MANAGED BY:
SELASA
28 MARET
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Selasa, 14 Maret 2017 12:55
Ditanya Utang Honor Guru Rp 300 M, Bungkam....

Masalah Hak, Keterbatasan Keuangan Bukan Alasan

PROKAL.CO, SAMARINDA  - Sengkarut pendidikan di Kaltim setelah pelimpahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi belum menemui titik terang. Sejumlah kalangan dari sekolah swasta bahkan sudah mengancam mogok ujian nasional (UN). Sayangnya, pemerintah terkesan memilih bungkam.

 Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Idehamsyah menolak berkomentar banyak mengenai polemik akibat penghapusan bantuan operasional sekolah (BOS) provinsi ke sekolah swasta. Menurut Ideham, kebijakan tersebut diambil sudah berasaskan aturan. Ia meminta pengelola bisa memahami kondisi keuangan daerah yang memang tidak memungkinkan untuk mengakomodasi BOS provinsi kepada semua sekolah jenjang SMA/SMK/MA swasta se-Kaltim.

 “Swasta bisa melakukan pungutan. Mereka tidak dilarang seperti sekolah negeri. Jadi biaya operasional bisa ditutupi dari partisipasi orangtua dan dana pembangunan (uang gedung),” ujar Idehamsyah, kemarin (13/3).

 Dikatakan, selama ini sekolah negeri di Benua Etam mengandalkan BOS untuk operasional. Kemudian, setelah pelimpahan, jenjang SMA/SMK hanya bisa mengandalkan BOS dari pusat dan provinsi. Sementara kabupaten/kota dihapuskan. Saat bersamaan, sekolah negeri di Kaltim juga masih dilarang untuk melakukan pungutan.

Meski dalam Undang-Undang (UU) 23/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75/2016 tentang Komite Sekolah, serta peraturan daerah Kaltim tentang penyelenggaraan pendidikan yang diparipurna awal 2017 lalu jelas dan terang membolehkan sekolah melakukan pungutan.  

“Di saat kondisi keuangan seperti sekarang pungutan memungkinkan untuk diterapkan. Saat ini kami (Disdikbud) sedang merancang draf untuk pergub (peraturan gubernur)-nya. Yang pasti tidak otomatis mewajibkan pungutan. Tetap berdasar kemampuan ekonomi siswa. Punya kartu gakin (keluarga miskin) mungkin bakal digratiskan kalau perlu diberi beasiswa,” paparnya. 

Dikonfirmasi terkait masalah lain, seperti kabar kekurangan anggaran sebesar Rp 300 miliar untuk membayar honor guru, juru bicara Disdikbud Kaltim itu menolak berkomentar. Ia meminta jawaban disampaikan langsung petinggi Pemprov Kaltim. “Saya tidak mau komentar. Saya tidak punya wewenang untuk itu,” akhirnya.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Zain Taufik Nurrohman memastikan tatap muka Pemprov Kaltim dengan MKKSS untuk mencari solusi persoalan BOS provinsi dan insentif bagi SMA/SMK/MA swasta, terlaksana pada siang ini (14/3).

Menurut rencana dari pemprov dihadiri asisten sekprov Kaltim Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, kepala Disdikbud, kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah Kaltim. “Hasil yang akan dicapai belum tahu. Kami dengar dulu dari pemerintah. Setelah itu baru mengambil langkah,” ucapnya.

Sementara bila menyangkut anggaran, komisi yang membidangi kesra itu mendorong agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kaltim dan Badan Anggaran DPRD Kaltim melangsungkan rapat khusus untuk itu. “Sengaja enggak kami hadirkan sekalian besok (hari ini). Biar besok fokus mendengar persoalan seperti apa. Kalau tidak ada bantuan pemerintah sejauh mana dampak negatifnya,” sebutnya.

Terpisah, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim Musyahrim tentu berharap rapat hari ini menelurkan solusi yang dapat menghilangkan kegelisahan sekolah swasta. Bukan pemprov meninggalkan begitu saja sekolah swasta. “Jangan sampai terjadi. Siswa yang sekolah di sana (swasta) juga warga Kaltim,” tuturnya.

Atas dasar itu, masalah itu hendaknya menjadi sesuatu yang dipertimbangkan. Bila tidak, akan terancam pendidikan warga daerah ini yang menuntut ilmu di sekolah swasta. “Harus ada solusi. Itu kalau menganggap siswa sekolah swasta anak Kaltim,” imbuhnya.

Adapun salah satu solusi yang ia tawarkan, yakni BOS provinsi yang menyalurkan Rp 1 juta per tahun per siswa bagi SMA negeri bisa dibagi dua dengan SMA swasta. Artinya, masing-masing hanya Rp 500 ribu per siswa per tahun.  Dengan begitu, tak ada alasan melihat persoalan itu dari keterbatasan kemampuan keuangan daerah. “Tidak ada alasan lantas membedakan negeri dengan swasta. Ini masalah hak, harus sama antara negeri dan swasta,” katanya.

Seandainya, pemerintah mampu menyediakan sekolah negeri, tak mungkin sekolah swasta tumbuh. Maka itu, perlu disikapi dengan bijak.

Sebelumnya, Pengamat pendidikan Kaltim Nanang Ridjono meminta, sekolah swasta tidak melakukan tindakan yang merugikan banyak pihak. Pasalnya, ancaman mogok UN akan sangat merugikan para pelajar yang sebentar lagi menggelar UN. Sekolah swasta juga bakal membuat masyarakat tidak bersimpati. Ujung-ujungnya sekolah yang rugi.

Adapun pengelola, menurut dia, mesti memahami kondisi keuangan pemerintah saat ini yang sedang defisit. Jadi, tidak memungkinkan untuk memberikan BOS provinsi kepada SMA dan SMK swasta se-Kaltim.

“Sekolah swasta ‘kan tetap dapat BOS dari pusat. Harus dipahami lah BOS provinsi yang diterima selama ini sekadar tambahan bukan kewajiban. Saat kondisi keuangan sedang sulit, wajar jika yang diberikan hanya sekolah negeri,” ujar Nanang, Ahad (12/3).

Sejak awal, sebut Nanang, niat pendirian sekolah swasta oleh yayasan atau kelompok masyarakat merupakan bentuk komitmen terhadap dunia pendidikan. Komitmen tersebut bukan hanya sebagai penyelenggara. Tapi juga dalam bentuk inisiatif yayasan untuk mencarikan dana operasional lembaga pendidikan yang dibentuk.

Jadi, ujar dia, ada atau tidak bantuan pemerintah, sekolah tetap eksis membantu pendidikan. “Jangan berpangku tangan kepada pemerintah. Kalau sekadar mendirikan terus duitnya dari pemerintah bukan seperti itu tujuan dibangunnya sekolah swasta,” jelasnya.

Potensi dana CSR yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah dana pendidikan terbatas menurutnya pun tidak bisa serta-merta dilakukan. Ada regulasi yang membatasi perseroan terbatas untuk memberikan bantuan langsung kepada sekolah, baik berstatus negeri maupun swasta.

“Sudah ada BOS dari pusat. Itu dimaksimalkan. Toh, di beberapa daerah di Pulau Jawa tidak memberikan bantuan. Kalau keuangan daerah sudah membaik, dana tersedia, sekolah pasti diberikan bantuan tanpa membedakan status negeri atau swasta,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kaltim Muhammad Adam menilai, karut-marut pendidikan Kaltim setelah pelimpahan tidak lepas dari lambatnya proses transisi yang dikerjakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim maupun kabupaten/kota.

Saat daerah lain tuntas pada Oktober 2016, Kaltim hingga Februari 2017 baru selesai 100 persen. Tak pelak, alokasi subsidi pendidikan pemerintah pusat ke Kaltim tidak maksimal. Sulawesi Selatan yang rampung tepat waktu bisa melobi pusat untuk mengucurkan bantuan pendidikan hingga Rp 1,6 triliun. Sementara itu, Kaltim hanya mendapat alokasi sekira Rp 600 miliar.

“Untuk gaji guru non-PNS yang mengajar di sekolah negeri di Kaltim saja sampai saat ini masih kurang Rp 300 miliar. Itu belum masalah sekolah swasta yang tidak mendapat sepeser pun jatah BOS provinsi,” beber Adam, prihatin.

Diketahui, BOS provinsi dan insentif guru di sekolah swasta sejak pelimpahan wewenang pendidikan ke Pemprov Kaltim ditiadakan. Dulu saat ditangani kabupaten/kota, masih menerima.

Selama ini, sekolah swasta sangat mengandalkan kucuran dana BOS provinsi maupun kabupaten/kota. Sebelum peralihan, total BOS dari pusat hingga kabupaten/kota yang diterima untuk SMA sebesar Rp 3,4 juta per siswa per tahun dan SMK sebesar Rp 3,9 per siswa per tahun.

Perinciannya, BOS untuk siswa dari pusat untuk SMA dan SMK Rp 1,4 juta per tahun, dari provinsi untuk SMA Rp 1 juta per tahun dan SMK Rp 1,5 juta per tahun. Sementara itu, dari kabupaten/kota untuk SMA dan SMK Rp 1 juta per tahun.

Praktis, sejak peralihan, sekolah swasta hanya mendapat jatah BOS nasional sebesar Rp 1,4 juta per siswa per tahun. Sementara sekolah negeri tetap mendapat kucuran BOS dari pusat maupun provinsi.

Ketimpangan tersebut juga terjadi dalam urusan pembagian insentif guru. Jika sebelumnya guru swasta mendapat insentif yang sama dengan guru negeri, yakni Rp 700 ribu dari provinsi dan Rp 300 ribu dari kabupaten/kota atau total Rp 1 juta per guru per bulan. Saat ini, tak mendapat sama sekali. Karena itu, sekolah swasta mengancam mogok menggelar UN dan menyerahkan pelaksanaannya kepada sekolah negeri. Sekolah yang dibiayai pemerintah. (ril/far)


BACA JUGA

Senin, 27 Maret 2017 12:09
DUGAAN PUNGLI TPK PALARAN

Masih Ada Aktivitas di Rumah Sitaan yang Mewah Itu

SAMARINDA – Sepekan lebih sudah kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Terminal Peti Kemas (TPK)…

Senin, 27 Maret 2017 12:00

Kaltim Tertinggal dari Daerah Timur

BALIKPAPAN – Pemakaian listrik yang boros dari konsumen tak bisa dijadikan alasan PLN atas setrum…

Senin, 27 Maret 2017 09:39

Jadi Motivasi Atlet Daerah ke Pentas Nasional

Pencinta bulu tangkis di Kaltim harus bersiap. Hari ini (27/3), ratusan atlet terbaik di Tanah Air siap…

Senin, 27 Maret 2017 09:35

Prahara Kakak Beradik Ini Masih Ruwet

BOLA liar masih menggelinding terkait surat pengunduran diri Abdul Gafur Mas’ud sebagai ketua…

Senin, 27 Maret 2017 09:35

Harga BBM Diminta Terus Stabil

MOMEN stabilnya harga bahan bakar minyak (BBM) sampai saat ini dinilai positif bagi para pengusaha.…

Minggu, 26 Maret 2017 09:53

Minim Hemat, Serakah Setrum

Earth Hour sudah memasuki tahun kesembilan di Indonesia. Momen ini diharapkan tak sekadar seremoni.…

Minggu, 26 Maret 2017 09:49

Terangi Perbatasan 24 Jam

PENYELESAIAN krisis listrik di daerah yang berbatasan dengan negara tetangga masih jauh panggang dari…

Minggu, 26 Maret 2017 09:44

Menumpang Truk ke Sekolah, Bersebelahan dengan Lokalisasi

Selama belasan tahun, perempuan yang berdomisili di Samarinda ini telah mengabdikan diri mengajar di…

Minggu, 26 Maret 2017 09:41

Kerja Lembur Picu Kematian

BATASAN untuk waktu kerja sudah memiliki standar. Hal ini perlu menjadi perhatian semata-mata untuk…

Sabtu, 25 Maret 2017 12:34
DUGAAN PUNGLI TPK PALARAN

WUIIH..!! Puluhan Miliar Ditarik dari Kontainer

SAMARINDA  –  Operasi tangkap tangan (OTT) di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran, PT…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .