MANAGED BY:
MINGGU
30 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SAMARINDA

Jumat, 17 Februari 2017 08:51
SAUM di Kaltim Perlu Kajian Matang, Kata Pengusaha Makin Sulit

Kredit Kendaraan Bakal Diperketat OJK

BELUM BERKONTRIBUSI: Di tengah meningkatnya volume kendaraan bermotor, sarana angkutan umum massal milik Perum Damri belum mengaspal di ruas jalan kota Samarinda. Dikarenakan sarana pendukung belum disediakan pemkot. (DOK/KP)

PROKAL.CO, SAMARINDA - Penerapan transportasi massal di Benua Etam memang dinantikan. Terutama di kawasan perkotaan. Volume kendaraan semakin hari justru makin padat sehingga menimbulkan kemacetan.

Pemkot Samarinda rencananya akan menerapkan sarana angkutan umum massal (SAUM). Akan tetapi, Kota Tepian bisa jadi sulit mewujudkan transportasi publik. Hal ini dikatakan Ketua Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) Kaltim Ambo Dalle. Bukan tanpa sebab, dia mengatakan semakin hari pengguna angkutan umum makin menurun.

“Konsepnya bagus. Akan tetapi pelaksanaannya belum tentu,” ungkapnya kepada Kaltim Post, Kamis (16/2) kemarin. Dia menjelaskan, perlu kajian sebelum transportasi massal diberlakukan di Samarinda. Berkaca kondisi SAUM di Balikpapan, setidaknya itu dijadikan pembelajaran.

Pemkot, kata dia, perlu melibatkan pelbagai pihak untuk membahas serius hal ini. Pengusaha hingga akademisi seharusnya diajak duduk satu meja. Jika tetap menghendaki penerapan transportasi massal jenis bus rapid transit (BRT), pihaknya siap mendukung dan diajak bekerja sama. Terlebih itu memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Bila telah matang, kami pun siap diajak bekerja sama. Organda bisa membantu untuk mengelola,” ujar pengusaha transportasi Kaltim ini. Menurut Ambo Dalle, dirinya punya pengalaman serupa mengoperasikan angkutan umum massal dalam kota. Era Wali Kota Samarinda Anang Hasyim, pihaknya dipercaya untuk menyediakan bus berpenumpang 30 orang melayani anak sekolah.

Dalam sehari mampu mengangkut 2.000 hingga 2.500 pelajar. Kala itu, terang dia, volume penumpang tersebut sudah tergolong sukses. “Tapi, tidak bisa kalau tidak disubsidi. Bukan berarti tidak sanggup. Animo penumpang dulu bagus. Beda dengan sekarang kendaraan pribadi meledak,” tuturnya. Keberadaan angkutan kota disebutnya terus ditinggalkan konsumen.

Menurutnya, saat ini kecenderungan masyarakat menginginkan jasa transportasi yang bisa mengantar hingga rumah. Di samping kendaraan pribadi yang belakangan mudah dimiliki. Kebiasaan masyarakat ini, kata dia, juga perlu diubah. Percuma bila pemerintah telah memberikan layanan angkutan massal. Namun, masyarakat tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Di samping itu, Organda menyadari bahwa pelayanan yang diberikan belum maksimal. Untuk hal ini, lanjut dia, pemerintah lewat dinas terkait juga bisa mengambil peran dengan melakukan pembinaan.

KREDIT TAK LAGI LONGGAR

Sementara itu, pemberlakuan uang muka atau down payment (DP) 0 persen bagi kredit kendaraan bermotor (KKB) kembali dikaji Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasalnya, banyak pihak yang kurang setuju karena mengkhawatirkan dampak dari kebijakan tersebut.

Kepala Kantor OJK Kaltim, Dwi Ariyanto, mengatakan bahwa penerapan kebijakan baru memang harus menimbang banyak faktor. Meski dapat merangsang kinerja pembiayaan dan konsumsi masyarakat, dari sisi bisnis di industri keuangan, berpotensi meningkatkan risiko non performing financing (NPF).

Dwi menyebut, banyak perusahaan pembiayaan atau multifinance yang menganggap kebijakan DP 0 persen memberatkan. Karenanya, OJK mulai mempertimbangkan untuk menunda penerbitan aturan tersebut. “Syaratnya juga berat untuk multifinance yang akan memberikan DP itu. Dia harus memiliki rasio NPF kecil, di bawah 1 persen. Ini memang menuntut manajemen yang baik, termasuk dalam hal memanajemen risiko,” papar pria berkacamata, itu.

Dia menjelaskan, implementasi DP 0 persen bagi konsumen pun harus yang sehat dalam bekerja. Terutama pada konsumen dari kalangan korporasi, yang mesti dipantau dulu prospektif bisnisnya. Di samping itu, apabila aturan tersebut sudah dirilis, industri keuangan juga harus memberikan syarat-syarat yang cukup ketat bagi konsumen.

Semisal, hanya konsumen yang memiliki track record yang bagus saja yang bisa mendapatkan fasilitas DP 0 persen itu.

Berbagai syarat tersebut, dirasa sulit untuk menerapkan kebijakan kredit kendaraan bermotor tanpa uang muka. Jika pun ada, perusahaan leasing pun akan ekstraselektif memilih debitur.

“Tujuan kebijakan ini untuk menggairahkan pasar otomotif. Di sisi lain, bagi konsumen jelas diuntungkan. Tapi, bagi perusahaan pembiayaan kredit menjadi beban baru mereka,” terang Dwi.

Dampak lain, kata dia, memang menambah jumlah kepadatan kendaraan di jalan. Sebab semakin banyak kendaraan bermotor akan mengaspal. Konsumsi energi pun membengkak.

Diketahui, tingkat kepemilikan sepeda motor masyarakat Kaltim terus bertambah. Pada tahun 2015, populasi kendaraan roda dua mencapai 2,2 juta unit. Meningkat sekitar 188 ribu unit dibanding tahun sebelumnya. Angka itu dipublikasikan dalam Statistik Daerah Kaltim yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, beberapa hari lalu.

Ironisnya, tantangan transportasi massal belum dijawab serius oleh pemerintah daerah. Contohnya Samarinda. Jangankan menggagas moda transportasi umum massal, masterplan lalu lintas dan angkutan jalan saja di Kota Tepian sampai saat ini tak terealisasi.

Padahal, dokumen itulah yang menjadi kiblat pembangunan jalan. Juga menjadi acuan penataan lalu lintas maupun angkutan umum hingga 20 sampai 30 tahun ke depan. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Ismansyah, menyebutkan bahwa penyusunan masterplan tersebut sudah bergulir sejak 2013.

Alokasi anggarannya sebesar Rp 3 miliar. Bahkan, usulannya sudah masuk APBD Perubahan 2013. Namun, karena waktu lelang dan pelaksanaan program yang terlalu singkat, masterplan lalu lintas dan angkutan jalan di Samarinda dibatalkan. Ketika diusulkan pada tahun-tahun selanjutnya, hingga saat ini program penyusunan masterplan itu tak kunjung disetujui.

“Alasannya defisit anggaran. Padahal fungsinya bagi masa depan Samarinda sangat penting,” ucap Ismansyah kepada Kaltim Post, Rabu (15/2). Dia menjelaskan, masterplan tersebut berfungsi memastikan pembangunan sarana dan prasarana. Mulai jalan hingga moda transportasi angkutan umum sesuai dengan kebutuhan di tiap simpul transportasi.

Yakni pelabuhan dan bandara, terhubung secara efektif dan efisien dengan pusat kegiatan masyarakat lain. Bahkan, masterplan juga memastikan tugas pemerintah sesuai amanat UU 22/2009 tentang Lalu Lintas, untuk mengakomodasi angkutan umum menjangkau wilayah pelosok terpenuhi.

Dikatakannya, rencana penyusunan masterplan tersebut juga berawal dari rencana Kementerian Perhubungan menerapkan sarana angkutan umum massal (SAUM) di Samarinda 2013 lalu. Pemerintah pusat saat itu menunjuk ibu kota Kaltim sebagai daerah percontohan. Bersama sejumlah kabupaten/kota lain di Indonesia.

Bantuan yang bakal diberikan berupa angkutan massal dalam kota, yakni bus. Namun, bantuan tersebut urung diberikan karena infrastruktur penunjang, seperti halte dan jalan di Samarinda yang belum memenuhi kriteria. Nasib bantuan itu pun semakin tidak jelas karena anggaran kementerian yang terus dipangkas.

Diungkapkan, angkutan massal merupakan salah satu solusi pengurangan beban kemacetan lalu lintas. Sebagai contoh, mobil pribadi dengan tingkat okupansi penumpang 1-2 orang, setidaknya menggunakan ruang jalan seluas 7 meter per segi. Hal itu berdasarkan ukuran mobil rata-rata memiliki lebar 1,6 meter dan panjang 4-5 meter. Penumpang minim, tapi ruang yang dipakai cukup besar.

“Bandingkan jika SAUM jenis bus mulai diterapkan di Samarinda. Hanya dengan lebar 2,5 meter, panjang 9 meter, atau rata-rata luas ruang jalan yang dipakai sekitar 20 meter persegi, angkutan massal mampu membawa penumpang tak kurang dari 50-100 orang. Jauh lebih efektif dan efisien dari kendaraan pribadi,” paparnya. (*/roe/riz/k18)


BACA JUGA

Sabtu, 29 April 2017 10:10

Motor Prima Minimalkan Celaka

TIDAK mudah menghindari lubang ketika berkendara malam hari. Apalagi jika penerangan di sekitar jalan…

Sabtu, 29 April 2017 08:28

Operasional Pabrik Ikan Terkendala Listrik

SAMARINDA –Progres pembangunan pabrik tepung ikan di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda…

Sabtu, 29 April 2017 08:27

Samarinda Bakal Ada Masjid Cheng Ho

Samarinda segera ketambahan objek wisata baru. Adalah Masjid Cheng Ho, di Jalan Ruhui Rahayu, Kelurahan…

Sabtu, 29 April 2017 08:22

Kematian Tahanan di Penjara, Murni Sakit, Kasus Tersendat

SAMARINDA – Dada pasangan suami istri Sayid Agil dan Rubiyah begitu sesak. Itu setelah menerima…

Sabtu, 29 April 2017 08:21

Transaksi Sabu lewat Loket

SAMARINDA – Di remangnya suasana jalan setapak yang becek di sekitar kompleks Pasar Segiri, Jumat…

Jumat, 28 April 2017 12:00
PILGUB KALTIM 2018

WOW..SERIUS..?!! PDIP Siap Bawa Ahok di Pilgub Kaltim

SAMARINDA – Geliat PDI Perjuangan menghadapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 belum terlihat.…

Jumat, 28 April 2017 11:34

CURIGA BOCOR..!! Razia 11 THM, Hanya Jaring 5 Orang

SAMARINDA – Sejumlah tempat hiburan malam (THM) di Kota Tepian jadi sasaran razia tim gabungan.…

Jumat, 28 April 2017 11:11

Gara-Gara Tabrak Lubang, Andri Wassalam

SAMARINDA – Minimnya penerangan di ruas Jalan PM Noor, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda…

Jumat, 28 April 2017 11:00

Aktor Pemberedel Dipanggil Polisi

SAMARINDA – Aksi pemberedelan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Selili oleh warga korban longsor…

Jumat, 28 April 2017 10:36

IPM Kaltim Tertinggi di Indonesia Timur

SAMARINDA – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Benua Etam, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .