MANAGED BY:
MINGGU
26 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Minggu, 08 Januari 2017 11:23
GILA..!! Di Kabupaten Ini, Jika Ingin Jadi Pejabat, Bayar Ratusan Juta

KPK Siap Koordinasi dengan KASN-Kemendagri

-

PROKAL.CO, JAKARTA - Praktik “dagang jabatan” di Pemkab Klaten masuk kategori akut. Sebab, jabatan itu dijual ke pejabat eselon II sampai PNS golongan rendah setingkat kepala sekolah dasar (SD). Bukan hanya itu, suap pengisian jabatan juga diduga sudah dilakukan sejak lama. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan melibatkan orang-orang terdekat Bupati Klaten Sri Hartini.

Dari laporan yang dikumpulkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sri Hartini yang juga istri Bupati Klaten Haryanto Wibowo periode 2000-2005 diduga kerap mematok harga bagi pejabat atau PNS yang ingin menduduki jabatan tertentu. Harga yang dipatok mulai Rp 5 juta sampai Rp 400 juta. Pun, bukan hanya di Dinas Pendidikan, suap itu juga berlaku di instansi lain di lingkungan Pemkab Klaten.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengaku sudah mendapat informasi itu. Menurutnya, praktik ilegal tersebut memang sangat mungkin melibatkan banyak pihak. Mengingat, jumlah uang yang ditemukan KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) dan penggeledahan di rumah dinas (rumdin) bupati cukup besar. Masing-masing Rp 2 miliar dan Rp 3,2 miliar.

Penyidik KPK pun sudah memanggil 36 saksi yang terdiri dari unsur PNS berbagai golongan untuk mendalami dari mana saja aliran uang suap “dagang jabatan” tersebut. PNS yang diperiksa mulai dari kepala dinas, staf kecamatan sampai kepala SD. ”Apakah saksi (PNS) tersebut pernah dimintai uang oleh pihak tertentu di Klaten atau pernah memberikan uang itu yang menjadi poin pemeriksaan.”

Mengenai tarif, Febri menyebut hal itu memang sangat berpeluang dilakukan semua kepala daerah setiap kali melakukan pengisian atau rotasi pejabat PNS. Dengan demikian, terbilang wajar bila Sri Hartini mematok harga kepada aparatur sipil negara (ASN) yang ingin mendapatkan jabatan tertentu. “Kalau memang ada informasi dari komisi ASN, kami dengan senang hati menerimanya,” tuturnya.

Febri menambahkan, penyidikan kasus jual beli jabatan ke depan tidak hanya sebatas penindakan hukum, tapi juga untuk me-review regulasi kewenangan pergeseran jabatan di daerah. KPK pun siap berkoordinasi dengan KASN dan Kemendagri untuk sama-sama mencegah terjadinya praktik culas pengisian jabatan, seperti di Klaten. “Ini akan sangat bagus,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, bupati dan wali kota sesuai memiliki kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya serta pejabat fungsional keahlian utama. Ketentuan itu diatur dalam UU aparatur sipil negara (ASN) tahun 2014.

Sebelumnya, KASN juga mencatat adanya kejanggalan dalam perombakan jabatan di sejumlah daerah. Di antaranya, beberapa kabupaten di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jambi, dan Papua. Kasusnya hampir sama seperti di Klaten, yakni gerbong mutasi jabatan dilakukan dalam skala besar. “Jangan sampai perombakan jabatan menjadi ATM kepala daerah,” ujar Ketua KASN Sofian Effendi. (tyo/jpnn/rom/k15)


BACA JUGA

Sabtu, 25 Februari 2017 11:30

SUDAH NGGAK TAHAN! Bawa Polisi Gerebek Suami lagi Ngamar

 LAMONGAN – Jangan main-main jika istri sudah nekat. Pria berisinial BG (25) warga Desa Blajo,…

Sabtu, 25 Februari 2017 10:17

WADUH! SMA Negeri Belajarnya Lesehan

  LUWU UTARA- Program pendidikan menjadi salah satu prioritas pemerintahan sekarang. Tapi apa jadinya…

Sabtu, 25 Februari 2017 10:02

Naik Haji atau Umrah, Hadiah Tim Pengamanan Raja Salman

 JAKARTA- Kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud di Indonesia pada 1-9 Maret 2017…

Sabtu, 25 Februari 2017 09:50

Dahlan Korban Pembunuhan Karakter

 JAKARTA- Kasus yang menimpa mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dianggap sebagai pembunuhan karakter.…

Jumat, 24 Februari 2017 11:36

Wuih! 800 Orang Sertai Raja Arab ke Indonesia

 JAKARTA -- Bagaimana bila Raja Arab Saudi ke Indonesia? Tak tanggung-tanggung ada 800 orang yang…

Jumat, 24 Februari 2017 11:19

Blangko Kosong , Urus e-KTP Terhambat

 JAKARTA- Proses lelang pengadaan blangko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP)–yang semestinya…

Jumat, 24 Februari 2017 10:59

Tim Boy Sadikin Siap Serang Balik Ahok

JAKARTA - Makin panas saja situasi politik di Ibu Kota menyongsong putaran kedua Pilkada DKI 2017. Tim…

Jumat, 24 Februari 2017 09:38

Infrastruktur Pendukung Jadi Prioritas

JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama Kementerian Pariwisata proaktif memasarkan…

Jumat, 24 Februari 2017 00:24

Dialog The Prospects for Global Financial Stability Hadirkan Pakar Ekonometrika

JAKARTA - Generasi muda saat ini sering terjebak pada pilihan yang sempit ketika mempelajari sebuah…

Kamis, 23 Februari 2017 09:49

Pilkada Brutal, Massa Bentrok Polisi

 MOROTAI- Kekhawatiran terjadinya aksi anarkis dalam Pilkada Morotai, Maluku Utara, terbukti. Massa…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .