MANAGED BY:
SELASA
23 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Selasa, 07 Februari 2017 12:14
Utang Berjamaah di Proyek Pemerintah

Tambal-Sulam Keuangan Daerah di Kaltim

PROKAL.CO, Keuangan daerah yang belakangan sedang “sakit” bikin pengusaha gelisah. Pemerintah daerah (pemda) juga tak bisa berbuat banyak. Utang menumpuk.

PEMERINTAH daerah sebenarnya menjadi korban, selain masalah ekonomi yang memang sedang lesu. Menjadi korban, karena bukan hanya banyak terjadi pemangkasan, dana transfer dari pemerintah pusat disebut lambat cair.

Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) merasakan itu. Sekkab Kukar Marli mengatakan, karena lambatnya dana dari pusat, pemkab berutang proyek ke kontraktor sebesar Rp 300 miliar. Namun, dia memastikan utang tersebut akan dibayar setelah proses asistensi APBD Kukar oleh Pemprov Kaltim selesai.

“Jadi, ini benar-benar murni karena keterlambatan dari dana dari pusat saja,” tegasnya. Untuk pembayarannya dipastikan hanya untuk pekerjaan yang sudah rampung serta sesuai volume pekerjaan. Tentu, menyesuaikan jadwal kontrak.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar Wiyono mengatakan, pihaknya masih terus melakukan perhitungan utang, agar sesuai dengan volume yang sudah dikerjakan. “itu supaya tidak ada kelebihan membayar, karena ternyata ada proyek yang belum selesai seratus persen,” ujar Wiyono.

Sama halnya utang pada 2015, seluruh kontraktor yang telah menyelesaikan kewajiban penyelesaian proyeknya diminta tidak perlu khawatir soal pembayaran. Begitu proses verifikasi yang dilakukan, Pemkab Kukar selesai, pembayaran akan dilakukan. “Yang jelas untuk pembayaran utang ini tidak ada masalah,” terangnya.

BAYAR BERTAHAP

Imbas defisit anggaran, Pemkab Kutim ketiban utang Rp 538 miliar. Angka tersebut dikunci Bagian Pembangunan Setkab Kutim berdasarkan laporan dari tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Meski demikian, pemkab berkomitmen membayar utang tersebut tahun ini mengingat rata-rata proyek yang dikerjakan kontraktor pada 2016 sudah rampung seluruhnya. Hanya pembayarannya yang ditunda.

Diketahui APBD Kutim 2016 sebesar Rp 3,5 triliun, namun menyusut saat APBD Perubahan menjadi Rp 2,4 triliun. Sementara itu, APBD 2017 hanya Rp 2,6 triliun. Anggaran tersebut sebagian sudah diplot membayar utang, selebihnya untuk belanja pegawai mencapai Rp 900 miliar. Selain itu, sebesar Rp 300 miliar untuk program desa membangun yang dialokasikan ke seluruh OPD.

Kabag Pembangunan Setkab Kutim Poniso Suryo Renggono mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah membahas soal jadwal pembayaran utang. Rencananya pada triwulan pertama fokus pada proyek penunjukan langsung. Sementara itu, pada triwulan kedua baru pada proyek yang dilelang. “Ini untuk menjaga kondusivitas di Kutim, karena kami berkomitmen untuk membayar utang,” ucapnya.

Meski demikian, pembayaran utang tidak bisa dilakukan secara sekaligus, namun bertahap menyesuaikan dana transfer dari pusat. Soal waktu pelunasan utang juga diprediksi hingga akhir tahun, mengingat anggaran harus berbagi dengan keperluan lain. Misalnya operasional pegawai hingga proyek baru pada 2017.

Soal rencana peminjaman kepada pihak ketiga semisal PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut di TAPD. Pemerintah masih menghitung untung dan rugi peminjaman itu. Sementara pembayaran bunga utang disebutnya bisa membuat pembangunan daerah terganggu.

“Kami terutama Sekkab Kutim Irawansyah masih melihat anggaran yang ada masih mampu menopang pembangunan Kutim. Namun, berimbas pada pengurangan proyek. Tapi tak masalah,” jelasnya.

Dia berharap, kontraktor di Kutim bisa mengerti kondisi saat ini. Sebab, anggaran yang minim seperti sekarang terjadi di semua daerah di Indonesia. “Pemerintah terus berupaya menjalin komunikasi dengan kontraktor, sehingga mereka mengerti kondisi keuangan daerah,” harapnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutim Aswandini Eka Tirta yakin, defisit mengganggu pembangunan. Pasalnya, rencana yang disusun tahun sebelumnya lepas dan harus membayar utang tahun berikutnya. Hal itu membuat pembangunan pada tahun tersebut terhambat lantaran harus fokus membayar utang tahun lalu. “Kalau pemerintah hanya membayar utang, kapan ada pembangunan,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, setelah badai defisit melanda daerah, Bupati Kutim Ismunandar memberikan arahan untuk mengumpulkan kontraktor di setiap OPD, akhir tahun lalu. Dua opsi ditawarkan ke kontraktor, yakni melanjutkan proyek sampai selesai dan mau dibayar tahun ini atau menghentikan proyek dengan catatan berapa pun progres pembangunan akan tetap dibayar. “Kebanyakan mereka melanjutkan pembangunan dan mau saja dibayar tahun ini. Karena kami menjual komitmen dan pembangunan saat ini masih terjaga,” ucapnya.

SEGERA CAIR

Serangkaian skenario dilakukan Pemkot Balikpapan untuk menyelamatkan APBD 2016. Yakni, melakukan penjadwalan ulang pelunasan proyek-proyek fisik. Total ada Rp 159 miliar, proyek tahun lalu yang harus dilunasi tahun ini. Pemkot sempat menjanjikan pembayaran bakal dilakukan pada triwulan pertama.

Sebagai keringanan terhadap kontraktor, mereka boleh mencicil pekerjaan. Mengerjakan sesuai kemampuan pada 2016, lalu melanjutkan sisanya tahun ini ketika pembayaran per termin sudah dilakukan oleh pemkot.

Namun apa daya. Niat membayar, nyatanya pemkot tak punya uang. Meski sudah masuk dalam batang tubuh APBD 2017, tapi uangnya belum ada. Pemkot harus menunggu kas masuk. Baik dari bantuan pusat maupun perolehan pendapatan daerah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Balikpapan Tara Allorante mengatakan, sudah ada beberapa kontraktor yang mengadu ke Dinas PU. Mereka menanyakan perihal pelunasan pembayaran proyek.

“Sudah ada beberapa kontraktor yang datang ke saya. Memang sesuai dengan perjanjian, kontraktor yang tahun lalu belum dibayar dijanjikan proses pelunasan tahun ini. Kami meminta mereka untuk bersabar, mengingat kondisi yang sedang dialami pemerintah kota sekarang,” ujarnya kepada Kaltim Post, belum lama ini.

Tara menjelaskan kepada kontraktor, saat ini masih dalam tahap administrasi. Pemkot sudah mengirimkan surat pengangkatan penanggung jawab anggaran (PA) yang sudah ditandatangani oleh wali kota dan telah diterima oleh pihaknya.

Berdasarkan surat itu, dia membuat surat keputusan untuk mengangkat pengelola kegiatan yang berisikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Administrasi, dan yang lainnya. “Mereka yang ditunjuk inilah yang nantinya menandatangani dokumen pencairan uangnya nanti,” tambahnya.

Dia melanjutkan, persoalan administrasi bakal segera diselesaikan. “Lagi pula ini kan masih Januari dan yang dijanjikan akan dibayar tahun 2017, masih panjang waktunya,” imbuhnya.

Karena itu, dia meminta kontraktor dapat memaklumi. Karena memang tak ada uang. “Kondisi saat ini serba-dilematis. Kita sudah tanda tangan kontrak tapi belum dibayarkan. Repot juga mau dipaksakan dibayar juga tidak bisa,” katanya.

Di dalam Rp 159 miliar yang jadi tanggungan pemkot tahun ini, salah satunya penjadwalan ulang pembayaran Stadion Balikpapan sebesar Rp 60 miliar. Belum juga itu dilunasi, Pemkot Balikpapan harus menanggung tambahan utang lagi Rp 100 miliar. Yakni, Rp 75 miliar kekurangan alokasi untuk stadion dan Rp 25 miliar kekurangan alokasi untuk Balikpapan Islamic Center (BIC).

“Ada bantuan Rp 20 miliar dari provinsi di APBD Perubahan 2016 untuk stadion. Tapi total kekurangan Rp 135 miliar. Dipotong Rp 20 miliar itu jadi kurang Rp 115 miliar,” kata Tara. Sementara baik BIC maupun stadion keduanya telah rampung dikerjakan. “Ya kalau tahun ini ada uangnya dibayar. Kalau tidak ada mau apa lagi,” pungkasnya.

DEMONSTRASI

Sementara itu, di Bontang tertunggaknya pelunasan proyek membuat kontraktor meradang. Puncaknya, mereka melakukan demonstrasi di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bontang, kemarin (6/2).

Aksi puluhan kontraktor yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengusaha Lokal Bontang (FKPLB) itu awalnya kondusif. Situasi sedikit menegang ketika mereka memaksa masuk ke kantor. Itu dilakukan karena Kepala BPKD Bontang Amiluddin tak kunjung menemui mereka.

Para kontraktor meminta agar aktivitas di kantor tersebut dihentikan. Beruntung, mereka mengurungkan niat setelah dijanjikan akan ditemui oleh Amiluddin.

Ketua FKPLB Frans Micha menuturkan, pihaknya menuntut agar pelunasan proyek terus diproses. Sehingga kontraktor bisa melunasi pula kredit di bank. Dia mengatakan, kontraktor terancam di-blacklist karena permasalahan ini. “Kalau terus berlarut, bunga bank akan semakin bertambah,” tuturnya.

Pemkot disebut sempat berhenti memproses pembayaran, karena menerima surat dari DPRD Bontang. Isinya, pembayaran yang dilakukan mendahului pengesahan APBD Perubahan harus seizin legislator. “Itu hanya politik dagang sapi. Pemerintah hanya perlu memberi tahu, bukan meminta izin,” tegas Muhammad Muqrim, wakil FKPLB.

Di tempat lain, Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase selepas melakukan rapat dengan anggota DPRD Bontang menegaskan, pemkot tetap melakukan pergeseran APBD Perubahan dengan atau tanpa persetujuan wakil rakyat.

Pasalnya, kebijakan itu mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 31/2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2017. “Dalam aturan tersebut, pemerintah cukup melayangkan pemberitahuan saja kepada DPRD terkait kebijakan pergeseran anggaran,” ujar Basri.

Politikus Hanura itu mengatakan pemkot telah bersurat ke Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak terkait hal tersebut. Selanjutnya, menyiapkan Peraturan Wali Kota jika sudah menerima balasan. “Kami maunya satu pekan ini semua selesai. Tapi kan di Pemprov Kaltim tidak semudah itu,” ungkapnya.

Adapun, Wakil Ketua DPRD Bontang Etha Rimba Paembonan mengatakan, permasalahan itu sebenarnya hanya persoalan komunikasi. Menurut dia, jika pemkot bersurat dan mengajak bicara seluruh anggota DPRD, pergeseran anggaran bisa segera diselesaikan.

“Karena memang harus dibayar, dan itu penting. Kontraktor dan tukang itu konstituen kami. Jadi, kalau mau bicara siapa yang paling berkepentingan, maka DPRD-lah yang paling berkepentingan,” tuturnya.

Etha mengingatkan, pemerintah dan DPRD benar-benar mengikuti UU 23/2004 yang berisi kepala daerah bersama DPRD adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

“Karena kita ini bersama-sama maka harus saling mengingatkan dong. Kalau di sebelah ada jurang, ya, harus diingatkan. Jangan malah didorong, tapi kalau kepala daerah sudah yakin benar bahwa tidak akan jatuh walau ada jurang, ya, silakan jalan,” bebernya. Menurut dia, pengaturan APBD juga termuat di Permendagri Nomor 13 dan 20 Tahun 2011. “Mudah-mudahan tidak ada masalah. Saya pikir pembayaran pihak ketiga itu menjadi concern perhatian kita semua,” jelasnya. (*/ns/*/and/edw/*/dns/aji/rsh/qi/rom/k8)


BACA JUGA

Senin, 22 Mei 2017 11:00

Simak, Ini Cerita di Balik Terbakarnya KM Mutiara Sentosa I saat Menuju Balikpapan

BALIKPAPAN – Wajah kusut, memelas, dan pasrah. Raut ini mendominasi ekspresi 184 penumpang yang…

Senin, 22 Mei 2017 09:38

REKOR AKBAR SI NYONYA BESAR

ITALIA mutlak milik Juventus. Klub Turin ini memastikan gelar juara Serie A musim 2016-2017 setelah…

Senin, 22 Mei 2017 09:29

Rasio Timpang di Rutan

Solusi keterbatasan pegawai di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan pengadilan negeri (PN) segera terjawab.…

Senin, 22 Mei 2017 09:14

Distribusi Rumah “Jokowi” Diduga Tanpa Data

SAMARINDA – Program sejuta rumah murah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejuta harap.…

Senin, 22 Mei 2017 09:12

Membangun Negeri, Komitmen Cetak Birokrasi Antikorupsi

Selama tiga hari Workshop Generasi Tunas Integritas yang digelar Pemprov Kaltim bekerja sama Komisi…

Minggu, 21 Mei 2017 12:00

Lima Tewas Terbakar di Masalembu

BALIKPAPAN - Terbakarnya KM Mutiara Sentosa I, Rabu (20/5) menambah daftar panjang kapal yang karam…

Minggu, 21 Mei 2017 09:21

Modal Bagus Tantang Singo Edan

TENGGARONG – Mitra Kukar punya modal bagus saat bertandang ke markas Arema FC, pekan depan. Itu…

Minggu, 21 Mei 2017 09:14

Tertahan di Pintu hingga Diintimidasi Telepon Spekulan

Upaya Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri mengendus kejahatan yang memainkan harga pangan menjelang Ramadan…

Minggu, 21 Mei 2017 09:10

176 Kuota Masih Kosong

ANTREAN naik haji yang panjang rupanya bukan jaminan kuota ke Tanah Suci full tahun ini. Buktinya, waktu…

Sabtu, 20 Mei 2017 12:56
Penanaman Modal Fluktuasi, Investasi Masih Aman

Uang Berpotensi Lari ke Luar Negeri

SAMARINDA  –  Informasi keuangan di perbankan tak lagi bersifat privat. Petugas pajak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .