MANAGED BY:
SENIN
27 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Jumat, 17 Februari 2017 12:01
Diputus Sayang, Tak Diberi Target, Kontraktor Lanjutkan Proyek Pembangkit yang Mangkrak
-Ilustrasi

PROKAL.CO, BALIKPAPAN – PLN agaknya hanya bisa pasrah. Unit Induk Pembangunan (UIP), PLN Wilayah Kaltimra, tidak bisa berbuat banyak terhadap kontraktor yang membuat sejumlah proyek pembangkit listrik di Kaltim dan Kaltara mangkrak. UIP PLN Kaltimra menilai, sayang jika kontrak yang sudah berjalan diputus begitu saja.

Misal, untuk PLTU Malinau, Kaltara, yang mangkrak sejak Februari 2016. Selama setahun ini, masuk dalam tahap konstruksi dengan nilai pemenuhan kontrak 55,69 persen. PLTU Malinau diketahui statusnya dalam tahap pengadaan dengan COD (commissioning operating date) rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) pada 2017. “Kami dalam upaya membicarakan perpanjangan waktu. Pada 8 Februari sudah kami lakukan dan kontraktor menyanggupi untuk melanjutkan kontrak. Kami dari PLN support mereka. Tetapi bukan dalam bentuk keuangan, meski alasan dari awal mereka mengaku kesulitan keuangan,” terang Sekretaris GM UIP PLN Kaltimra, Herawati, kemarin (16/2).

Bentuk dukungan yang diberikan PLN Kaltimra adalah mengenai teknis pengerjaan. PLN membantu mencarikan solusi yang ditemukan kontraktor saat pengerjaan di lapangan. “Dengan begitu membantu mereka menyelesaikan pekerjaan,” sambung Hera biasa disapa.

Namun, dalam pertemuan 8 Februari lalu, pembicaraan tidak sampai pada pemberian sanksi seperti pemutusan kontrak. PLN Kaltimra dan pihak kontraktor hanya membahas perpanjangan waktu pengerjaan. Artinya sikap masih sama seperti yang diambil oleh UIP PLN Kalbagtim, yakni pada dasarnya pembangunan pembangkit listrik di Kaltim-Kaltara mengalami penyesuaian dari target semula.

“Kami belum sampai ke sana (pemberian target hingga pemutusan kontrak). Tetapi, pada dasarnya, jika kontraktor sudah menyanggupi, berarti mereka sudah punya solusi (keuangan) atas persoalan yang sebelumnya membuat mereka menghentikan proyek itu,” ujar perempuan berjilbab itu.

Selain PLTU Malinau, ada PLTU Tanjung Selor yang juga mangkrak karena nilai kontraknya dianggap sudah tidak layak lagi. Itu karena perubahan ekonomi makro di mana nilai barang naik. Imbasnya kontraktor merasa tidak sanggup lagi meneruskan pengerjaan pembangkit listrik berkapasitas 2x7 MW itu.

“Setahu saya, kontrak berakhir pada 2015. Ini kami coba rangkul lagi kontraktornya. Sayang nilai kontrak sudah berjalan 50 persen. Tetapi kami juga gandeng dari pihak Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (P4) dari Kejaksaan. Untuk menghitung eskalasi harga. Jadi, sehari setelah pembahasan perpanjangan kontrak pada 9 Februari lalu, target mundur ke 20 Agustus 2018 untuk unit 1 dan untuk unit 2, 19 Oktober 2018,” paparnya

Keputusan yang diambil UIP PLN Kaltimra ini dilakukan untuk mengamankan uang negara yang telah tertanam dalam proyek yang mendukung tercapainya 35 ribu MW pada 2025 mendatang. “Tanggung jawab kami berat. Bagaimana target ini bisa selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan khususnya di Kaltim dan Kaltara,” sambungnya

Selama proyek mangkrak, UIP PLN Kaltimra mengaku ada efek yang berdampak pada masyarakat. Disebut, jika wilayah yang seharusnya sudah mendapat jatah listrik dari kedua PLTU tersebut saat ini masih terisolasi. Hal tersebut karena sistem di dua PLTU itu belum terkoneksi, berbeda dengan Sistem Mahakam yang sudah terkoneksi. Jadi, apabila ada gangguan di salah satu pembangkit listriknya, bisa di-backup pembangkit lainnya.

“Harapannya dengan selesainya PLTU Malinau dan PLTU Tanjung Selor ini, kebutuhan listrik di kedua wilayah tersebut bisa terpenuhi,” ujarnya.

PLTU Tanjung Redeb, Berau, yang disebut telah kembali berjalan proses pembangunannya. UIP PLN Kaltimra mencatat progres mengalami peningkatan di angka 81,75 persen. UIP menolak jika PLTU berkapasitas 2x7 MW ini dikatakan mangkrak dan menyebut COD sudah bisa dilakukan tahun ini.

“Masih sesuai dengan target. Meski begitu ada kendala di akses masuk PLTU. Jadi, posisi jalan masuk diapit lahan milik PT BJU (Bara Jaya Utama) dan hutan kota. Jadi posisi tanahnya miring sehingga kendaraan yang membawa material kesulitan masuk. Kami mau geser tidak bisa karena ada perjanjian tidak boleh ada penebangan pohon. Tetapi sementara oleh PLN dibantu pengadaan jalan,” sebutnya.

Diketahui, kelanjutan pembangunan pembangkit listrik di Kaltim-Kaltara  disorot Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, sedikitnya ada 34 proyek pembangkit yang mangkrak. Di antaranya ada di Kaltim dan Kaltara.   

Di Kaltara, pembangunan PLTU Tanjung Redeb, PLTU Tanjung Selor, dan PLTU Malinau saat ini jalan di tempat. Sementara itu, di Kaltim, terdapat pembangunan PLTU 2x7 megawatt (MW) di Tanah Grogot, Paser, dipastikan batal terealisasi.

Sesuai kontrak, tahun ini, setrum dari PLTU tersebut dibeli PLN. Namun, kenyataan di lapangan, konstruksi pembangkit belum 50 persen. UIP PLN Kalbagtim pun awalnya berencana memutus kerja sama dengan kontraktor.

MAKLUMI KURANG UANG

Terpisah, Sekretaris Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (Himni) Kaltim Purwadi sepakat, kendala penyebab mangkraknya sejumlah PLTU di Kaltimra imbas adalah kurangnya fulus. Apalagi dengan kondisi APBD yang terjun bebas saat ini berdampak pada progres pembangunan PLTU di wilayah-wilayah tersebut.

Di sisi lain, masih menggunakan solar sebagai bahan bakar pembangkit menurutnya juga menyumbang kinerja PLN. Seperti yang diakui PLN sendiri, tingkat keborosan mencapai 100 persen lebih dengan bahan bakar jenis ini.

"Saya pernah ke daerah Kaltim pinggir sana masih masuk Tanjung Selor. Paling pinggir di mana listriknya dengan solar yang harus dibiayai oleh masyarakat dan sedikit dibantu oleh perusahaan sekitar. Rata-rata masyarakat harus habiskan minimal Rp 50 jutaan untuk bisa beli solar.  Sekadar untuk menghidupkan listrik di kampung mereka beberapa jam, bahkan parah daripada pemadaman bergilir," beber Purwadi.

Menurut dia, listrik adalah kebutuhan dasar publik yang harus jadi tanggung jawab negara. Menyediakan dengan harga murah dan hemat serta cukup. Dia mencontohkan Australia. Di  Negeri Kanguru itu jika listrik padam satu hari,  perusahaan negara akan menggratiskan listrik sebulan.
"Lha,  kita sudah listrik mahal eh masih juga biarpet.  Di mana tanggung jawab PLN untuk service terbaiknya kepada pelanggan?" ujarnya.

Tidak hanya kepada pelanggan di tingkat kelas bawah, pelayanan PLN terhadap usaha dan industri juga belum maksimal. Kurangnya listrik mengakibatkan pemadaman yang merugikan dunia usaha.

Jangankan perusahaan di pedalaman, yang sudah pasti akan menanggung biaya operasional tinggi, banyak kasus di kota, misalnya mal atau hotel yang sangat bergantung dengan listrik.  Imbasnya, biaya akan bengkak dengan mengoperasikan generator set (genset).  “Lama-lama  industri pasti tekor dan gulung tikar," terangnya.

Lebih keras, Purwadi menyatakan, PLN menjadi salah satu faktor menurunnya pertumbuhan ekonomi. "Justru di situlah tugas negara dan pemerintah untuk mengatur distribusi pemenuhan listrik bagi seluruh lapisan masyarakat," ucapnya. (*/rdh/far/k8)


BACA JUGA

Senin, 27 Februari 2017 12:56

NGERI..!! Pedofilia Beraksi, Diduga Ratusan Anak Jadi Korban

SAMARINDA – Kasus kekerasan pada anak di Samarinda cukup mengkhawatirkan. Bahkan, pelakunya semakin…

Senin, 27 Februari 2017 12:12

Biaya Logistik Ditekan, Barang Jadi Murah

PROGRAM tol laut yang digagas Presiden Jokowi diyakini sejumlah pihak bakal mengurangi beban logistik.…

Senin, 27 Februari 2017 12:00

Inflasi Februari Lebih Rendah

JAKARTA – Inflasi awal tahun ini cukup tinggi, yakni di angka 0,97 persen. Besaran inflasi tersebut…

Senin, 27 Februari 2017 10:28

HAYUUU..!! Reklamasi Tambang Diabaikan, Dewan Bawa ke KPK

SAMARINDA – Kasus korban tewas di lubang bekas tambang di Kaltim belum juga tuntas ditangani kepolisian.…

Senin, 27 Februari 2017 10:17

Kaltara Jadi Koordinator Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie berharap, sumber daya alam (SDA) di Kalimantan bisa…

Minggu, 26 Februari 2017 10:19

Pelanggaran Nyata, Berakhir Hampa

  SAMARINDA – Penanganan kasus korban tewas di lubang bekas tambang menanti hasil akhir.…

Minggu, 26 Februari 2017 10:18

Jokowi Jemput Raja Salman

JAKARTA – Pemerintah Indonesia betul-betul sibuk menyiapkan kedatangan Raja Arab Saudi Salman…

Minggu, 26 Februari 2017 10:13

Tiga Terduga Pembantai Keluarga Juragan Angkot Diringkus

BALIKPAPAN – Polisi tak butuh waktu lama mengungkap kasus pembantaian satu keluarga di Balikpapan.…

Minggu, 26 Februari 2017 10:11

Bakal Jadi Oscars Paling Politis

LOS ANGELES – Oscars selalu menjadi perhelatan yang menarik. Film-film terbaik Hollywood dikompetisikan,…

Minggu, 26 Februari 2017 10:07

Ingin Kuliah tapi Fasilitas Perguruan Tinggi Belum Memadai

Banyak orangtua yang kebingungan menangani anak penyandang disabilitas tuli. Bahkan, cenderung pesimistis…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .