MANAGED BY:
SENIN
27 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Selasa, 14 Februari 2017 12:34
Jadi Penghalang Tol, Abun Sepakat Pindah Kebun Binatang
BERKUTAT LAHAN: Proyek tol Balikpapan Samarinda masih berkutat masalah lahan. Salah satunya pembebasan lahan di Seksi IV (Palaran-Mahkota II) yang dihambat oleh pembangunan kebun binatang milik pengusaha Hery Susanto atau yang akrab disapa Abun. Namun dalam pertemuan, Abun sepakat kebun binatang direlokasi.

PROKAL.CO, SAMARINDA – Demi mempercepat pembangunan, satu demi satu masalah pembebasan lahan Tol Balikpapan-Samarinda diselesaikan. Kemarin (13/2) Pemprov Kaltim menggelar rapat tertutup dengan sejumlah pihak terkait. Pertemuan itu untuk memastikan pembebasan tanah segera tuntas.

Salah satunya pembebasan lahan di Seksi IV (Palaran-Mahkota II) yang dihambat oleh pembangunan kebun binatang milik pengusaha Hery Susanto atau yang akrab disapa Abun.  “Hasil rapat, kebun binatang akan direlokasi. Pak Hery Susanto mendukung penuh pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda,” ujar Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Rusmadi yang ditemui setelah rapat.

Dia mengatakan, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengapresiasi upaya Abun untuk membangun taman satwa. Investasi penuh risiko yang memberikan atensi pada perlindungan satwa liar di Bumi Etam. Namun, tetap menghormati pembangunan jalan bebas hambatan tanpa mempersulit pembebasan lahan. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) 1/2016 dan Peraturan Presiden (Perpres) 3/2016.

“Tidak ada ganti rugi hanya relokasi. Teknis relokasi diputuskan besok (hari ini) oleh Dinas PUTRPP (Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Perumahan Rakyat) Kaltim yang turun langsung ke lapangan,” katanya.

Meski dalam rapat tertutup tersebut hanya membahas kendala pembebasan lahan karena pembangunan kebun binatang, namun mantan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim tersebut memastikan komitmen pemprov untuk menyelesaikan proyek tol tepat waktu. Termasuk dalam hal pembebasan lahan yang selama ini menjadi kendala dan tidak kunjung tuntas.

“Tentu bertahap tapi ada target. Yang pasti kami terus berkomunikasi dengan pemilik lahan untuk mendukung program pemerintah,” terangnya.

Sementara itu, perwakilan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemkot Samarinda Sucipto Wasis menegaskan, pemkot mendukung penuh pembangunan tol dan proyek nasional. Apalagi, sudah diberi penegasan dalam bentuk Inpres 1/2016 dan Perpres 3/2016. “Pemkot juga bantu relokasi kebun binatang. Besok (hari ini) kami ikut meninjau ke lapangan,” sebut Sucipto.

Dia menyatakan, pembebasan lahan di Seksi IV (Palaran-Jembatan Mahkota II) yang berjalan lambat jadi perhatian serius pemerintah. Sampai saat ini, kendalanya masih berkutat pada proses proses appraisal lahan masyarakat. Adapun masalah pembangunan kebun binatang dipastikan beres.

“Tanah Pak Abun luas di sana. Jadi kalau direlokasi sedikit tentu tidak masalah dan beliau juga terima,” sebutnya.

Terpisah, Kepala Dinas PUTRPR Kaltim M Taufik Fauzi menyatakan, progres fisik cukup pembangunan tol terus dikebut. Begitu pula dengan pembebasan lahan. Seperti Seksi I dari progres rencana 39,68 persen, realisasi saat ini sudah sebesar 40,5 persen. Begitu pula dengan seksi tol lainnya.

Terkait persoalan lahan, pihaknya memberi atensi serius. Pemerintah tetap bersikukuh dengan aturan. Pembayaran sesuai appraisal atau melalui konsinyasi alias dana ganti rugi dititipkan ke pengadilan bagi yang tidak mau diganti sesuai appraisal. “Badan Usaha Jalan Tol sudah menyiapkan dana untuk pembebasan lahan. Tahun ini kami selesaikan semua,” tegasnya.

RAMPUNG APRIL

Pembebasan lahan Tol Balikpapan-Samarinda di Seksi V tak kunjung selesai. Beragam kendala selama ini membuat banyak pihak harus bersabar melihat satu proyek strategis nasional tersebut berfungsi.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balikpapan Didik Bangun Restuaji mengakui, proyek ini terkesan lamban. Namun, dia membantah bahwa kinerja Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dikatakan lambat. Sebab, sesungguhnya ada beragam kendala yang memicu proses pembebasan lahan tol.

Mulai peralihan pelaksana pengadaan tanah, kosongnya posisi pejabat pembuat kebijakan (PPK), hingga persoalan dana menjadi kendala yang menghadang pembebasan lahan tersebut.

Diketahui, Pemkot Balikpapan yang semula bertugas sebagai pelaksana pengadaan tanah Seksi I dan Seksi V mengalihkan proyek ini kepada BPN Balikpapan. Terhitung sejak 19 Agustus 2016, pelimpahan kewenangan pembebasan lahan resmi dilakukan oleh BPN.

Kemudian, masalah lainnya ketika dana Pemkot Balikpapan dan Pemprov Kaltim minim, akhirnya pemerintah pusat bersedia mengucurkan dana. Meski anggaran tersebut bersifat talangan dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Jasa Marga. Di mana tersedia estimasi dana talangan sekitar Rp 250 miliar untuk keseluruhan area pembebasan lahan tol.

“Proyek ini sudah lama, kami hanya meneruskan. Masalah sosialisasi, penetapan lokasi dan sebagainya itu sudah dilakukan duluan sebelum BPN yang menangani,” katanya. Saat ini pihaknya terus melakukan proses verifikasi data untuk melihat bukti kepemilikan. Jika verifikasi klir, kemudian masuk dalam tahap musyawarah itu.

Didik mengungkapkan, musyawarah yang dilakukan bertujuan untuk menyampaikan nilai appraisal tanah kepada pemilik lahan. Sesuai dengan UU Pengadaan Tanah Nomor 2 Tahun 2012, ada konsultan tersendiri yang bertugas menghitung berapa rincian harga ganti rugi. Di mana lembaga ini turut memerhatikan beberapa item dalam lahan. Mulai yang berstatus kerugian fisik sampai nonfisik.

“BPN hanya menerima rincian tersebut dan tidak ada ikut campur tangan dalam penentuan harga. Lalu, soal keputusan setuju atau tidak semua tergantung pemilik. Jika tidak sepakat dengan nilai, bisa mengajukan keberatan ke pengadilan. Mengenai uangnya akan konsinyasi ke pengadilan.,” ucapnya.

Dia menjelaskan, dengan sistem penilaian appraisal, tidak ada patokan pasti berapa hitungan nilai tanah per meternya. Didik mengaku sering hal ini menjadi permasalahan dengan masyarakat yang belum memahami aturan baru tersebut.

Selain itu, masalah yang cukup berat yakni mencari pemilik tanah. Jumlah mereka yang banyak membuat waktu yang digunakan untuk pembebasan lahan menjadi panjang. Sebab, berdasarkan fakta di lapangan, ternyata tanah satu blok sudah berbentuk kavelingan. Akhirnya membuat tim P2T harus kerja ekstra mencari masing-masing pemilik kaveling.

“Pemilik lahan kan banyak, mencarinya susah, kami dibantu dengan petugas kelurahan. Setiap orang harus ditemui satu per satu. Sebenarnya jalan terus, tiap minggu ada perubahan dan progres. Seperti yang terbaru ini sudah ada 12 orang yang setuju,” katanya kepada Kaltim Post.

Tak hanya itu, setiap pemilik tanah masing-masing memiliki pemikiran dan keinginan masing-masing. Maka, dia dan tim berusaha mencari solusi terbaik dan jalan tengah untuk kedua belah pihak. “Setiap tanah unik, banyak pemiliknya dengan keinginan yang berbeda-beda,” beber dia.

Termasuk seperti penanganan lahan milik mantan anggota DPRD Balikpapan H Sappe. Didik menuturkan, lahan tersebut sedang dalam pembahasan tim P2T. Sebab, dari tanah 2 hektare milik Sappe, hanya beberapa bidang yang masuk dalam area jalan tol.

“Saya tidak tahu pasti berapa luas yang masuk tol. Tetapi beliau menginginkan semua lahannya diambil untuk keperluan tol. Jadi, kami perlu berunding, apakah ini sesuai dengan keperluan. Tidak hanya Sappe, ada banyak permintaan dari pemilik lahan. Jika menimbulkan sisa tanah tidak efektif, kami akan pertimbangkan,” jelasnya.

Didik menuturkan, tim P2T sudah mulai bergerak mengurus pembebasan lahan sejak awal Februari. Dia mengaku sempat vakum selama awal 2017 dengan alasan terjadi perubahan struktur pejabat di Pemkot Balikpapan. Kondisi tersebut turut berpengaruh pada perubahan struktur tim P2T.

“Jadi, kami memang sempat vakum dan baru mulai bergerak lagi. Semua akan mulai kami verifikasi dan musyawarah, termasuk lahan Sappe dan lainnya. Kami juga sedang bergerak cepat karena ini masuk dalam proyek strategis nasional,” ucapnya.

Dia berharap, para pemilik lahan dapat bersabar sedikit. Sebab timnya juga sedang berusaha untuk kerja cepat. "Tapi, strateginya kan macam-macam. Orang yang kami temui juga sulit, namun kami tetap berusaha untuk mengikuti deadline. Kalau ternyata tidak juga selesai akan kami konsinyasi. Target mungkin akhir April, tapi kita ikuti kondisi yang ada,” pungkasnya.

Diketahui, proyek tol Balikpapan-Samarinda memang sudah memakan waktu enam tahun sejak di-groundbreaking pada 2011. Bahkan, hampir sewindu provinsi ini hanya sibuk mengurusi pembebasan lahan pembangunan jalan bebas hambatan tersebut. Bukan soal anggaran yang tak ada, namun masalah di lapangan yang menyebabkan lahan tak bisa dibebaskan. Akhirnya, ratusan miliar rupiah tak bisa dibelanjakan.

Sementara itu, total anggaran pembebasan lahan proyek jalan bebas hambatan tersebut sebesar Rp 300 miliar. Namun, baru Rp 70 miliar yang dibelanjakan. Sementara masih Rp 230 miliar yang mengendap karena persoalan lahan di lapangan belum tuntas. Adapun, Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 875/KPTS/M/2016 tanggal 31 Oktober 2016 berisi, seluruh pembebasan lahan dari seksi 1 sampai seksi V jalan tol merupakan tanggung jawab PPK Lahan Proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. (*/him/*/gel/rom/k8)


BACA JUGA

Senin, 27 Februari 2017 12:56

NGERI..!! Pedofilia Beraksi, Diduga Ratusan Anak Jadi Korban

SAMARINDA – Kasus kekerasan pada anak di Samarinda cukup mengkhawatirkan. Bahkan, pelakunya semakin…

Senin, 27 Februari 2017 12:45
Pembunuhan Juragan Angkot di Balikpapan

MENGEJUTKAN..!! Ternyata Juragan Angkot Itu Dihabisi Anak Sendiri

BALIKPAPAN – Pembunuhan Mulyadi, Putera Susilo, dan Lasiyem hingga kemarin (26/2) masih menyisakan…

Senin, 27 Februari 2017 12:12

Biaya Logistik Ditekan, Barang Jadi Murah

PROGRAM tol laut yang digagas Presiden Jokowi diyakini sejumlah pihak bakal mengurangi beban logistik.…

Senin, 27 Februari 2017 12:00

Inflasi Februari Lebih Rendah

JAKARTA – Inflasi awal tahun ini cukup tinggi, yakni di angka 0,97 persen. Besaran inflasi tersebut…

Senin, 27 Februari 2017 11:53
Pembunuhan Juragan Angkot di Balikpapan

Dua Tersangka Ternyata Penjual Salome, Disumpahi Pemilik Kontrakan

DARI penelusuran Kaltim Post di rumah tersangka Fendy dan Adda, dari pemeriksaan awal kepolisian, keduanya…

Senin, 27 Februari 2017 11:48
Pembunuhan Juragan Angkot di Balikpapan

Ada Satu Lagi Keluarga Diduga Terlibat

Selain Bambang Hermato, polisi menyatakan ada pelaku lain yang juga masih memiliki hubungan dengan korban…

Senin, 27 Februari 2017 10:28

HAYUUU..!! Reklamasi Tambang Diabaikan, Dewan Bawa ke KPK

SAMARINDA – Kasus korban tewas di lubang bekas tambang di Kaltim belum juga tuntas ditangani kepolisian.…

Senin, 27 Februari 2017 10:17

Kaltara Jadi Koordinator Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie berharap, sumber daya alam (SDA) di Kalimantan bisa…

Minggu, 26 Februari 2017 10:19

Pelanggaran Nyata, Berakhir Hampa

  SAMARINDA – Penanganan kasus korban tewas di lubang bekas tambang menanti hasil akhir.…

Minggu, 26 Februari 2017 10:18

Jokowi Jemput Raja Salman

JAKARTA – Pemerintah Indonesia betul-betul sibuk menyiapkan kedatangan Raja Arab Saudi Salman…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .