MANAGED BY:
SENIN
21 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Minggu, 08 Januari 2017 11:23
GILA..!! Di Kabupaten Ini, Jika Ingin Jadi Pejabat, Bayar Ratusan Juta

KPK Siap Koordinasi dengan KASN-Kemendagri

-

PROKAL.CO, JAKARTA - Praktik “dagang jabatan” di Pemkab Klaten masuk kategori akut. Sebab, jabatan itu dijual ke pejabat eselon II sampai PNS golongan rendah setingkat kepala sekolah dasar (SD). Bukan hanya itu, suap pengisian jabatan juga diduga sudah dilakukan sejak lama. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan melibatkan orang-orang terdekat Bupati Klaten Sri Hartini.

Dari laporan yang dikumpulkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sri Hartini yang juga istri Bupati Klaten Haryanto Wibowo periode 2000-2005 diduga kerap mematok harga bagi pejabat atau PNS yang ingin menduduki jabatan tertentu. Harga yang dipatok mulai Rp 5 juta sampai Rp 400 juta. Pun, bukan hanya di Dinas Pendidikan, suap itu juga berlaku di instansi lain di lingkungan Pemkab Klaten.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengaku sudah mendapat informasi itu. Menurutnya, praktik ilegal tersebut memang sangat mungkin melibatkan banyak pihak. Mengingat, jumlah uang yang ditemukan KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) dan penggeledahan di rumah dinas (rumdin) bupati cukup besar. Masing-masing Rp 2 miliar dan Rp 3,2 miliar.

Penyidik KPK pun sudah memanggil 36 saksi yang terdiri dari unsur PNS berbagai golongan untuk mendalami dari mana saja aliran uang suap “dagang jabatan” tersebut. PNS yang diperiksa mulai dari kepala dinas, staf kecamatan sampai kepala SD. ”Apakah saksi (PNS) tersebut pernah dimintai uang oleh pihak tertentu di Klaten atau pernah memberikan uang itu yang menjadi poin pemeriksaan.”

Mengenai tarif, Febri menyebut hal itu memang sangat berpeluang dilakukan semua kepala daerah setiap kali melakukan pengisian atau rotasi pejabat PNS. Dengan demikian, terbilang wajar bila Sri Hartini mematok harga kepada aparatur sipil negara (ASN) yang ingin mendapatkan jabatan tertentu. “Kalau memang ada informasi dari komisi ASN, kami dengan senang hati menerimanya,” tuturnya.

Febri menambahkan, penyidikan kasus jual beli jabatan ke depan tidak hanya sebatas penindakan hukum, tapi juga untuk me-review regulasi kewenangan pergeseran jabatan di daerah. KPK pun siap berkoordinasi dengan KASN dan Kemendagri untuk sama-sama mencegah terjadinya praktik culas pengisian jabatan, seperti di Klaten. “Ini akan sangat bagus,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, bupati dan wali kota sesuai memiliki kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya serta pejabat fungsional keahlian utama. Ketentuan itu diatur dalam UU aparatur sipil negara (ASN) tahun 2014.

Sebelumnya, KASN juga mencatat adanya kejanggalan dalam perombakan jabatan di sejumlah daerah. Di antaranya, beberapa kabupaten di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jambi, dan Papua. Kasusnya hampir sama seperti di Klaten, yakni gerbong mutasi jabatan dilakukan dalam skala besar. “Jangan sampai perombakan jabatan menjadi ATM kepala daerah,” ujar Ketua KASN Sofian Effendi. (tyo/jpnn/rom/k15)


BACA JUGA

Minggu, 20 Mei 2018 10:10

KPK Lanjutkan Kasus Century

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melanjutkan penanganan kasus skandal korupsi…

Sabtu, 19 Mei 2018 14:03

BIKIN GADUH..!! Kemenag Rilis 200 Mubalig yang Dianggap Penuhi Kriteria Berceramah

JAKARTA- Mengawali Ramadan, Kementerian Agama (Kemenag) melansir pengumuman penting, yakni 200 mubalig…

Sabtu, 19 Mei 2018 13:36

4 Kg Sabu Masuk Lapas, Kepala Lapas Akhirnya Dipenjara Juga

BANDARLAMPUNG - Kasus lolosnya 4 kilogram sabu-sabu dan ekstasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas…

Sabtu, 19 Mei 2018 13:34

Tuntutan Mati Aman Abdurrachman Dipastikan Tidak Pengaruhi Pergerakan Teror

JAKARTA -Mabes Polri memastikan tuntutan mati terhadap terdakwa otak pengeboman MH Thamrin, Aman Abdurrachman,…

Sabtu, 19 Mei 2018 12:53

Bos JAD Aman Abdurrachman, Dituntut Hukuman Mati, Ini Alasan Kejagung

JAKARTA -Kejaksaan Agung mengungkapkan alasan tim jaksa penuntut umum (JPU) menuntut hukuman mati terhadap…

Sabtu, 19 Mei 2018 11:54

Mantap..!! Presiden Dewan ICAO Anugerahkan Indonesia Council President Certificate

MONTREAL- Indonesia mendapatkan penghargaan dari International Civil Aviation Organization (ICAO). Penghargaan…

Rabu, 16 Mei 2018 21:32

GILAA..!! Hanya karena Dipaksa Sarapan Pagi, Suami Gorok Leher Istrinya

Seorang suami bernama Ahmad Pahmi, 36, di Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumsel, tega menghabisi nyawa…

Rabu, 16 Mei 2018 21:10

Demokrat dan Gerindra Makin Akrab, Tanda-Tanda Berkoalisi?

JAKARTA- Konstelasi pemilihan presiden bergerak semakin dinamis seiring makin dekatnya pendaftaran capres…

Rabu, 16 Mei 2018 21:08

Teroris Jaringan JAD di Tangerang Nyamar Jadi Tukang Vermak Jeans

Tiga terduga teroris yang diringkus Densus 88 Antiteror dipastikan berasil dari jaringan Jemaah…

Rabu, 16 Mei 2018 21:03

BLUNDER..!! Gara-Gara Ini, Admin Akun Presiden Jokowi Dipecat

Sekretariat Presiden telah mencopot salah satu admin pemegang akun @jokowi di Twitter. Penyebabnya adalah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .