MANAGED BY:
JUMAT
24 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

BALIKPAPAN

Selasa, 27 Desember 2016 12:34
NAH..!! BPJS Semprit Faskes Tingkat Pertama

Jadi Temuan KPK, Dibayar Sesuai Kinerja

PERBAIKI LAYANAN PRIMER: Untuk mengurangi jumlah rujukan ke Rumah Sakit, BPJS Kesehatan akan menerapkan reward dan punishment di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.(dok/kp)

PROKAL.CO, BALIKPAPAN - Petugas puskesmas, klinik pratama hingga dokter perorangan bakal lebih berkeringat mulai awal 2017. BPJS Kesehatan Balikpapan akan menerapkan sistem pembayaran kapitasi berbasis kinerja (KBK). Metode ini dipilih untuk mendongkrak kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Sesungguhnya keputusan ini telah berjalan di beberapa daerah di Indonesia, terutama daerah yang menjadi ibu kota provinsi. Nantinya, diharapkan seluruh kabupaten/kota menerapkan kebijakan yang sama. Kepala BPJS Kesehatan Balikpapan Muhammad Fakhriza mengatakan, peraturan ini memacu pada rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Temuan dalam lembaga anti rasuah ini menyebutkan jika sistem pembayaran BPJS Kesehatan tergolong masih lemah. Selain itu, kinerja FKTP belum optimal. Sebab kenyataan di lapangan, banyak pasien yang telah berobat ke FKTP, namun tetap harus menjalani rujukan ke rumah sakit. “Ada sekitar 155 diagnosis penyakit nonspesialistik yang harusnya sudah bisa terselesaikan di faskes tingkat satu. Sehingga pasien tidak perlu lagi rujuk ke rumah sakit,” ucapnya kepada Kaltim Post.

Sistem kapitasi merupakan perhitungan pembayaran yang tidak hanya berdasarkan angka kesakitan. Namun, berdasarkan jumlah total peserta yang terdaftar BPJS Kesehatan. “Biasanya pembayaran dari jumlah peserta terdaftar akan dikalikan dengan nilai pembayaran sesuai permenkes,” tuturnya. Namun dengan sistem KBK, sambung dia, BPJS Kesehatan dapat menggenjot kinerja para dokter dan ahli kesehatan lainnya di FKTP.

Mereka akan mendapatkan bayaran sesuai kinerja masing-masing. Di mana, sistem pembayaran akan menuntut pada beberapa indikator. Pertama, indikator angka kontak komunikasi peserta. FKTP akan masuk kategori aman jika dapat menyentuh radius 150 per mil atau 15 persen dari total peserta terdaftar.

Riza memberikan contoh, jika faskes tingkat satu itu terpapar peserta dengan jumlah 10 ribu. Setidaknya mereka harus mampu menyentuh 15 persen dari total peserta. Berarti ada 1.500 peserta yang berada dalam jangkauan faskes tersebut. “Faskes harus melakukan kontak minimal sebanyak 15 persen peserta dari total keseluruhan. Artinya mereka harus kontak dengan peserta lewat berbagai cara. Mulai dari mengadakan sosialisasi langsung, kegiatan di posyandu, kontak lewat telepon, dan sebagainya. Tidak hanya kontak dengan mereka yang sakit,” jelasnya.

Kedua, adalah indikator rasio rujukan nonspesialistik. Riza menuturkan, dokter harus memberikan upaya maksimal untuk menangani pasiennya. Terutama pada pasien yang tergolong menderita penyakit nonspesialistik. “Apabila dokter masih memberikan rujukan pasien ke rumah sakit, padahal pasien itu masuk kategori penyakit nonspesialistik. Itu akan berpengaruh pada penilaian kinerja mereka,” sebutnya.

Tingkat penilaian sendiri terdiri dari zona aman sampai zona berprestasi. Bagi dokter yang memberikan rujukan kurang dari 5 persen dari total pesertanya akan masuk zona aman. Kemudian, untuk dokter dengan hasil rujukan kurang dari 1 persen, maka masuk zona berprestasi. Indikator lainnya, yaitu angka perpindahan peserta ke FKTP lain dan rasio prolanis FKTP.

Harapannya, sistem pembayaran KBK dapat meningkatkan kinerja dokter sekaligus sebagai alat kontrol kerja FKTP. Dengan begitu, tidak semua pasien harus mendapatkan rujukan ke rumah sakit setelah menjalani perawatan di FKTP. Terutama bagi pasien yang menderita penyakit nonspesialistik. (*/gel/riz/k15)


BACA JUGA

Kamis, 23 November 2017 08:08

Mantan Bendahara Setwan Menghilang

BALIKPAPAN - Mantan Bendahara DPRD Balikpapan Dillah diduga menghilang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kelas…

Kamis, 23 November 2017 08:01

Rutan Balikpapan Overload Lima Kali Lipat

BALIKPAPAN — Jumlah penghuni di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Balikpapan tercatat 957 orang…

Kamis, 23 November 2017 07:58

Gelar Duta Wisata Tukang Sodomi Itu Akan Dicabut

BALIKPAPAN — Setelah dinonaktifkan dari Green Generation Indonesia, P kini terancam dicoret dari…

Kamis, 23 November 2017 07:56

Renovasi PMI Dipertanyakan

BALIKPAPAN – Komisi IV DPRD Balikpapan dibuat bingung. Pasalnya, Palang Merah Indonesia (PMI)…

Kamis, 23 November 2017 07:48

Servis Mesin Cuci, Masuk Penjara

BALIKPAPAN – Sepinya orderan servis barang elektronik, membuat Aziz (27) lupa diri. Bukannya memperbaiki…

Kamis, 23 November 2017 07:42

Evaluasi Studi Kelayakan Sudah Final

BALIKPAPAN – Sempat molor dari target, proyek penyulingan air laut atau desalinasi dipastikan…

Kamis, 23 November 2017 07:40

Dana Hibah KONI untuk Bayar Pengurus

BALIKPAPAN – Dugaan penyalahgunaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Balikpapan…

Kamis, 23 November 2017 07:38

Awalnya Main Facebook, Malah Ketagihan Togel Online

BALIKPAPAN – Berawal dari bermain Facebook, Rudi Nurwahyudi (36) klik tautan judi togel online.…

Kamis, 23 November 2017 07:33

Ditentang, Disporapar Tetap Bangun Gudang

RENCANA pembangunan gudang oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) mendapat kontra dari…

Kamis, 23 November 2017 07:32

Golkar Balikpapan Klaim Solid

BALIKPAPAN – Setelah penahanan Ketua Umum Golkar Setya Novanto (Setnov) oleh Komisi Pemberantasan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .