MANAGED BY:
KAMIS
23 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Selasa, 03 Januari 2017 10:57
RUU Miras Tak Kunjung Disahkan, Fahira Idris Ultimatum DPR
-

PROKAL.CO, JAKARTA - Setelah sempat ditargetkan selesai pada Juni 2016, nyatanya RUU Larangan Minuman Beralkohol (LMB) hingga kini belum juga disahkan DPR. Padahal, RUU LMB sudah cukup mendesak diterapkan, mengingat pelanggaran terkait miras belakangan ini semakin marak di Indonesia.

Untuk itu, Gerakan Nasional Anti Miras (Genam) mendesak DPR untuk serius menyelesaikan pembahasan RUU LMB dan segera menyahkannya pada awal 2017. “Saya tidak tahu tarik-menarik seperti apa yang terjadi dalam pembahasannya, sehingga molor hingga setengah tahun,” kata Ketua Umum Genam Fahira Idris kemarin (2/1).

Yang pasti, lanjut dia, pelanggaran miras di daerah-daerah semakin mengkhawatirkan. Dari hasil operasi, kepolisian berhasil menyita ribuan botol miras di berbagai daerah. “Mau sampai kapan negara ini tidak ada aturan miras setingkat undang-undang. Mau tunggu sampai berapa nyawa melayang akibat miras,” ujarnya.

Menurut Fahira, peraturan Menteri Perdagangan tentang pelarangan penjualan miras di minimarket tidak cukup untuk menghentikan laju peredaran miras. Sebab, selain tidak komprehensif juga tak ada sanksi berat. Apalagi denda dan pidana bagi yang melanggarnya.

Ia menyebutkan, masyarakat di daerah yang sudah punya Perda Miras seperti Provinsi Papua beruntung karena laju produksi, distribusi, dan konsumsi miras bisa diatasi. Tetapi bagi daerah yang belum punya perda miras seperti Jakarta dan banyak daerah lainnya, masyarakat hanya bisa mengelus dada, melihat miras dijajakan begitu bebas.

“Itulah kenapa perlu regulasi miras setingkat undang-undang karena bisa berlaku dan diterapkan secara nasional,” ujar Fahira yang juga Wakil Ketua Komite III DPD RI itu.

Karena ketidakjelasan penyelesaian RUU LMB ini, Fahira mengimbau masyarakat terutama di daerah-daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak pada 15 Februari 2017 mendatang untuk menarik komitmen dari para calon kepala daerah. Para calon kepala daerah dituntut untuk membuat regulasi terkait miras, mulai peraturan kepala daerah hingga perda.

Genam, lanjut Fahira, sudah mulai menggerakkan relawan-relawannya di daerah untuk menarik komitmen dari semua pasangan calon terkait produksi, distribusi, dan konsumsi miras. Fahira berharap, isu pemberantasan miras juga menjadi program para calon kepala daerah yang akan berkompetisi pada pilkada mendatang.

“Miras ini kan penyakit sosial yang serius. Terutama bagi generasi muda. Jadi, calon kepala daerah harus punya inovasi dan solusi untuk mengatasi. Kalau tidak ada komitmen, dia tidak layak dipilih,” pungkasnya. (fri/jpnn/kri/k11)


BACA JUGA

Selasa, 21 November 2017 08:31

TNI-Polri Siap Habiskan KKSB

JAKARTA – Evakuasi warga dua desa yang terisolasi, Kimbely dan Banti, akhirnya selesai. Satgas…

Selasa, 21 November 2017 08:30

Jajaki Pabrik Olah Air Laut Jadi Garam

JAKARTA – Produksi garam nasional digenjot. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menargetkan…

Senin, 20 November 2017 23:55

Menyikapi Dinamika Ekonomi dan Politik 2018

JAKARTA – PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menyelenggarakan sharing session kepada para…

Senin, 20 November 2017 17:58

Mantap! Tunjangan Pengawas Sekolah Dinaikkan

Selama ini karena alasan rendahnya tunjangan pengawas, banyak kepala sekolah maupun guru enggan…

Senin, 20 November 2017 17:55

Sinyal IDI Bikin Setnov Ditahan

Sempat dikritik karena terkesan ragu-ragu dan tak berani, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya…

Senin, 20 November 2017 17:49

Ini Bukti Jokowi Tak Lindungi Setnov

Meski sempat kucing-kucingan dan diwarnai "akrobat hukum", Ketua DPR Setya Novanto akhirnya mengenakan…

Senin, 20 November 2017 17:46

Golkar Terbelah,Kubu JK-Setnov Berhadapan

Kubu Golkar kini terbelah dua untuk menentukan siapa pengganti Ketua Umum kini Setya Novanto. Pengamat…

Senin, 20 November 2017 12:17

Mendes Ancam Kades Yang Manfaatkan Dana Desa Tidak Swakelola

KATINGAN- Menteri Desa Pembangunan Deerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo meminta kepada…

Minggu, 19 November 2017 17:35

Kasus Novanto, Jokowi-JK Bersaing?

Ada sisi lain yang bisa dicermati dari kasus Setya Novanto. Pengamat politik Faris Thalib menilai, Wakil…

Minggu, 19 November 2017 17:31

KPK Kemungkinan Usut Pengacara Novanto

Setelah terus berkoar akan mempolisikan pihak-pihak yang menyerang kliennya, pengacara Setya Novanto…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .