MANAGED BY:
JUMAT
22 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Senin, 12 Desember 2016 09:17
Peserta Meninggal Masih Ditagih Iuran BPJS
-

PROKAL.CO, JAKARTA - Jelang tiga tahun perjalanannya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih mendapat banyak catatan. Salah satunya soal tagihan iuran bagi peserta yang sudah meninggal.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menuturkan, fenomena itu masih banyak dijumpai di lapangan. Banyak laporan yang masuk ke pihaknya terkait tunggakan iuran yang kadang bahkan cukup mencengangkan pada peserta yang sudah tutup usia ini.

“Beberapa waktu lalu saya juga sempat mengurus punya paman saya. Sudah meninggal lima bulan tapi tagihan masih diberikan. Ada banyak kasus serupa,” ujarnya di Jakarta, kemarin (11/12).

Timboel cukup menyayangkan hal ini. Apalagi, saat diurus pihak kantor cabang BPJS kesehatan tersebut tetap mewajibkan tunggakan iuran dibayar. Alasannya, karena memang tidak ada laporan masuk soal wafatnya peserta tersebut.

“Paman saya meninggalnya di RS provider BPJS Kesehatan. harusnya ada koordinasi antara pihak rumah sakit ini dan BPJS Kesehatan dong. Kalau seperti ini akhirnya masyarakat lagi yang disalahkan karena tidak lapor,” jelasnya.

Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan system online pelayanan kepesertaan yang bisa diakses bersama oleh kedua bela pihak. Pihak rumah sakit harusnya bisa meneruskan informasi terkait surat kematian peserta pada BPJS Kesehatan. Sehingga, peserta yang sudah tutup usia ini tak lagi ditagih iuran.

“Paling tidak diinfokan sehingga tidak ada tagihan. Kalau pun nanti harus follow up dengan menyerahkan surat kematian asli paling tidak ya enggak ada tagihan,” tegasnya.

Buruknya koordinasi ini membuka tabir soal buruknya data kepesertaan. Hal ini dikhawatirkan banyaknya peserta yang akhirnya eksisting-nya dipertanyakan. Paling berat tentu pada peserta tidak mampu yang dibiayai oleh negara. “Kalau terjadi di PBI, ini ‘kan sayang. Padahal di lapangan banyak warga tidak mampu yang masih belum masuk PBI,” ungkapnya.

Merespons hal ini, Kepala Departemen Komunikasi Eksternal dan Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi menuturkan, untuk hal ini memang ada kewajiban oleh keluarga peserta untuk melapor. Karena bila tidak, tentu BPJS kesehatan tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan telah tutup usia. Sehingga, tagihan masih terus dihitung. “Karena ada surat keterangan meninggal. Itu dibawa ke cabang BPJS Kesehatan terdekat,” ungkapnya.

Dia membenarkan adanya kewajiban pembayaran tunggakan dari peserta tersebut oleh pihak keluarga. Sebab, itu sudah masuk ke sistem tagihan. Namun, dia menyatakan, besaran iuran terhitung sejak peserta meninggal bisa dikembalikan oleh pihak bank. “Memang tidak bisa langsung. Tapi itu bisa nanti oleh pihak bank,” pungkasnya. (mia/jpnn/rom)


BACA JUGA

Kamis, 21 September 2017 17:03

Nelayan Malaysia Seludupkan Sabu dan Ekstasi lewat Aceh

Sabu asal Malaysia berhasil digagalkan Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Direktorat Jenderal…

Rabu, 20 September 2017 18:58

KPK Yakin Kalahkan Setnov di Praperadilan

Berbagai upaya dilakukan Ketua DPR Setya Novanto untuk lolos dari jerat sebagai tersangka Komisi Pemberantasan…

Rabu, 20 September 2017 18:53

Honorer K2 Merasa Dibuang Pemerintah

Para tenaga honorer kategori dua (K2) merasa pemerintah telah membuang mereka. Ini menyusul…

Rabu, 20 September 2017 18:49

Jokowi Diyakini Takkan Gandeng Puan di 2019

Banyak pihak menggadang-gadang Puan Maharani bakal digandeng Jokowi pada Pilpres 2019. Tapi pengamat…

Rabu, 20 September 2017 18:45

Perempuan Layak Cawapres, Puan, Sri Mulyani atau Susi?

Sejumlah perempuan di Indonesia disebutkan layak maju pada Pilpres 2019. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi…

Rabu, 20 September 2017 11:32

MANTAP..!! Bandar Narkoba Tewas Ditangan Petugas Naik 300 Persen

JAKARTA— Instruksi Presiden Jokowi yang diamini Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak…

Rabu, 20 September 2017 11:26

KPU-Bawaslu Sulit Aplikasikan UU Pilkada, Ini Alasannya

JAKARTA- Penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu kesulitan mengaplikasikan Undang-Undang (UU) No…

Selasa, 19 September 2017 09:09

Dua Truk Serbuk Pil Diangkut

JAKARTA – Polri bergerak cepat setelah terungkapnya peredaran pil koplo di Kendari, Sulawesi Utara,…

Selasa, 19 September 2017 09:08

2020, Jumlah Hakim Susut 2.000 Orang

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) memprediksi jumlah hakim pada 2020 berkurang dua ribu orang. Tidak ada…

Senin, 18 September 2017 19:17

20 Oktober Honoer K2 Demo Besar-besaran

Menganggap pemerintah tak kunjung memperhatikan nasib mereka, ratusan ribu honorer kategori dua (K2)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .