MANAGED BY:
SENIN
27 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Kamis, 16 Februari 2017 11:19
Proyek Mangkrak, PLN Putus Kontrak

Revisi Program, Penyelesaian Pembangkit Listrik Mundur

PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Kelanjutan pembangunan pembangkit listrik di Kaltim-Kaltara masih tanda tanya. Persoalan ini pun disorot Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, sedikitnya ada 34 proyek pembangkit yang mangkrak. Beberapa di antaranya ada di Kaltim dan Kaltara.   

Di Kaltara, pembangunan PLTU Tanjung Redeb, PLTU Tanjung Selor, dan PLTU Malinau saat ini jalan di tempat. Sementara di Kaltim, terdapat pembangunan PLTU 2x7 Megawatt (MW) di Tanah Grogot, Paser, dipastikan batal terealisasi.

Sesuai kontrak, tahun ini setrum dari PLTU tersebut dibeli PLN. Namun, kenyataan di lapangan, konstruksi pembangkit belum 50 persen. Unit Induk Pembangunan (UIP) PLN Kalbagtim pun pun berencana memutus kerja sama dengan kontraktor.

General Manager PLN UIP Kalbagtim, Zulfikar menuturkan, pihaknya memiliki beberapa opsi agar proyek ini tidak menjadi beban bagi masyarakat. Antara mengganti gardu, memberi kesempatan perpanjangan waktu atau diputus kontrak. Dia melanjutkan, pada dasarnya pembangunan pembangkit di Kaltim-Kaltara memang mengalami penyesuaian dari target semula.

Jadi, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2016–2025 yang menjadi pedoman pembangunan pembangkit di Indonesia akan diubah. “Revisinya belum kami terima. Perubahan lebih kepada jadwal COD (commissioning operating date), beberapa (pembangkit) mundur,” katanya sembari menyebut RUPTL 2017–2026 adalah pedoman terbaru proyek listrik di Tanah Air.

Terpisah, GM PLN Wilayah Kaltimra Tohari Hadiat menuturkan, sejauh ini baru PLTU Tanjung Redeb yang kembali diteruskan pekerjaannya. “Untuk Malinau dan Tanjung Selor masih kami diskusikan terus ya. Bagaimanapun, itu (pembangkit) sudah lama berhenti (pembangunannya). Kami terus upayakan,” ungkapnya.

Menurutnya, proyek mangkrak karena kontraktornya kehabisan anggaran. Diketahui, PLTU Tanjung Redeb berkapasitas 2x7 MW dan PLTU Tanjung Selor memiliki daya 2x7 MW. Sementara itu, PLTU Malinau berkapasitas 2x3 MW, masih berstatus pengadaan. Menurut rencana awal, pembangkit di Berau dan Bulungan itu  COD pada tahun ini.

Dirinya optimistis, setelah dilakukan penyesuaian, PLTU Tanjung Selor diupayakan COD tahun depan. Mengutip data PLN Wilayah Kaltimra, saat ini ada beberapa pembangkit yang progres pengerjaannya sudah 80,93 persen. Seperti  PLTG/MG Kaltim Peaker 2 dan PLTU Kaltim MT (Muara Jawa).

“Tapi baru PLTU Tanjung Redeb yang bisa dilanjutkan dan sudah jalan lagi (pembangunannya) di akhir 2016 lalu, sisanya masih ada pembicaraan terus. Belum tahu kapan mulainya,” kata Tohari. Untuk memastikan hal itu, dia menyebut masih harus melihat data pasti seberapa perkembangan pembangunan proyek pembangkit.

Ia menyebut, saat ini kebutuhan listrik Kaltim sebenarnya sudah terpenuhi. Tetapi dalam kondisi pas-pasan. Artinya apabila ada gangguan maka terpaksa dilakukan pemadaman bergilir.

“Sebenarnya kalau tidak ada gangguan tidak ada pemadaman. Tetapi karena kondisinya pas-pasan. Untuk mengatasi defisit ini kami lebih banyak menggunakan pembangkit yang menggunakan solar atau PLTD. Tetapi lambat laun akan kami kurangi,” janjinya.

Untuk mengatasi pemadaman listrik di Kaltim misalnya, PLN Kaltimra kini bergantung pada PLTU Kariangau yang berkapasitas 2x110 MW. Pembangkit yang COD pada bulan lalu itu kian menambah daya sistem Mahakam (Balikpapan-Samarinda, Kukar, Bontang). Saat ini, Sistem Mahakam memiliki daya mampu pasok 426,72 M sementara beban puncak terlayani 377,42 MW.

Sistem ini melayani empat kota dengan sebaran konsumsi energi nomor satu di ibu kota Kaltim, Samarinda sebesar 49 persen. Balikpapan di urutan kedua dengan konsumsi 38 persen. Ketiga, Tenggarong 8 persen dan terakhir Bontang 7 persen.

“Rencananya ini akan kami interkoneksikan dengan Kalsel dan saat ini masih dalam uji coba. Kalau ini sudah berjalan, maka baik Kaltimra dan Kalsel bisa mengisi kekurangan listrik,” yakinnya.

Sementara itu, kritikan dilontarkan Sekretaris Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (Himni) Kaltim, Purwadi. “Ibarat bertempur di ring tinju, PLN disebut sudah mengibarkan handuk,” katanya. Purwadi menjelaskan, dengan kondisi saat ini, tidak ada wilayah di Kaltim dan Kaltara yang tidak terjadi pemadaman.

Dia mengatakan, PLN hingga kini belum mampu menjamin listrik mengalir selama 24 jam penuh. Meski ada pembangkit yang kini tengah dikerjakan, dirinya pesimistis kebutuhan listrik di masyarakat konsisten tersedia.

“Pernah PLN presentasi rasio elektrifikasi (masyarakat yang teraliri listrik) telah mencapai 80 persen. Itu data dari mana? Dasarnya apa? PLN harus jelaskan ini. Faktanya masih banyak wilayah yang belum masuk listrik. Jangankan di perbatasan atau daerah pinggir. Di tengah kota juga masih banyak masyarakat belum dapat listrik,” bebernya.

Sebuah wilayah atau daerah, sebut dia, tidak akan maju dan berkembang apabila listriknya bermasalah. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang tinggi harus dibarengi dengan ketersediaan listrik yang cukup. Selama ini, yakin dia, PLN lebih memilih membangun PLTU yang sumber bahan bakarnya dari batu bara. Sementara itu, ketersediaan batu bara terbatas.

“Kalau Indonesia khususnya Kaltimra tidak mengambil nuklir sebagai energi terbarukan. Maka akan tertinggal dari Timor Leste. Negara yang dulu pisah sama Indonesia ini di 2019 akan mencanangkan PLTN. Bahkan terakhir saya dengar, Kalbar harus beli listrik dari Malaysia,” ungkap Purwadi.

Dia pun pesimistis Kaltimra mampu menyumbang target 35 ribu MW pada 2025. “Ibarat peribahasa jauh panggang dari api,” sambungnya. Indikatornya, di awal tahun ini baru terealisasi 18 ribu MW.

Menanggapi target COD yang digaungkan PLN di beberapa proyek, Purwadi kurang yakin jika sesuai jadwal. “Perlu adanya energi alternatif. Tidak mungkin bergantung terus dengan sumber daya alam. Apalagi daya dukung harus memenuhi industri skala menengah atas. Namun tidak melupakan masyarakat dan industri rumah tangga,” ujarnya.

Peruntukan listrik juga dianggapnya masih  bermasalah. Selama ini PLN selalu diskriminasi pelanggan. Artinya begitu ada perumahan mewah yang baru buka, PLN cepat menanganinya, sementara masyarakat kecil yang ada di tengah kota masih belum tersentuh listrik. “Samarinda yang Ibu Kota saja masih ada. Dan masih biarpet (pemadaman bergilir),” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tampaknya harus memendam lebih lama rasa penasarannya terkait penyebab 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak. Sebab, sampai saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menentukan satu pun proyek yang akan diusut. Alasannya, komisi antirasuah itu belum menerima hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Jokowi meminta, KPK mengusut tuntas penyebab mangkraknya 34 proyek pembangkit listrik di sejumlah daerah di Tanah Air. Hal itu disampaikan presiden pada November. Selain KPK, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memerintahkan BPKP segera mengaudit proyek-proyek yang dikerjakan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Proyek yang diduga merugikan keuangan negara triliunan rupiah itu merupakan kegiatan pengadaan 7 ribu megawatt yang didasari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71/2006 tentang Penugasan kepada PT PLN untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batu Bara.

Ada pula proyek yang dipayungi Perpres Nomor 4/2010 tentang Penugasan kepada PT PLN untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas. Dua aturan itu dikeluarkan saat era SBY (2004–2014). BPKP sempat mengungkapkan adanya uang sebesar Rp 4,94 triliun yang keluar untuk pembayaran puluhan proyek itu. (*/rdh/riz/rom/k8)


BACA JUGA

Senin, 27 Februari 2017 12:56

NGERI..!! Pedofilia Beraksi, Diduga Ratusan Anak Jadi Korban

SAMARINDA – Kasus kekerasan pada anak di Samarinda cukup mengkhawatirkan. Bahkan, pelakunya semakin…

Senin, 27 Februari 2017 12:12

Biaya Logistik Ditekan, Barang Jadi Murah

PROGRAM tol laut yang digagas Presiden Jokowi diyakini sejumlah pihak bakal mengurangi beban logistik.…

Senin, 27 Februari 2017 12:00

Inflasi Februari Lebih Rendah

JAKARTA – Inflasi awal tahun ini cukup tinggi, yakni di angka 0,97 persen. Besaran inflasi tersebut…

Senin, 27 Februari 2017 10:28

HAYUUU..!! Reklamasi Tambang Diabaikan, Dewan Bawa ke KPK

SAMARINDA – Kasus korban tewas di lubang bekas tambang di Kaltim belum juga tuntas ditangani kepolisian.…

Senin, 27 Februari 2017 10:17

Kaltara Jadi Koordinator Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie berharap, sumber daya alam (SDA) di Kalimantan bisa…

Minggu, 26 Februari 2017 10:19

Pelanggaran Nyata, Berakhir Hampa

  SAMARINDA – Penanganan kasus korban tewas di lubang bekas tambang menanti hasil akhir.…

Minggu, 26 Februari 2017 10:18

Jokowi Jemput Raja Salman

JAKARTA – Pemerintah Indonesia betul-betul sibuk menyiapkan kedatangan Raja Arab Saudi Salman…

Minggu, 26 Februari 2017 10:13

Tiga Terduga Pembantai Keluarga Juragan Angkot Diringkus

BALIKPAPAN – Polisi tak butuh waktu lama mengungkap kasus pembantaian satu keluarga di Balikpapan.…

Minggu, 26 Februari 2017 10:11

Bakal Jadi Oscars Paling Politis

LOS ANGELES – Oscars selalu menjadi perhelatan yang menarik. Film-film terbaik Hollywood dikompetisikan,…

Minggu, 26 Februari 2017 10:07

Ingin Kuliah tapi Fasilitas Perguruan Tinggi Belum Memadai

Banyak orangtua yang kebingungan menangani anak penyandang disabilitas tuli. Bahkan, cenderung pesimistis…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .