kasus ini tak akan berlaku lagi hal serupa. Para pengusaha bisa menjalankan aktivitas perdagangan dengan tenang dan lancar. Tanpa dibebani biaya yang tak seharusnya ada.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Samarinda Muhammad Gobel mengambil posisi senada. Setelah OTT, biaya logistik jadi lebih murah. “Hal ini jelas berdampak kepada masyarakat. Harga berbagai kebutuhan di Kaltim sangat sensitif dengan biaya logistik. Bila ongkos logistik bisa ditekan, bukan hal mustahil harga barang turun,” ujar Gobel.

Meski demikian, Gobel enggan memerinci biaya logistik yang selama ini dibebankan para pengusaha. Isu dwelling time, kata dia, hanya berkontribusi sekitar 10 persen terhadap logistik nasional.

Bila ingin dibahas lebih lanjut, ujarnya, persoalan krusial dalam logistik di Indonesia adalah regulasi. Aturan kerap bertentangan dengan upaya pemerintah memperbaiki persoalan logistik nasional. Hal terpenting yang harus diselesaikan pemerintah adalah perbaikan kelancaran arus barang di dua arah (cargo balance). Jika hanya berkutat dengan dwelling time, lanjutnya, bukan sebagai solusi.

Sementara itu, pengamat sosial, hukum, dan politik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Sarosa Hamangpranoto, mengatakan bahwa penarikan ongkos bongkar muat dan retribusi parkir beda motif. Tujuannya yang sama; mendulang rupiah. Dalam penentuan tarif, ada kewenangan pemerintah.

Lalu, yang jadi tanda tanya, apakah kedua koperasi bertindak sesuai prosedur dan kewenangan atau tidak. Bila tidak sesuai ketentuan, artinya dianggap sesuatu yang liar. “Tinggal dilihat, sejauh mana kewenangan diberikan kepada pelaksana. Harus dilihat keseluruhan,” ucapnya.

Sarosa heran, padahal ada keluhan dari pengguna jasa. Tapi, menjadi tanda tanya ketika pemilik otoritas tak menegur atau mengevaluasi pelaksana. “Kok, dibiarkan? Tidak terjadi kalau sejak awal kontrol dilakukan pemberi izin,” sebutnya.

Guru besar humaniora itu tak gamblang menyebut kedua kasus tersebut merupakan premanisme terselubung. Hanya, dia memastikan, terjadi kesewenang-wenangan dalam praktik di lapangan. Beda halnya pungutan juru parkir liar yang dilakukan perorangan. Itu sama dengan praktik premanisme terselubung. Sebab, pungutan tersebut tak memiliki payung hukum.

“Mencari kesempatan yang akhirnya dibiarkan. Tidak ada menyuruh karena kebiasaan mengklaim sebagai lahannya,” jelasnya. Maka itu, hal tersebut perlu dibenahi. Jangan sampai terus merugikan masyarakat atau korporasi. Bila tidak ada evaluasi dan tindakan tegas, akan menjadi preseden buruk. Semacam pembiaran yang membuat tumbuh subur. “Keluhan banyak, tapi respons pemerintah lambat sekali,” ucapnya.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Edy Kurniawan mengatakan, terungkapnya temuan tentu berdampak positif untuk menekan biaya logistik. Bagaimanapun, adanya retribusi parkir membuat biaya operasional ikut membengkak. Politikus PDI Perjuangan itu juga menerima informasi bahwa sejak beberapa waktu lalu, ada peningkatan bongkar muat di Kariangau. Itu tak lepas karena para distributor yang sebelumnya bongkar muat di Palaran memilih mengalihkan ke Kariangau. “Karena ada pungutan seperti parkir. Pungutan besar, harga jadi mahal,” kata dia.

Sebelumnya, Bareskrim Mabes Polri memastikan Jafar Abdul Gaffar bakal dipanggil ulang. Itu setelah ketua Komura tersebut mangkir dalam pemanggilan pertama sebagai tersangka pungutan liar (pungli) di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran, Kamis (6/4). Adapun Jafar diminta kooperatif dan tidak menghambat penyidikan dengan alasan yang dibuat-buat.

“Kami akan melakukan proses lanjutan (pemanggilan ulang). Yang pasti, penetapan Jafar sebagai tersangka sudah cukup kuat. Bukti-bukti yang kami miliki sudah diuji dan memenuhi semua unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri Brigjen Agung Setya ditemui di kantornya kemarin (7/4) malam.

Agung menyatakan, jika tidak kunjung kooperatif dengan aparat, tidak menutup kemungkinan Jafar bakal dijemput paksa. Meskipun, Bareskrim Mabes Polri tetap berharap, Jafar bersikap baik sebagai warga negara yang taat hukum dengan hadir pada panggilan kedua.

Meski demikian, dia meminta publik memahami duduk persoalan pungli dan atau pemerasan di TPK Palaran bukan dilakukan institusi koperasi. Dalam hal ini, Komura maupun Koperasi Serba Usaha (KSU) Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB), melainkan oknum-oknum yang menyalahgunakan koperasi untuk memperkaya diri.

“Tersangka (Jafar dan Abun) merupakan aktor utama dari dua kasus di TPK Palaran. Kemungkinan tersangka lain bertambah bisa. Bergantung bukti-bukti lain yang muncul selama penyidikan,” jelas dia.

Para tersangka yang diduga melakukan pemerasan dikenai Pasal 368 KUHP dan atau Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Karena menarik pungutan secara ilegal, disebutnya, itu menguatkan Pasal Pemerasan.

Bareskrim Mabes Polri, ungkap dia, masih merekonstruksi pendapatan Komura maupun KSU PDIB di TPK Palaran dan Terminal Batu Bara Muara Berau. Saat ini yang berlangsung adalah Komura. Berdasar perhitungan pendapatan ilegal yang dijalankan selama ini menyentuh lebih Rp 1 triliun.

Tidak menutup kemungkinan semua aset hasil praktik tersebut baik berupa deposito, harta bergerak maupun tidak bergerak bakal kembali disita. “Semuanya masih ditelusuri. Begitu juga dengan tersangka, bergerak pararel sesuai bukti-bukti yang kami dapatkan,” ujarnya. 

Adapun, selain Jafar Abdul Gaffar yang ditetapkan tersangka, tiga lainnya sudah lebih dulu ditetapkan tersangka. Ketiganya antara lain, Dwi Hari Winarno, sekretaris Komura. Dua lainnya adalah Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) Hery Susanto dan sekretarisnya, Nur Arsiansyah. Ketiganya saat ini ditahan di Mabes Polri. (*/fch/*/roe/fel/ril/rom/k11)


BACA JUGA

Selasa, 25 April 2017 13:05

Sabotase Bandara demi Hindari Selingkuhan

AKSI playboy zaman sekarang tak melulu hanya menyakiti hati gadis. Bahkan juga bisa bikin repot negara.…

Selasa, 25 April 2017 13:00
Rita Widyasari, Calon Gubernur Perempuan Kaltim yang Begitu Didukung (1)

“Jangan Lihat Usia dan Gender, tapi Lihat Niat Saya Bangun Daerah”

Perempuan di provinsi ini belum banyak bersuara lantang. Terutama dalam menyuarakan derita di pelosok…

Selasa, 25 April 2017 12:00

Spirit Persiba Nodai Marora

BALIKPAPAN – Persiba Balikpapan mengusung misi berat di pekan kedua Liga 1 2017. Tim berjuluk…

Selasa, 25 April 2017 10:14

Bulan dari Perbatasan

Sepanjang 72 tahun kemerdekaan, merobek isolasi perbatasan negara layaknya pungguk merindukan rembulan.…

Senin, 24 April 2017 13:00

Izin Tambang Ditertibkan, Kukar Tak Perlu Gusar

SAMARINDA – Kekhawatiran Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari bahwa penertiban izin…

Senin, 24 April 2017 12:45

Paling Kotor, Kalimantan Terparah Kedua di Asia Versi Forbes

Menyambut Hari Bumi, ada kado tidak istimewa dari Forbes. Pada 19 April lalu, situs berita majalah bergengsi…

Senin, 24 April 2017 12:34

Sehari, Biaya Makan untuk Penghuni Penjara Rp 137 Juta

SAMARINDA – Bergulirnya rencana revisi PP 99/2012 menjadi angin segar bagi penjara yang berpenghuni…

Senin, 24 April 2017 12:00

Kambing buat Bayar SPP

HARARE – Bayar beban biaya sekolah alias SPP kini tak perlu menggunakan uang tunai. Bayar saja…

Senin, 24 April 2017 09:31

DERBY LONDON DI FINAL FA

SEMIFINAL Piala FA di Stadion Wembley, Minggu (23/4), berlangsung dramatis. Arsenal berhasil bangkit…

Senin, 24 April 2017 09:23

Ramadan, Muhammadiyah Mulai 27 Mei

BULAN Ramadan, yang sekitar sebulan lagi, diprediksi berlangsung tidak genap 30 hari. Sebagaimana tahun-tahun…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .