MANAGED BY:
JUMAT
24 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Minggu, 08 Januari 2017 11:23
GILA..!! Di Kabupaten Ini, Jika Ingin Jadi Pejabat, Bayar Ratusan Juta

KPK Siap Koordinasi dengan KASN-Kemendagri

-

PROKAL.CO, JAKARTA - Praktik “dagang jabatan” di Pemkab Klaten masuk kategori akut. Sebab, jabatan itu dijual ke pejabat eselon II sampai PNS golongan rendah setingkat kepala sekolah dasar (SD). Bukan hanya itu, suap pengisian jabatan juga diduga sudah dilakukan sejak lama. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan melibatkan orang-orang terdekat Bupati Klaten Sri Hartini.

Dari laporan yang dikumpulkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sri Hartini yang juga istri Bupati Klaten Haryanto Wibowo periode 2000-2005 diduga kerap mematok harga bagi pejabat atau PNS yang ingin menduduki jabatan tertentu. Harga yang dipatok mulai Rp 5 juta sampai Rp 400 juta. Pun, bukan hanya di Dinas Pendidikan, suap itu juga berlaku di instansi lain di lingkungan Pemkab Klaten.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengaku sudah mendapat informasi itu. Menurutnya, praktik ilegal tersebut memang sangat mungkin melibatkan banyak pihak. Mengingat, jumlah uang yang ditemukan KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) dan penggeledahan di rumah dinas (rumdin) bupati cukup besar. Masing-masing Rp 2 miliar dan Rp 3,2 miliar.

Penyidik KPK pun sudah memanggil 36 saksi yang terdiri dari unsur PNS berbagai golongan untuk mendalami dari mana saja aliran uang suap “dagang jabatan” tersebut. PNS yang diperiksa mulai dari kepala dinas, staf kecamatan sampai kepala SD. ”Apakah saksi (PNS) tersebut pernah dimintai uang oleh pihak tertentu di Klaten atau pernah memberikan uang itu yang menjadi poin pemeriksaan.”

Mengenai tarif, Febri menyebut hal itu memang sangat berpeluang dilakukan semua kepala daerah setiap kali melakukan pengisian atau rotasi pejabat PNS. Dengan demikian, terbilang wajar bila Sri Hartini mematok harga kepada aparatur sipil negara (ASN) yang ingin mendapatkan jabatan tertentu. “Kalau memang ada informasi dari komisi ASN, kami dengan senang hati menerimanya,” tuturnya.

Febri menambahkan, penyidikan kasus jual beli jabatan ke depan tidak hanya sebatas penindakan hukum, tapi juga untuk me-review regulasi kewenangan pergeseran jabatan di daerah. KPK pun siap berkoordinasi dengan KASN dan Kemendagri untuk sama-sama mencegah terjadinya praktik culas pengisian jabatan, seperti di Klaten. “Ini akan sangat bagus,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, bupati dan wali kota sesuai memiliki kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya serta pejabat fungsional keahlian utama. Ketentuan itu diatur dalam UU aparatur sipil negara (ASN) tahun 2014.

Sebelumnya, KASN juga mencatat adanya kejanggalan dalam perombakan jabatan di sejumlah daerah. Di antaranya, beberapa kabupaten di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jambi, dan Papua. Kasusnya hampir sama seperti di Klaten, yakni gerbong mutasi jabatan dilakukan dalam skala besar. “Jangan sampai perombakan jabatan menjadi ATM kepala daerah,” ujar Ketua KASN Sofian Effendi. (tyo/jpnn/rom/k15)


BACA JUGA

Jumat, 24 November 2017 07:15

Raih 34 Medali Emas dari Ajang WSC di AS

JAKARTA - Sekolah IPEKA Integrated Christian School (IICS) kembali mengharumkan nama Indonesia di tingkat…

Rabu, 22 November 2017 09:12

Akumindo Belum Paham

JAKARTA – Pemerintah berencana menyinergikan ritel modern dengan warung tradisional. Itu menarik…

Rabu, 22 November 2017 09:11

Khofifah Belum Mengundurkan Diri

JAKARTA - Nama Khofifah Indar Parawansa makin mantap mewarnai bursa Pilgub Jatim. Namun, dia belum mundur…

Rabu, 22 November 2017 09:10

Cinlok, Kakek-Kakek Nikahi Gadis 17 Tahun

 Lahir, mati, jodoh dan rezeki sudah ada yang mengatur. Nah, jikalau soal jodoh, tentu juga hanya…

Selasa, 21 November 2017 12:44

Giliran Istri Novanto ‘Digarap’ KPK

Sehari setelah penahanan Ketua DPR Setya Novanto, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa istri…

Selasa, 21 November 2017 08:31

Nomor Ponsel Tak Sesuai NIK, Bisa Minta Blokir

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) menyerahkan fitur pengecekan nomor induk…

Selasa, 21 November 2017 08:31

TNI-Polri Siap Habiskan KKSB

JAKARTA – Evakuasi warga dua desa yang terisolasi, Kimbely dan Banti, akhirnya selesai. Satgas…

Selasa, 21 November 2017 08:30

Jajaki Pabrik Olah Air Laut Jadi Garam

JAKARTA – Produksi garam nasional digenjot. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menargetkan…

Senin, 20 November 2017 23:55

Menyikapi Dinamika Ekonomi dan Politik 2018

JAKARTA – PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menyelenggarakan sharing session kepada para…

Senin, 20 November 2017 17:58

Mantap! Tunjangan Pengawas Sekolah Dinaikkan

Selama ini karena alasan rendahnya tunjangan pengawas, banyak kepala sekolah maupun guru enggan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .