MANAGED BY:
MINGGU
22 JANUARI
HOME | UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Minggu, 08 Januari 2017 11:23
GILA..!! Di Kabupaten Ini, Jika Ingin Jadi Pejabat, Bayar Ratusan Juta

KPK Siap Koordinasi dengan KASN-Kemendagri

-

PROKAL.CO, JAKARTA - Praktik “dagang jabatan” di Pemkab Klaten masuk kategori akut. Sebab, jabatan itu dijual ke pejabat eselon II sampai PNS golongan rendah setingkat kepala sekolah dasar (SD). Bukan hanya itu, suap pengisian jabatan juga diduga sudah dilakukan sejak lama. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan melibatkan orang-orang terdekat Bupati Klaten Sri Hartini.

Dari laporan yang dikumpulkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sri Hartini yang juga istri Bupati Klaten Haryanto Wibowo periode 2000-2005 diduga kerap mematok harga bagi pejabat atau PNS yang ingin menduduki jabatan tertentu. Harga yang dipatok mulai Rp 5 juta sampai Rp 400 juta. Pun, bukan hanya di Dinas Pendidikan, suap itu juga berlaku di instansi lain di lingkungan Pemkab Klaten.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengaku sudah mendapat informasi itu. Menurutnya, praktik ilegal tersebut memang sangat mungkin melibatkan banyak pihak. Mengingat, jumlah uang yang ditemukan KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) dan penggeledahan di rumah dinas (rumdin) bupati cukup besar. Masing-masing Rp 2 miliar dan Rp 3,2 miliar.

Penyidik KPK pun sudah memanggil 36 saksi yang terdiri dari unsur PNS berbagai golongan untuk mendalami dari mana saja aliran uang suap “dagang jabatan” tersebut. PNS yang diperiksa mulai dari kepala dinas, staf kecamatan sampai kepala SD. ”Apakah saksi (PNS) tersebut pernah dimintai uang oleh pihak tertentu di Klaten atau pernah memberikan uang itu yang menjadi poin pemeriksaan.”

Mengenai tarif, Febri menyebut hal itu memang sangat berpeluang dilakukan semua kepala daerah setiap kali melakukan pengisian atau rotasi pejabat PNS. Dengan demikian, terbilang wajar bila Sri Hartini mematok harga kepada aparatur sipil negara (ASN) yang ingin mendapatkan jabatan tertentu. “Kalau memang ada informasi dari komisi ASN, kami dengan senang hati menerimanya,” tuturnya.

Febri menambahkan, penyidikan kasus jual beli jabatan ke depan tidak hanya sebatas penindakan hukum, tapi juga untuk me-review regulasi kewenangan pergeseran jabatan di daerah. KPK pun siap berkoordinasi dengan KASN dan Kemendagri untuk sama-sama mencegah terjadinya praktik culas pengisian jabatan, seperti di Klaten. “Ini akan sangat bagus,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, bupati dan wali kota sesuai memiliki kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya serta pejabat fungsional keahlian utama. Ketentuan itu diatur dalam UU aparatur sipil negara (ASN) tahun 2014.

Sebelumnya, KASN juga mencatat adanya kejanggalan dalam perombakan jabatan di sejumlah daerah. Di antaranya, beberapa kabupaten di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jambi, dan Papua. Kasusnya hampir sama seperti di Klaten, yakni gerbong mutasi jabatan dilakukan dalam skala besar. “Jangan sampai perombakan jabatan menjadi ATM kepala daerah,” ujar Ketua KASN Sofian Effendi. (tyo/jpnn/rom/k15)


BACA JUGA

Sabtu, 21 Januari 2017 22:18

Timses Ahok Tak Takut Hasil Survei

      Hasil survei pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Basuki T Purnama (Ahok)-…

Jumat, 20 Januari 2017 10:07

Holding BUMDes Ditarget Setara Perusahaan Internasional

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo…

Kamis, 19 Januari 2017 10:05

TEGAS..!! Empat Pengedar Meregang Nyawa

JAKARTA — Polri makin garang memerangi pengedar narkotika. Terbukti, hanya dalam 18 hari pada…

Jumat, 13 Januari 2017 08:54

Tim Musafir Perlu Petarung

BALIKPAPAN – Persiba Balikpapan mematok kriteria cukup tinggi untuk pesepak bola Tanah Air yang…

Rabu, 04 Januari 2017 09:54

Buku Ahok Jadi Pembahasan dalam Sidang

JAKARTA - Jalannya sidang dugaan penistaan yang digelar tertutup didominasi pembahasan soal buku Basuki…

Selasa, 03 Januari 2017 10:57

RUU Miras Tak Kunjung Disahkan, Fahira Idris Ultimatum DPR

JAKARTA - Setelah sempat ditargetkan selesai pada Juni 2016, nyatanya RUU Larangan Minuman Beralkohol…

Selasa, 03 Januari 2017 10:56

Polisi Identifikasi Jaringan ISIS di Palu

PALU – Jaringan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sudah berada di Sulawesi Tengah. Hal tersebut…

Selasa, 03 Januari 2017 10:55

ADUH..!! Kartu BPJS Tak Sakti Lagi di RS Swasta

JAKARTA - Pengguna kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus bersabar. Mereka…

Selasa, 03 Januari 2017 10:54

Perkara Ahok Masuk Tahap Pembuktian

JAKARTA - Sidang keempat perkara dugaan penodaan agama Islam dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama…

Selasa, 03 Januari 2017 10:23

Risma Takut Banyak Siswa DO

SURABAYA - Memasuki 2017, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menghadapi tantangan berat di bidang pendidikan.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .