MANAGED BY:
SELASA
28 MARET
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

FEATURE

Jumat, 17 Maret 2017 08:44
Pemkot Gamang, Pemprov Kukuh, Yarsi Melawan

Nasib Rumah Sakit Islam setelah Putusan Pansus dan PTUN

TANPA KEPASTIAN: Sejak berhenti beroperasi November 2016, Rumah Sakit Islam Samarinda belum melayani pasien. Padahal sengketa di PTUN telah memenangkan Yarsi. Demikian juga rekomendasi Pansus DPRD Kaltim yang meminta Pemkot Samarinda memberikan izin operasi. (dok/kp)

PROKAL.CO, Prahara izin operasional Rumah Sakit Islam (RSI) Samarinda menjadi cerita lain dari polemik penarikan aset gedung bekas Rumah Sakit Umum yang ditempuh Pemprov Kaltim.

TERLEPAS dari proses hukum yang ditempuh Yayasan RSI (Yarsi) karena penarikan itu, DPRD Kaltim membentuk panitia khusus (pansus). Mencari jalan tengah untuk mengurai kegalauan Pemkot Samarinda menerbitkan izin operasional RSI.

Pansus yang digawangi Rita Artaty Barito pun menyampaikan hasil kerja tim yang dibentuk sejak 13 Desember 2016 tersebut.

“Pansus merekomendasikan kepada Pemkot Samarinda untuk segera memproses perpanjangan izin operasional yang diajukan Yarsi,” ucap Rita dalam paripuna pembahasan hasil kerja pansus RSI, Rabu (15/3). Tak hanya itu, pansus pun turut merekomendasikan pemprov memberikan izin pemakaian lahan kepada Yarsi. Jadi, pelayanan kesehatan tak terganggu.

“Pemprov dapat berpedoman dengan perundangan yang berlaku yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Daerah. Serta Pasal 14 ayat 1 dan 2 Bab IV UU 36/2009 tentang Kesehatan,” lanjut politikus Golkar Kaltim itu. Perselisihan pemerintah dengan yayasan, terang dia, pernah terjadi di Bandung, Jawa Barat (Jabar), pada 2010.

Kala itu, hubungan Pemprov Jabar dengan yayasan pengelola RS Al Islam meregang karena kebijakan penarikan aset. Namun, kedua belah pihak yang sempat bersengketa bersepakat mengedepankan pelayanan kesehatan sembari membahas lebih lanjut kesepakatan baru.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda bernomor 29/G/2016/PTUN.SMD yang menganulir SK pencabutan hak pakai gedung itu pun tak luput dari pertimbangan pansus. Ditambah hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 7 Februari 2017 lalu terungkap, jika RSUD AW Sjahranie selaku Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tak dibenarkan membuat holding company atau anak usaha. Serta memverifikasi ke badan pertanahan tentang status lahan.

“Meski sertifikat hak pakai Nomor 028 tertanggal 6 Agustus 1992 benar milik Pemprov Kaltim, tapi tertera lahan itu diperuntukkan untuk Rumah Sakit Islam,” jelasnya. Sebelum palu sidang diketuk, paripurna RSI tersebut memantik hujan interupsi untuk mengubah rekomendasi menjadi putusan DPRD Kaltim. Salah satunya Dahri Yasin.

Menurut Dahri, rekomendasi yang dihasilkan pansus berupa anjuran yang tak mengikat. “Untuk memastikan ada kejelasan agar RSI dapat beroperasi lagi, harus diubah menjadi putusan legislatif,” terangnya.

Selepas paripurna, Bere Ali, asisten III Setprov Kaltim yang hadir dalam paripurna itu menegaskan, sikap pemerintah tak akan goyah selama proses hukum belum menghasilkan putusan final dan mengikat. “Sebelum ada kata incracht, kami akan tetap pada sikap semula,” katanya. Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak bernomor 180/K.419/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang Pencabutan Hak Pakai Gedung Bekas Rumah Sakit Umum, dinilainya masih berlaku selepas banding diajukan.

“Kami mengapresiasi rekomendasi itu. Tapi, administrasi perizinan itu berada di ranah hukum. Bukan politik. Jadi kami memilih putusan itu final,” terangnya. Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Samarinda Hermanto yang turut hadir dalam paripurna itu mengaku akan segera membahas rekomendasi pansus RSI tersebut. “Kami tunggu salinannya, setelah itu langsung dirapatkan. Tapi, berhubung pak wali (Syaharie Jaang) masih dinas di luar kota jadi tunggu beliau balik,” sebutnya.

Diketahui, Pemkot Samarinda dibuat gamang karena SK Gubernur Kaltim untuk memberikan perpanjangan izin operasional RSI, kedaluwarsa pada 16 November 2016. Alasannya tak lain karena dasar permohonan izin harus mencantumkan lokasi berdirinya rumah sakit. Sementara SK itu justru mencabut hak pakai gedung yang telah dipinjampakaikan sejak 1987 silam.

Pemkot pun sampai membuat tim khusus untuk menentukan izin operasional tersebut. “Otoritasnya ada di Pak Wali, jadi mau tak mau menunggu,” tutupnya.

BERHARAP IZIN TERBIT

Upaya yayasan menghidupkan kembali pelayanan RSI terus membuahkan hasil. Sebelumnya, Yarsi punya putusan PTUN Samarinda yang menjadi alat tawar. Kini rekomendasi pansus RSI di DPRD Kaltim memberikan sinyalemen baru dianulirnya SK gubernur.

Apalagi hasil kerja pansus yang diketuai Rita Artaty Barito itu kian menguatkan dalih jika penarikan tersebut tak sesuai aturan. “Kami sangat mengapresiasi kerja pansus, urusan izin jelas wewenang Pemkot Samarinda,” ucap penasihat hukum Yarsi, Aswanuddin.

Dia menyebut, sengketa yang diajukan Yarsi di PTUN Samarinda, tak akan memengaruhi keberadaan yayasan yang terletak di Jalan Gurami itu. “Putusan itu hanya menganulir SK, bukan soal Yarsi untuk angkat kaki dari RSI,” katanya. Pria berkacamata tersebut berharap gubernur legawa. Mengingat keberadaan RSI bukan demi keuntungan semata, melainkan kebutuhan masyarakat luas. “Sudah jelas pula SHP (Sertifikat Hak Pakai) itu ditujukan atas nama RSI,” tutupnya. (*/ryu/riz/k16)


BACA JUGA

Sabtu, 25 Maret 2017 07:09

Persentase Kecil, Kaltim Belum Punya Produk Kuat

Bicara nilai ekspor, Kaltim termasuk daerah menyumbang banyak . Namun itu untuk komoditas besar. Sedangkan…

Jumat, 24 Maret 2017 08:48

Suntik Anti Kerutan Jadi Tren Kecantikan di Kaltim

Tampak cantik dan awet muda dambaan setiap perempuan. Banyak cara pun dilakukan, termasuk cara instan.…

Selasa, 14 Maret 2017 08:11

Sering Terlibat Penyamaran, Benci Asap Rokok

Cantik dan centil. Usia masih 20-an tahun. Namun, Tisa dan Odol (nama sapaan) sudah banyak pengalaman…

Senin, 13 Maret 2017 09:31
Intip Persiapan Partai Jelang Pilgub 2018

Mau Tidak Mau Bangun Koalisi, Baru Golkar yang Melaju

Genderang perang pertarungan kandidat calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilgub Kaltim 2018 terus…

Senin, 13 Maret 2017 09:11

Paling Cerewet soal Penampilan Polisi

Tubuhnya kecil, namun tegap. Bicaranya tegas dan to the point. Nurul, biasa dia disapa. Memimpin…

Sabtu, 11 Maret 2017 08:05

Masyarakat Cerdas dengan Membaca, Peran eBook Sangat Terbatas

Pemprov tengah menyiapkan perpustakaan digital bernama e-Kaltim. Terobosan ini untuk meningkatkan minat…

Sabtu, 11 Maret 2017 07:34

Kisahkan tentang Pendidikan di Pedalaman, Juga Diselingi Diskusi

Kutim punya sineas berbakat, salah satunya Rakhmad Maulana Ramadhan atau Alan Ramadhan. Dia adalah lulusan…

Jumat, 10 Maret 2017 08:51

Penyidikan Berlanjut meski Ada Pengembalian Kerugian Negara

DUA sepertiga karier jaksanya dihabiskan di ranah pidana khusus. Posisi direktur penyidikan di Jaksa…

Jumat, 10 Maret 2017 08:33

KPOWS, Industri Baru dari Kelapa Sawit yang Terbuang

Datang dari disiplin ilmu teknik mesin, bukan berarti dua mahasiswa Universitas Diponegoro ini tak memahami…

Kamis, 09 Maret 2017 08:56

Cicil Peralatan, Laboratorium Dibuat Super-Nyaman

Ditempa langsung oleh almarhum Prof Sipon Muladi, Rudianto Amirta memiliki tekad kuat menghasilkan karya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .