MANAGED BY:
JUMAT
24 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Sabtu, 11 Februari 2017 09:41
Proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, 16 Bulan Pemilik Tanah Digantung
SOAL KOMUNIKASI: Persoalan lahan tak kunjung selesai di proyek tol Balikpapan-Samarinda.

PROKAL.CO, BALIKPAPAN - Satu lagi fakta pembebasan lahan proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda berprogres lamban. Seperti dialami mantan Ketua Komisi III DPRD Balikpapan H Sappe. Sudah hampir dua tahun sejak ada pemberitahuan tanahnya akan dibebaskan, hingga sekarang tak ada lagi kabar dari panitia pembebasan lahan.

“Oktober 2015 saya dipanggil diberitahu lahan saya akan dibebaskan. Setelah itu sampai sekarang enggak ada lagi. Ini kepentingan umum lho. Kepentingan Kaltim. Tapi panitianya mbalelo (lambat). Saya katakan panitia pembebasan lahannya mbalelo,” tegasnya, kemarin.

Dia melanjutkan, biarpun 10 tahun lagi tak akan berjalan proyek ini jika panitia pembebasan lahan tak mau berkoordinasi. Pemilik lahan menginginkan kepastian. Tak jadi dibebaskan pun tak masalah. Sebab lahan di Balikpapan harganya terus naik. Sehingga tak ada ruginya bagi pemilik lahan. H Sappe mengaku juga sudah berencana memanfaatkan lahannya untuk perumahan.

Namun, karena ada kepentingan umum yang lebih prioritas, dia bersedia lahannya dibebaskan. Sayangnya, pria yang juga sebagai ketua Ikatan Masyarakat Pesisir Bersatu (IMPB) Balikpapan ini kecewa dengan kinerja panitia pembebasan lahan.

“Uangnya ‘kan ada. Tinggal dipanggil lah pemilik lahan. Yang punya sertifikat dihargai berapa, yang cuma segel harganya berapa. Tawar-menawar, selesai lalu bayar. Kan begitu. Masyarakat itu cuma perlu pendekatan. Apalagi masyarakat ‘kan paham ini untuk kepentingan umum,” tambahnya.

Dia melanjutkan, panitia pembebasan lahan seharusnya juga lebih transparan. Sampai saat ini dirinya juga belum tahu berapa harga untuk tanahnya. “Tanah saya di Kilometer 8. Luasnya 2 hektare tapi hanya beberapa ribu meter yang terkena. Masuk dalam segmen V jalan tol. Sertifikat lengkap, entah mau dihargai berapa. Seharusnya dibuka saja dong,” ujarnya geram.

Dia juga menyoroti kinerja Komisi III DPRD Balikpapan saat ini. Melihat kondisi pembebasan lahan jalan tol yang lambat, seharusnya ada inisiatif untuk membantu. “DPRD ‘kan punya rakyat. Tanah ini juga punya rakyat. Mestinya ikut bantu dong dorong bagaimana jalan tol ini cepat jadi,” katanya.

Dia lantas membandingkan dengan Semarang yang hanya butuh 2 tahun untuk membangun tol. Sementara Balikpapan, perencanaan sudah 7 tahun tapi belum juga selesai. “Soal lahan itu intinya koordinasi. Periksa surat-suratnya, lalu bicara hati ke hati. Pasti jadi,” pungkasnya.

Menurut catatan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUTRPR) Kaltim, dari kebutuhan lahan untuk jalan tol sepanjang 99,98 kilometer itu, 19,28 kilometer atau 14,71 persen di antaranya belum beres. PT Jasa Marga Balikpapan-Samarinda (JMBS) yang merupakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) atau investor tol Seksi II, III, dan IV, telah menyiapkan Rp 250 miliar khusus untuk kegiatan pembebasan lahan.

Informasi yang dihimpun Kaltim Post, dari total lembaran rupiah tersebut, baru Rp 20 miliar yang dibelanjakan. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembebasan Lahan dari Dinas PUTRPR Kaltim Eri Susanto tak spesifik menerangkan dana tersebut digunakan untuk pembebasan lahan di seksi pekerjaan mana.

Kepala Dinas PUTRPR Kaltim M Taufik Fauzi menuturkan, untuk pembiayaan seluruh seksi kegiatan tol kini tak jadi persoalan. Semua seksi sudah terjawab sumber pendanaannya. Seksi I (Km 13 Balikpapan-Samboja, Kutai Kartanegara) dibiayai APBD Kaltim sebesar Rp 1,4 triliun dengan skema kontrak tahun jamak alias multiyears contract (MYC) 2014–2018.

Seksi V (Km 13-Sepinggan Balikpapan) dengan dana APBN dan sharing pinjaman lunak dari Tiongkok sekira Rp 930 miliar. Sementara itu, Seksi II (Samboja-Muara Jawa), III (Muara Jawa -Palaran), dan IV (Palaran-Jembatan Mahakam Kota II) dibiayai investor mencapai Rp 6,5 triliun. “Pinjaman Tiongkok itu sudah turun. Progres fisiknya (Seksi V) masih kecil karena masalah lahan,” terang Taufik, seperti diberitakan kemarin.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Baharuddin Demmu mengatakan, seringkali Pemprov Kaltim menyampaikan bahwa masalah lahan tol sudah beres. Faktanya, saat ini terungkap bahwa hampir 15 persen dari total kebutuhan lahan belum bebas. Bahar -- sapaan akrabnya -- menyarankan pemerintah agar lebih mengintensifkan komunikasi dengan pemilik lahan yang terkena trase tol, namun belum dibebaskan. “Terus lakukan pendekatan untuk musyawarah,” kata politikus PAN itu, Rabu (8/2).

Menurut dia, ada yang menarik dari pemilik lahan di Seksi IV yang belum dibebaskan. Persoalan itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Dari pernyataan yang disampaikan, yang bersangkutan kooperatif. Siap hadir bila diundang. Jadi, sebenarnya, ini persoalan komunikasi yang belum dilakukan. “Jangan berhenti sekali pertemuan. Misal belum ketemu, ajak kembali berkomunikasi. Biar saja sampai bertemu 5–6 kali. Tugas pemerintah memang itu (pelayanan),” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Kaltim, Kejati Kaltim, dan Kodam VI/Mulawarman, siap mendukung pemprov memuluskan proyek jalan bebas hambatan ini.  Siapa pun diminta tak menghambat proyek strategis nasional  tersebut. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) 1/2016 dan Peraturan Presiden (Perpres) 3/2016.

Keputusan pemprov melibatkan tiga lembaga tinggi negara tersebut berawal dari inspeksi Gubernur Awang Faroek Ishak, Selasa (7/2). Saat itu, Awang Faroek mengagendakan peninjauan ke lokasi jalan tol. Dia hendak memastikan ketersediaan lahan proyek strategis nasional yang mendapat atensi Presiden Joko Widodo, tak bermasalah. 

Dari jalan tol 99,02 kilometer yang terbagi lima seksi pekerjaan, progres keseluruhan yang bebas 85,29 persen. Paling lamban progres pembebasan lahan Seksi IV yang menghubungkan Palaran-Jembatan Mahakam Kota (Mahkota) II. Dengan panjang 18,25 kilometer, lebih dari 50 persen belum bebas. (rsh/far)


BACA JUGA

Kamis, 23 November 2017 09:05

Korban Tuntut Ganti Rugi Ditebus

BALIKPAPAN – Dua tahun sudah korban gagal umrah dari PT Timur Sarana Tour & Travel (Tisa)…

Kamis, 23 November 2017 09:02

Presiden Selalu dari Satu Kelompok

SAMARINDA – Kericuhan dalam Pemilihan Raya (Pemira) Presiden BEM Universitas Mulawarman yang membuat…

Kamis, 23 November 2017 09:01

Kaltim Post Peduli Pajak

BALIKPAPAN – Kaltim Post ikut berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kemarin…

Kamis, 23 November 2017 08:58

Lindungi Kesehatan Seluruh Masyarakat

PEMKAB Mahakam Ulu (Mahulu) membuktikan komitmen memberi kepastian perlindungan atas hak jaminan sosial…

Kamis, 23 November 2017 08:55

Khusus Penyetelan dan Finishing Tak Dikerjakan Karyawan

Tidak banyak perajin gitar di Balikpapan. Dari 776.632 warga Balikpapan tahun ini, fakta yang diperoleh…

Kamis, 23 November 2017 08:52

Dukung Kadrie Oening Jadi Nama GOR Sempaja

WACANA penamaan Kompleks GOR Madya Sempaja menjadi Kompleks GOR Kadrie Oening terus menuai dukungan.…

Rabu, 22 November 2017 10:10

Politik Minus Etika Kaum Intelek

SAMARINDA – Teriakan penuh amarah menggelegar di langit Universitas Mulawarman ketika ratusan…

Rabu, 22 November 2017 10:06

Golongan Putih di Kampus Hijau

BADAN Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mulawarman memang hanya sebuah organisasi. Namun, untuk…

Rabu, 22 November 2017 10:00

Nusyirwan: APBD Perubahan Molor

SAMARINDA – Belasan proyek penanganan banjir menumpuk pada akhir tahun. Fenomena itu diklaim bukan…

Rabu, 22 November 2017 09:56

Golkar Kaltim Masih Menimbang

SAMARINDA – Rumor Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) DPP Golkar setelah penahanan sang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .