MANAGED BY:
SABTU
19 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

FEATURE

Jumat, 17 Maret 2017 08:44
Pemkot Gamang, Pemprov Kukuh, Yarsi Melawan

Nasib Rumah Sakit Islam setelah Putusan Pansus dan PTUN

TANPA KEPASTIAN: Sejak berhenti beroperasi November 2016, Rumah Sakit Islam Samarinda belum melayani pasien. Padahal sengketa di PTUN telah memenangkan Yarsi. Demikian juga rekomendasi Pansus DPRD Kaltim yang meminta Pemkot Samarinda memberikan izin operasi. (dok/kp)

PROKAL.CO, Prahara izin operasional Rumah Sakit Islam (RSI) Samarinda menjadi cerita lain dari polemik penarikan aset gedung bekas Rumah Sakit Umum yang ditempuh Pemprov Kaltim.

TERLEPAS dari proses hukum yang ditempuh Yayasan RSI (Yarsi) karena penarikan itu, DPRD Kaltim membentuk panitia khusus (pansus). Mencari jalan tengah untuk mengurai kegalauan Pemkot Samarinda menerbitkan izin operasional RSI.

Pansus yang digawangi Rita Artaty Barito pun menyampaikan hasil kerja tim yang dibentuk sejak 13 Desember 2016 tersebut.

“Pansus merekomendasikan kepada Pemkot Samarinda untuk segera memproses perpanjangan izin operasional yang diajukan Yarsi,” ucap Rita dalam paripuna pembahasan hasil kerja pansus RSI, Rabu (15/3). Tak hanya itu, pansus pun turut merekomendasikan pemprov memberikan izin pemakaian lahan kepada Yarsi. Jadi, pelayanan kesehatan tak terganggu.

“Pemprov dapat berpedoman dengan perundangan yang berlaku yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Daerah. Serta Pasal 14 ayat 1 dan 2 Bab IV UU 36/2009 tentang Kesehatan,” lanjut politikus Golkar Kaltim itu. Perselisihan pemerintah dengan yayasan, terang dia, pernah terjadi di Bandung, Jawa Barat (Jabar), pada 2010.

Kala itu, hubungan Pemprov Jabar dengan yayasan pengelola RS Al Islam meregang karena kebijakan penarikan aset. Namun, kedua belah pihak yang sempat bersengketa bersepakat mengedepankan pelayanan kesehatan sembari membahas lebih lanjut kesepakatan baru.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda bernomor 29/G/2016/PTUN.SMD yang menganulir SK pencabutan hak pakai gedung itu pun tak luput dari pertimbangan pansus. Ditambah hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 7 Februari 2017 lalu terungkap, jika RSUD AW Sjahranie selaku Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tak dibenarkan membuat holding company atau anak usaha. Serta memverifikasi ke badan pertanahan tentang status lahan.

“Meski sertifikat hak pakai Nomor 028 tertanggal 6 Agustus 1992 benar milik Pemprov Kaltim, tapi tertera lahan itu diperuntukkan untuk Rumah Sakit Islam,” jelasnya. Sebelum palu sidang diketuk, paripurna RSI tersebut memantik hujan interupsi untuk mengubah rekomendasi menjadi putusan DPRD Kaltim. Salah satunya Dahri Yasin.

Menurut Dahri, rekomendasi yang dihasilkan pansus berupa anjuran yang tak mengikat. “Untuk memastikan ada kejelasan agar RSI dapat beroperasi lagi, harus diubah menjadi putusan legislatif,” terangnya.

Selepas paripurna, Bere Ali, asisten III Setprov Kaltim yang hadir dalam paripurna itu menegaskan, sikap pemerintah tak akan goyah selama proses hukum belum menghasilkan putusan final dan mengikat. “Sebelum ada kata incracht, kami akan tetap pada sikap semula,” katanya. Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak bernomor 180/K.419/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang Pencabutan Hak Pakai Gedung Bekas Rumah Sakit Umum, dinilainya masih berlaku selepas banding diajukan.

“Kami mengapresiasi rekomendasi itu. Tapi, administrasi perizinan itu berada di ranah hukum. Bukan politik. Jadi kami memilih putusan itu final,” terangnya. Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Samarinda Hermanto yang turut hadir dalam paripurna itu mengaku akan segera membahas rekomendasi pansus RSI tersebut. “Kami tunggu salinannya, setelah itu langsung dirapatkan. Tapi, berhubung pak wali (Syaharie Jaang) masih dinas di luar kota jadi tunggu beliau balik,” sebutnya.

Diketahui, Pemkot Samarinda dibuat gamang karena SK Gubernur Kaltim untuk memberikan perpanjangan izin operasional RSI, kedaluwarsa pada 16 November 2016. Alasannya tak lain karena dasar permohonan izin harus mencantumkan lokasi berdirinya rumah sakit. Sementara SK itu justru mencabut hak pakai gedung yang telah dipinjampakaikan sejak 1987 silam.

Pemkot pun sampai membuat tim khusus untuk menentukan izin operasional tersebut. “Otoritasnya ada di Pak Wali, jadi mau tak mau menunggu,” tutupnya.

BERHARAP IZIN TERBIT

Upaya yayasan menghidupkan kembali pelayanan RSI terus membuahkan hasil. Sebelumnya, Yarsi punya putusan PTUN Samarinda yang menjadi alat tawar. Kini rekomendasi pansus RSI di DPRD Kaltim memberikan sinyalemen baru dianulirnya SK gubernur.

Apalagi hasil kerja pansus yang diketuai Rita Artaty Barito itu kian menguatkan dalih jika penarikan tersebut tak sesuai aturan. “Kami sangat mengapresiasi kerja pansus, urusan izin jelas wewenang Pemkot Samarinda,” ucap penasihat hukum Yarsi, Aswanuddin.

Dia menyebut, sengketa yang diajukan Yarsi di PTUN Samarinda, tak akan memengaruhi keberadaan yayasan yang terletak di Jalan Gurami itu. “Putusan itu hanya menganulir SK, bukan soal Yarsi untuk angkat kaki dari RSI,” katanya. Pria berkacamata tersebut berharap gubernur legawa. Mengingat keberadaan RSI bukan demi keuntungan semata, melainkan kebutuhan masyarakat luas. “Sudah jelas pula SHP (Sertifikat Hak Pakai) itu ditujukan atas nama RSI,” tutupnya. (*/ryu/riz/k16)


BACA JUGA

Sabtu, 12 Agustus 2017 08:03

Tagihan Hotel Belum Dibayar, Jamaah Ngotot Umrah

Masih ingat kasus Timur Sarana (Tisa) Tour and Travel yang gagal memberangkatkan ribuan calon jamaah…

Sabtu, 12 Agustus 2017 06:58

Lamar Jadi PRT, Berhasil Gondol Barang Elektronik

Memiliki tubuh yang ramping, kulit putih, serta suara yang lembut menjadi modal bagi Su, warga Kelurahan…

Sabtu, 12 Agustus 2017 06:49

Kian Modern, Kini Siapkan Perluasan Daya Tampung, Koridor, hingga Wisata Kuliner

Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Pelabuhan Semayang tak lagi kumuh, kuno, dan kusam. Penumpang…

Jumat, 11 Agustus 2017 08:40

Ibu Terhindar Kanker Payudara, Anak Luput Diabetes

Paras cantiknya tentu sudah tak asing lagi. Meski berstatus sebagai dokter, Lula Kamal sempat malang…

Kamis, 10 Agustus 2017 09:02

Dehidrasi, Tetap Antusiasi ke Masjid Khandaq

SELAGI menjalankan rutinitas ibadah salat Arbain selama 40 waktu atau 8 hari di Madinah, jamaah calon…

Kamis, 10 Agustus 2017 08:58

Kini, Hilda Lebih Sehat, Tidur Nyenyak dan Tidak Pelupa Lagi

Coiling endovascular merupakan metode pengobatan aneurisma untuk mencegah stroke. Sebelumnya, metode…

Rabu, 09 Agustus 2017 08:38

Sisihkan 300 Kompetitor dalam Tujuh Menit

Satu lagi pemuda berprestasi dari Kota Minyak, Muchtar Nashir namanya. Hampir setiap tahun, pria berusia…

Selasa, 08 Agustus 2017 09:08

Kerepotan karena Tidak Semua Pengrajin dari Kalangan Bangsawan

Setelah menembus pasar industri kreatif di Jogjakarta, anyaman khas Dayak dalam waktu dekat akan masuk…

Senin, 07 Agustus 2017 09:18

Seminggu Terkatung-katung di Krayan meski Tiket di Tangan

Kesadaran melestarikan budaya leluhur terkadang datangnya dari luar, kendati hasilnya hanya berbentuk…

Sabtu, 29 Juli 2017 07:39

Langsung Daftarkan Empat Anak Naik Haji

Dulu para petambak di Pangkep bisa menyimpan garam di gudang sampai tujuh tahun, menunggu harga bagus.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .