MANAGED BY:
SENIN
20 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Senin, 20 Maret 2017 12:13
Wali Kota Bantah Terlibat, Ngamuk Karena Kepala Dinas Tak Angkat Telepon

Pungutan Parkir Langgar Aturan

BANTAH TERLIBAT: Syaharie Jaang (kedua kiri) menggelar konferensi pers di Rumah Jabatan Wali Kota Samarinda, kemarin (19/3). (IBRAHIM/KP)

PROKAL.CO, SAMARINDA- Setelahdiperiksa Tim Saber Pungli hingga Minggu (19/3) dini hari, kemarin siang, Wali Kota Syaharie Jaang menggelar konferensi pers di Rumah Jabatan Wali Kota Samarinda. Dalam kesempatan itu, Jaang meluruskan beberapa hal yang menjadi pemberitaan sejak Jumat lalu, tentang keterlibatan dalam kasus pungli di area TPK Palaran.

Selain awak media, konferensi pers dihadiri kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda, kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Samarinda, kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda, dan Inspektorat Daerah Samarinda.

Ia ingin meluruskan sebab-musabab dirinya diperiksa di Mako Brimob Detasemen B Polda Kaltim, Sabtu (18/3) lalu. Banyak yang mengira dirinya diperiksa lantaran terlibat kasus pungli yang diduga melibatkan Koperasi TKBM Komura.

Di hadapan awak media, Jaang menjelaskan, ia dipanggil bukan karena terlibat dalam kasus itu. “Di sini ada dua kasus,” ujarnya. Yang pertama soal dugaan pungli TKBM Komura. Selain itu, masalah pungli di Koperasi Serba Usaha Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (KSU PDIB). Nah, ia diperiksa untuk masalah kedua.

Ia mengungkapkan, yang dipermasalahkan petugas adalah landasan KSU PDIB melakukan praktik pungli. “Mereka berlandas pada Surat Keputusan Wali Kota Nomor: 551.21/083/HK-KS/II/2016 tentang pengelolaan parkir otonom yang dikeluarkan pada 25 Februari 2016,” ujarnya.

Jaang mengakui, yang menandatangani SK tersebut adalah dirinya sendiri. Namun, ia menjelaskan, proses penerbitan SK tersebut dilaksanakan saat dirinya tak menjabat wali kota.

Diungkapkan, KSU PDIB mengirimkan permohonan pada 24 November 2015 alias sehari setelah dirinya melepas masa jabatan. “Lalu, mengapa baru melayangkan permohonan sehari setelah saya tak jadi wali kota, ada apa?” tuturnya dengan nada tinggi.

Ia sempat menjelaskan proses penerbitan SK tersebut, mulai pengajuan hingga terbit. Menurut SK tersebut, KSU PDIB akan mengelola parkir diri area TPK Palaran. Dari tinjauan teknis oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda tidak ada masalah.

Makanya SK Wali Kota itu bisa terbit. Lalu, apakah hanya PDIB yang mengajukan pengelolaan parkir di sana? Jaang menjawab, semuanya bisa mengajukan pengelolaan parkir otonom. “Termasuk masyarakat yang punya lahan untuk dijadikan kantong parkir,” ujarnya. Nah, di dalam SK tersebut tarif yang ditentukan adalah Rp 18 ribu.

Lanjut ke inti permasalahan hingga Syaharie Jaang dipanggil. Pertama, soal penyalahgunaan kewenangan oleh KSU PDIB. Realita di lapangan PDIB bukannya mengelola lahan parkir, melainkan memportal jalan masuk menuju TPK Palaran.

Jadi, kendaraan yang masuk mesti membayar kepada PDIB bukan untuk parkir, melainkan untuk melewati akses masuk TPK Palaran. Nah, yang kedua adalah masalah tarif. “Di SK tarifnya Rp 18 ribu, namun ditarik Rp 20 ribu,” terangnya.

Lalu, berapa rupiah yang mengalir ke pendapatan asli daerah (PAD)? Ia menjelaskan, pajak yang ditarik oleh Pemkot Samarinda adalah 25 persen dari omzet. “Sejak April 2016 hingga Januari 2017, PAD yang mengalir hingga Rp 217 jutaan,” ujarnya.

Terkait penyalahgunaan SK Wali Kota tersebut, Jaang menarik keputusan untuk mencabut SK tersebut. “Efektif mulai besok (hari ini),” terangnya. Selain itu, ia akan melakukan pemeriksaan internal terkait penerbitan SK. “Biar jelas siapa yang bermain di sini,” kuncinya. Ia pun menegaskan, PDIB sama sekali bukan merupakan bagian dari organisasi sayap Partai Demokrat. Organisasi yang dipimpin Hery Susanto alias Abun itu murni merupakan organisasi masyarakat (ormas) yang di dalamnya diisi oleh berbagai latar belakang kelompok dan partai.

Sementara itu, Kantor Sekretariat DPP PDIB di Jalan Danau Toba Nomor 7, Kecamatan Samarinda Kota kemarin masih tampak lengang. Tidak ada kegiatan apa pun di sana. Bahkan rumah Ketua PDIB Hery Susanto yang letaknya bersebelahan juga ikutan sepi.

JAANG NGAMUK

Setelah menggelar konferensi pers bersama awak media, Syaharie Jaang sempat mengutarakan kekecewaannya dengan sejumlah kepala dinas. Ia merasa diabaikan selama menjalani pemeriksaan di Mako Den B Pelopor Brimob Polda Kaltim.

Kepala dinas dari OPD terkait tidak satu pun hadir untuk membantu menjelaskan masalah SK parkir otonom yang dia tanda tangani sembilan hari setelah dilantik sebagai wali kota Samarinda periode 2016-2021. “Semua kepala dinas ditelepon tidak ada yang mengangkat. Seperti tidak peduli wali kota diperiksa!” kecewa Jaang dengan nada tinggi.

Sambil tersungut-sungut, Jaang menghardik kepala dinas yang memilih menghabiskan waktu untuk main golf dan keluar kota. Bahkan, Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim itu mengancam bakal mengganti sejumlah kepala dinas. “Banyak kok yang mau jadi kepala dinas. Sebentar saja saya ganti,” tegas pria kelahiran Long Pahangai, Mahakam Ulu itu dengan geram.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Daerah Samarinda, Muhammad Yamin yang ditemui setelah konferensi pers menegaskan, terkait munculnya SK parkir otonom di kawasan TPK Palaran, pihaknya bakal menjalankan investigasi internal kepada OPD terkait. Beberapa di antaranya meliputi Dinas Perhubungan, bagian hukum, asisten IV, bidang kerja sama, serta badan perizinan yang menjabat ketika SK terbit. “Sesuai instruksi wali kota. Besok (hari ini) mulai investigasi,” singkat Yamin. (*/him*/fch/rom/k11)


BACA JUGA

Minggu, 19 November 2017 08:11

Sepinggan Perkuat Rute Internasional, Maskapai Mulai Berhitung

SAMARINDA – Memperkuat rute internasional dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan…

Minggu, 19 November 2017 08:07

Jangan Munculkan Diskriminasi Baru

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta hati-hati dalam eksekusi putusan Mahkamah…

Minggu, 19 November 2017 07:59

Daripada Setnov, Lebih Baik Jenguk Tiang

JAKARTA – Hingga kemarin (11/18), lokasi kecelakaan yang melibatkan Ketua DPR Setyo Novanto (Setnov)…

Minggu, 19 November 2017 07:55

Dari Hobi, Bisa Berbuat Jahat

BERPERILAKU jahat harus dicegah sejak usia dini. Sebab, mengatasi overkapasitas rumah tahanan (rutan)…

Minggu, 19 November 2017 07:54

Pernah Harus Pinjam Celana Kain Penjaga Istana

Tiap kali potong rambut, Jokowi tak pernah neko-neko. Lalu, berapa ongkos yang diterima si tukang cukur?…

Minggu, 19 November 2017 07:50

Nonton Sinetron, Anak Ditelantarkan

HOBI terkadang membuat seseorang lupa akan tanggung jawabnya. Hal itu menimpa keluarga Bedu–nama…

Sabtu, 18 November 2017 07:43

Over Kapasitas, Tambah Lapas Bukan Solusi

SAMARINDA  –  Overkapasitas rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas)…

Sabtu, 18 November 2017 07:41

Ngaku Sakit biar Dikirimi Duit

DERING telepon pada siang hari membuat Toto, nama samaran, terkejut. Nomor yang tertera tidak diketahui.…

Sabtu, 18 November 2017 07:38

Biaya Umrah Lebih Murah

BALIKPAPAN  –   Angkasa Pura (AP) I tak ingin terlalu jauh terlibat dalam polemik…

Sabtu, 18 November 2017 07:34

Dipindah ke RSCM, Wajah Setnov Mulus

JAKARTA  –  Tersangka kasus kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Setya Novanto tidak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .