MANAGED BY:
SENIN
19 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Selasa, 03 Januari 2017 10:57
RUU Miras Tak Kunjung Disahkan, Fahira Idris Ultimatum DPR
-

PROKAL.CO, JAKARTA - Setelah sempat ditargetkan selesai pada Juni 2016, nyatanya RUU Larangan Minuman Beralkohol (LMB) hingga kini belum juga disahkan DPR. Padahal, RUU LMB sudah cukup mendesak diterapkan, mengingat pelanggaran terkait miras belakangan ini semakin marak di Indonesia.

Untuk itu, Gerakan Nasional Anti Miras (Genam) mendesak DPR untuk serius menyelesaikan pembahasan RUU LMB dan segera menyahkannya pada awal 2017. “Saya tidak tahu tarik-menarik seperti apa yang terjadi dalam pembahasannya, sehingga molor hingga setengah tahun,” kata Ketua Umum Genam Fahira Idris kemarin (2/1).

Yang pasti, lanjut dia, pelanggaran miras di daerah-daerah semakin mengkhawatirkan. Dari hasil operasi, kepolisian berhasil menyita ribuan botol miras di berbagai daerah. “Mau sampai kapan negara ini tidak ada aturan miras setingkat undang-undang. Mau tunggu sampai berapa nyawa melayang akibat miras,” ujarnya.

Menurut Fahira, peraturan Menteri Perdagangan tentang pelarangan penjualan miras di minimarket tidak cukup untuk menghentikan laju peredaran miras. Sebab, selain tidak komprehensif juga tak ada sanksi berat. Apalagi denda dan pidana bagi yang melanggarnya.

Ia menyebutkan, masyarakat di daerah yang sudah punya Perda Miras seperti Provinsi Papua beruntung karena laju produksi, distribusi, dan konsumsi miras bisa diatasi. Tetapi bagi daerah yang belum punya perda miras seperti Jakarta dan banyak daerah lainnya, masyarakat hanya bisa mengelus dada, melihat miras dijajakan begitu bebas.

“Itulah kenapa perlu regulasi miras setingkat undang-undang karena bisa berlaku dan diterapkan secara nasional,” ujar Fahira yang juga Wakil Ketua Komite III DPD RI itu.

Karena ketidakjelasan penyelesaian RUU LMB ini, Fahira mengimbau masyarakat terutama di daerah-daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak pada 15 Februari 2017 mendatang untuk menarik komitmen dari para calon kepala daerah. Para calon kepala daerah dituntut untuk membuat regulasi terkait miras, mulai peraturan kepala daerah hingga perda.

Genam, lanjut Fahira, sudah mulai menggerakkan relawan-relawannya di daerah untuk menarik komitmen dari semua pasangan calon terkait produksi, distribusi, dan konsumsi miras. Fahira berharap, isu pemberantasan miras juga menjadi program para calon kepala daerah yang akan berkompetisi pada pilkada mendatang.

“Miras ini kan penyakit sosial yang serius. Terutama bagi generasi muda. Jadi, calon kepala daerah harus punya inovasi dan solusi untuk mengatasi. Kalau tidak ada komitmen, dia tidak layak dipilih,” pungkasnya. (fri/jpnn/kri/k11)


BACA JUGA

Jumat, 16 Februari 2018 19:39

Ongkos Pilkada Selangit, Korupsi Tak Terbendung

Sudah jadi rahasia umum, ongkos untuk bisa menjadi kepala daerah sangatlah mahal. Nah kondisi ini mendapat…

Jumat, 16 Februari 2018 19:36

Parpol Gagal, Banyak Calon di Pilkada Kena OTT KPK

Tertangkapnya sejumlah kepala daerah yang mencalonkan diri kembali di Pilkada 2018 merupakan bukti kegagalan…

Jumat, 16 Februari 2018 19:28

Imlek Lepas Burung, Apa Maknanya?

Ada tradisi unik mengiringi perayaan Imlek.  Warga Tionghoa biasanya menjalankan tradisi melepas…

Jumat, 16 Februari 2018 19:22

Adakah Peluang Habib Rizieq Jadi Capres 2019

Di tengah maraknya pemberitaan persaingan Jokowi dan Prabowo, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib…

Jumat, 16 Februari 2018 19:17

Albothyl Berbahaya, DPR Kritik BPOM

Anggota DPR gerah dan mengkritik habis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ini berkait hasil bahaya…

Selasa, 13 Februari 2018 19:58

Belanja di Pasar, Tentara Tewas Didor

TNI berduka. Serangan separatis bersenjata di Papua menewaskan Anggota TNI Satgas Ban Timsus Sinak,…

Selasa, 13 Februari 2018 19:47

Cueki UU MD3, KPK Tak Perlu Izin Presiden Garap Legislator Korup

Anggota DPR boleh saja berlindung di balik UU MD3, tapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempersoalkan…

Selasa, 13 Februari 2018 19:43

Akhirnya, 19 Ribu Guru Honorer Bisa Jadi CPNS Tahun Ini

Setelah sekian lama terkatung-katung, nasib sebanyak 19.317 guru honoreryang mengabdi di daerah terdepan,…

Selasa, 13 Februari 2018 19:39

Airlangga Belum Terpikir Jadi Cawapres

Meski digadang-gadang memiliki kans untuk maju dalam Pilpres 2019, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga…

Selasa, 13 Februari 2018 19:34

Cekcok Mobil Kreditan, Sekeluarga Dibantai

Tak butuh waktu lama, otak kasus pembunuhan sekeluarga di Tangerang Banten berhasil dibongkar. Penyidik…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .