MANAGED BY:
SABTU
24 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

BALIKPAPAN

Jumat, 17 Februari 2017 08:46
KIK Kesulitan Beroperasi, Ini Alasan Mereka

Batas Kawasan dengan Hutan Lindung Belum Ditetapkan

TERHAMBAT REGULASI: Aktivitas usaha di Kawasan Industri Kariangau belum sesuai ekspektasi lantaran belum adanya penetapan kawasan industri. (dok/kp)

PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Status penetapan Kawasan Industri Kariangau (KIK) di Balikpapan Utara hingga kini masih menjadi pertanyaan. Kawasan industri ini masih satu area dengan hutan lindung dan buffer zone Sungai Wain. Meski kawasan tersebut sudah beroperasi sejak beberapa tahun silam, saat ini belum ada penetapan pemisah antara kawasan industri, hutan lindung, dan buffer zone.

Kepala Forum Komunikasi-Pengusaha Industri Kariangau (FK-PIK), Arif Kurniawan, mengatakan jika Pemkot Balikpapan telah memberikan penegasan dengan membagi ketiga area tersebut. Namun, bukan berarti pemerintah hanya sekadar menetapkan area saja. Kenyataannya, harus ada pula pembatas yang jelas, seperti sungai untuk mengatasi pemencaran.

Dia mengaku, kondisinya akan sulit jika kawasan industri dan hutan lindung masih berada dalam satu daratan yang sama. Lebih parah lagi, seandainya area hutan lindung lebih tinggi daripada kawasan industri. Malah akan mengakibatkan rawan longsor. Pihaknya terus mencari solusi untuk penyelesaian masalah ini.

“Kenapa KIK belum berjalan? Sebab belum ada penetapan batas kawasan dengan hutan lindung. Meski tidak merusak, pasti akan terganggu. Harusnya kawasan industri sudah bebas dari kawasan hutan lindung,” tuturnya. Apalagi limbah pabrik tak mungkin terelakkan.

Lalu, selama ini kemana limbah produksi pabrik? Arif menyebutkan, sementara masing-masing perusahaan memiliki instalasi pengelolaan air limbah (IPAL). Sehingga tak ada yang terbuang langsung ke laut, sebelumnya limbah telah melalui pengelolaan terlebih dahulu. “Jika ada limbah yang terbuang ke laut, sudah tidak berbahaya karena sudah ada pengelolaannya. Ini termasuk dalam uji kelayakan dalam analisis mengenai dampak lingkungan (amdal),” katanya kepada Kaltim Post.

Menurut Arif, seharusnya akan lebih ideal jika KIK memiliki IPAL Terpadu dan badan pengelolanya sendiri. Tujuannya agar lebih mudah untuk menampung dan mengelola sesuai dengan kategori limbah masing-masing. Kontrolnya pun akan lebih mudah.

Jika KIK memiliki IPAL Terpadu, harapannya akan turut hadir amdal Terpadu yang menjadi acuan.“Jadi antar perusahaan bersinergi agar limbahnya cocok. Perusahaan cukup berikan UKL-UPL (upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup) sesuai koor bisnis,” sebutnya.

Dia mengaku, cukup heran saat bertandang ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim. Sebab ternyata di sana, dia baru mengetahui jika amdal terpadu KIK telah terbentuk. Hanya saja tidak ada pengusaha yang mendapatkan sosialisasi perihal tersebut. “Kami sebagai pengusaha belum pernah menerima informasi tentang amdal Terpadu mungkin karena sampai sekarang memang belum ada penetapan penetapan kawasan industri,” ungkapnya.

Dia ingin semua pihak terkait dapat berembuk bersama mendukung terciptanya KIK. Sehingga dapat mencari solusi dari beragam masalah yang kini menjadi kendala berdirinya KIK. Terutama mulai dari menetapkan area KIK dari hutan lindung dan buffer zone.

“Namanya pembukaan lahan industri, suka tidak suka pasti ekosistem akan terganggu. Hanya dalam hal ini pemerintah memiliki program amdal. Kalau ada perusahaan yang melanggar amdal, tindak saja. Tetapi selama itu benar-benar melanggar amdal,” pungkasnya.

Diketahui, rencana pembentukan perusahaan kawasan di Kawasan Industri Kariangau (KIK) jalan di tempat. Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) yang ditugaskan Pemprov Kaltim membentuk badan usaha patungan dengan Pemkot Balikpapan, belum menunjukkan kinerja nyata. Sebaliknya, kerap mengumbar target.

“Perusahaan kawasan segera terbentuk. Ini sedang berproses. Kami juga terus berkomunikasi dengan Perusda Balikpapan,” kata Direktur Perencanaan Perusda MBS, Sumanto kepada Kaltim Post, belum lama ini. Dia menjelaskan, lahan milik Pemprov Kaltim di KIK sepenuhnya sudah bersertifikat. Begitu juga dengan lahan milik Pemkot Balikpapan diyakini juga sudah selesai proses sertifikasi.

Perusahaan kawasan nantinya akan mengelola lahan milik dua pemerintah daerah tersebut. Di mana luasan tanah akan ditaksasi dalam bentuk besaran penyertaan modal atau saham dari masing-masing perusda. “KIK adalah lokasi industri yang sangat strategis karena melekat pada fasilitas pelabuhan yang sudah terbangun dengan kedalaman 15 meter,” tambahnya. (*/gel/riz/k18)


BACA JUGA

Jumat, 23 Juni 2017 07:42

Lebaran, PDAM Tetap Siaga 24 Jam

BALIKPAPAN - Masyarakattak perlu khawatir dengan kelancaran suplai air bersih selama libur Lebaran.…

Jumat, 23 Juni 2017 07:40

Screening, Deteksi Dini HIV/AIDS

BALIKPAPAN - Suasana Rumah Sakit Lanud Balikpapan, Kamis (22/6) tampak ramai. Raut wajah orang-orang…

Jumat, 23 Juni 2017 07:37

Kontrol Porsi Makan saat Lebaran

BALIKPAPAN - Idulfitri kerap dijadikan ajang “pembalasan dendam”. Setelah sebulan berpuasa,…

Jumat, 23 Juni 2017 07:35

Layak Dapat Subsidi, Bisa Mengadu

BALIKPAPAN - Kebijakan subsidi tepat sasaran bagi golongan rumah tangga daya 900 VA tidak serta-merta…

Jumat, 23 Juni 2017 07:29

Lulus, 12 Casis Lanjut Pusdik Watu Kosek

BALIKPAPAN - Dari 14 calon siswa (casis) tamtama, 12 di antaranya terpilih sebagai siswa. Selanjutnya,…

Jumat, 23 Juni 2017 07:26

Pawai Takbiran, Dilarang Bawa Petasan

BALIKPAPAN - Pemkot Balikpapan akan menggelar pawai takbiran keliling menyambut Idulfitri…

Jumat, 23 Juni 2017 07:25

Tiga Tersangka, Beda Bos Bandar

BALIKPAPAN - Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim meringkus tiga pengedar di lokasi berbeda.…

Kamis, 22 Juni 2017 10:10

Kasus Penodaan Agama, Barang Bukti Masih Meragukan

BALIKPAPAN - Satu per satu ahli didatangkan penasihat hukum (PH) terdakwa kasus dugaan penodaan agama,…

Kamis, 22 Juni 2017 09:36

THR Diundi, Kaltim Post Bagi-Bagi Rp 25 Juta

BALIKPAPAN – Berkah bagi pembaca setia Kaltim Post, program “Kaltim Post Bagi-bagi…

Kamis, 22 Juni 2017 09:14

Kuota Lintas Zona Banyak Tak Terpakai

BALIKPAPAN - Kuota sebesar 25 persen disediakan setiap sekolah untuk calon siswa baru dari luar zona.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .