MANAGED BY:
JUMAT
21 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

BALIKPAPAN

Selasa, 27 Desember 2016 12:34
NAH..!! BPJS Semprit Faskes Tingkat Pertama

Jadi Temuan KPK, Dibayar Sesuai Kinerja

PERBAIKI LAYANAN PRIMER: Untuk mengurangi jumlah rujukan ke Rumah Sakit, BPJS Kesehatan akan menerapkan reward dan punishment di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.(dok/kp)

PROKAL.CO, BALIKPAPAN - Petugas puskesmas, klinik pratama hingga dokter perorangan bakal lebih berkeringat mulai awal 2017. BPJS Kesehatan Balikpapan akan menerapkan sistem pembayaran kapitasi berbasis kinerja (KBK). Metode ini dipilih untuk mendongkrak kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Sesungguhnya keputusan ini telah berjalan di beberapa daerah di Indonesia, terutama daerah yang menjadi ibu kota provinsi. Nantinya, diharapkan seluruh kabupaten/kota menerapkan kebijakan yang sama. Kepala BPJS Kesehatan Balikpapan Muhammad Fakhriza mengatakan, peraturan ini memacu pada rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Temuan dalam lembaga anti rasuah ini menyebutkan jika sistem pembayaran BPJS Kesehatan tergolong masih lemah. Selain itu, kinerja FKTP belum optimal. Sebab kenyataan di lapangan, banyak pasien yang telah berobat ke FKTP, namun tetap harus menjalani rujukan ke rumah sakit. “Ada sekitar 155 diagnosis penyakit nonspesialistik yang harusnya sudah bisa terselesaikan di faskes tingkat satu. Sehingga pasien tidak perlu lagi rujuk ke rumah sakit,” ucapnya kepada Kaltim Post.

Sistem kapitasi merupakan perhitungan pembayaran yang tidak hanya berdasarkan angka kesakitan. Namun, berdasarkan jumlah total peserta yang terdaftar BPJS Kesehatan. “Biasanya pembayaran dari jumlah peserta terdaftar akan dikalikan dengan nilai pembayaran sesuai permenkes,” tuturnya. Namun dengan sistem KBK, sambung dia, BPJS Kesehatan dapat menggenjot kinerja para dokter dan ahli kesehatan lainnya di FKTP.

Mereka akan mendapatkan bayaran sesuai kinerja masing-masing. Di mana, sistem pembayaran akan menuntut pada beberapa indikator. Pertama, indikator angka kontak komunikasi peserta. FKTP akan masuk kategori aman jika dapat menyentuh radius 150 per mil atau 15 persen dari total peserta terdaftar.

Riza memberikan contoh, jika faskes tingkat satu itu terpapar peserta dengan jumlah 10 ribu. Setidaknya mereka harus mampu menyentuh 15 persen dari total peserta. Berarti ada 1.500 peserta yang berada dalam jangkauan faskes tersebut. “Faskes harus melakukan kontak minimal sebanyak 15 persen peserta dari total keseluruhan. Artinya mereka harus kontak dengan peserta lewat berbagai cara. Mulai dari mengadakan sosialisasi langsung, kegiatan di posyandu, kontak lewat telepon, dan sebagainya. Tidak hanya kontak dengan mereka yang sakit,” jelasnya.

Kedua, adalah indikator rasio rujukan nonspesialistik. Riza menuturkan, dokter harus memberikan upaya maksimal untuk menangani pasiennya. Terutama pada pasien yang tergolong menderita penyakit nonspesialistik. “Apabila dokter masih memberikan rujukan pasien ke rumah sakit, padahal pasien itu masuk kategori penyakit nonspesialistik. Itu akan berpengaruh pada penilaian kinerja mereka,” sebutnya.

Tingkat penilaian sendiri terdiri dari zona aman sampai zona berprestasi. Bagi dokter yang memberikan rujukan kurang dari 5 persen dari total pesertanya akan masuk zona aman. Kemudian, untuk dokter dengan hasil rujukan kurang dari 1 persen, maka masuk zona berprestasi. Indikator lainnya, yaitu angka perpindahan peserta ke FKTP lain dan rasio prolanis FKTP.

Harapannya, sistem pembayaran KBK dapat meningkatkan kinerja dokter sekaligus sebagai alat kontrol kerja FKTP. Dengan begitu, tidak semua pasien harus mendapatkan rujukan ke rumah sakit setelah menjalani perawatan di FKTP. Terutama bagi pasien yang menderita penyakit nonspesialistik. (*/gel/riz/k15)


BACA JUGA

Kamis, 20 Juli 2017 10:07

Salahi Izin Kerja, WNA Terjaring Razia

BALIKPAPAN – Petugas Kantor Imigrasi Balikpapan melakukan razia di salah satu indekos Jalan Indrakila,…

Kamis, 20 Juli 2017 08:43

Lahan Tol Dikawal Polri-TNI

JALAN tol Samarinda–Balikpapan dengan panjang 99,2 kilometer ditargetkan Presiden Joko Widodo…

Kamis, 20 Juli 2017 08:28

Dugaan Korupsi RPU Menggantung

BALIKPAPAN - Dua kali Lebaran Idulfitri terlewati. Namun, kasus dugaan penggelembungan dana untuk pengadaan…

Kamis, 20 Juli 2017 08:27

Protes Kenaikan TDL, Warga Demo PLN

BALIKPAPAN – Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) untuk golongan pelanggan 900 VA memang membebani…

Kamis, 20 Juli 2017 08:21

Pajak Kendaraan Menunggak, Bebas Biaya Denda

BALIKPAPAN – Masyarakat Balikpapan yang menunggak pembayaran pajak kendaraannya, segera lakukan…

Kamis, 20 Juli 2017 08:16

Pasar Pandan Sari Jadi Percontohan

BALIKPAPAN - Pasar Pandan Sari perlahan akan diperbaiki. Melalui program pasar sejahtera, akan menjadi…

Kamis, 20 Juli 2017 08:08

Hadiah Motor Ditambah

BALIKPAPAN - Mendekati hari-H, jumlah hadiah yang bisa didapatkan peserta Fun Walk dan Fun Bike HUT…

Kamis, 20 Juli 2017 08:06

Kesbangpol Pastikan HTI Tidak Terdaftar

BALIKPAPAN – Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan memastikan ormas Hizbut…

Kamis, 20 Juli 2017 08:04

Tenaga Kerja Serbu Balikpapan

BALIKPAPAN – Masyarakat Balikpapan harus siap bersaing dengan tenaga kerja dari luar kota. Meski…

Kamis, 20 Juli 2017 08:00

Minta Sistem Zonasi Dihapus

BALIKPAPAN – Sebanyak 25 calon siswa baru yang belum diterima di sekolah negeri masih harap-harap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .