MANAGED BY:
MINGGU
18 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Senin, 29 Juli 2013 09:44
Proyek Tersendat-sendat

Kasus dengan NCR Ikut Pengaruhi BSB

PROKAL.CO, v>

SAMARINDA  -  Sengketa PT Nuansa Cipta Realtindo (NCR) dengan Pemkot Samarinda soal pembayaran proyek, dinilai jadi kendala pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB).  Proyek di sisi darat sempat terhenti selama enam bulan tahun lalu. Hingga sekarang, pembangunan kerap tersendat-sendat, karena permintaan NCR yang menghentikan pengerjaan.
 
Demikian diungkapkan anggota Komisi III DPRD Kaltim Zainal Haq kepada Kaltim Post, Minggu (28/7).
Ia mengatakan, pada Maret 2012 PT NCR meminta pemprov untuk menghentikan sementara pembangunan. Sebab kala itu bekas kontraktor pemkot dalam membangun BSB, melayangkan gugatan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Hingga Agustus 2012, proyek terhenti dan mulai kembali bekerja pada September 2012.
 
Terhentinya pembangunan sisi darat bandara di Sungai Siring itu, kata dia, ikut memengaruhi target BSB selesai akhir tahun ini. “Kami juga meminta toleransi oleh PT NCR untuk tidak menghambat pembangunan. Silakan mereka menyelesaikan proses hukum dengan pemkot, tapi proyek tetap jalan,” ucapnya.
 
PT NCR pun menyetujui hal itu. Pekerjaan bisa berjalan. Namun terkadang PT NCR kerap kali meminta untuk menghentikan proyek di sejumlah titik. Itu demi kepentingan proses hukum yang mereka ajukan di BANI. “Tapi pemprov tetap mengerjakan, padahal ini riskan terjerat kasus hukum. Di tengah proses gugatan PT NCR, tapi proyek tetap jalan,” bebernya.
 
Politisi PKS ini mengatakan, progres pembangunan BSB yang lambat ini akan menjadi catatan bagi Komisi III DPRD Kaltim. Pihaknya akan mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim. “Kita lihat saja sampai akhir tahun bagaimana progresnya,” kata dia.
 
Dikatakan, target Desember 2013 aktivitas Bandara Temindung Samarinda yang hendak dipindah ke BSB bakal meleset. Ini jelas jadi preseden buruk bagi pemprov. Zainal menekankan, pembayaran pembangunan antara pemprov ke kontraktor diminta harus sesuai progres. Jangan sampai pembayaran melebihi progres.
Ia menyebut, proyek dengan kontrak tahun jamak itu tak hanya BSB. Masih ada 15 proyek multiyears lainnya kecuali RSUD Tarakan, yang kemungkinan besar tahun ini belum rampung. “Gubernur (Awang Faroek Ishak) ‘kan nanti akan melaporkan di LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Red). Nah ini yang akan kami kritisi,” jelasnya.
 
Senada, anggota Komisi III DPRD Kaltim lainnya, Muhammad Adam, mengatakan di tengah padatnya penerbangan di Bandara Internasional Sepinggan, Balikpapan, Kaltim memerlukan bandara baru. Samarinda yang tengah dibangun BSB, diharapkan bisa segera selesai. Hal itu, kata dia, ketika arus mudik penumpang via Bandara Sepinggan membludak, maka mereka yang hendak ke Pulau Jawa atau daerah lainnya bisa melalui BSB. Arus mudik via transportasi udara pun konsentrasinya bisa terpecah.
 
Melihat progres BSB sisi darat saat ini sebesar 65 persen dinilai cukup berat bisa selesai akhir tahun ini. bisa jadi lebih lama lagi bandara ini baru beroperasi, karena pembangunan sisi udara masih belum jelas. Saat ini masih dalam tahap lelang.
 
Menurut Adam, jangan sampai, BSB ini jadi proyek “Abunawas”, lantaran terminal penumpang sudah rampung, tapi landasan pacunya belum ada. Sebutan “Abunawas” sebelumnya melekat dengan Jembatan Martadipura di Kota Bangun, Kutai Kartanegara (Kukar). Jembatan ini selama bertahun-tahun tak digunakan lantaran tiadanya jalan pendekat.
 
Politisi Hanura ini menyarankan, sembari menunggu pembangunan BSB rampung, ada baiknya pemprov merencanakan perbaikan dan pelebaran jalan dari Samarinda kota ke Sungai Siring, Samarinda Utara. “Percuma jalannya sempit, bisa memakan waktu lama ke sana (BSB). Padahal tujuannya pembangunan BSB itu biar bisa mendekatkan dengan warga Samarinda,” ungkapnya.
 
Diketahui, putusan BANI yang dikeluarkan 3 Agustus 2012 lalu memenangkan NCR. Pemkot wajib membayar Rp 137,5 miliar. NCR adalah bekas kontraktor dan investor proyek BSB di Sungai Siring, Samarinda Utara, yang dikerjakan sejak 2005. Mereka menggugat atas dasar klaim progres pembangunan yang sudah 31 persen. Sementara pemerintah, menggunakan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Kaltim sebagai acuan pembayaran. Dalam audit BPKP, progres pembangunan hanya 23 persen.
 
Pemkot berkeinginan mengakhiri perjanjian kerja sama dengan NCR. Pada 18 April 2011, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang melalui surat Nomor 107/L-IV/Pemb/KS/11 meminta Dishub Samarinda (yang meneken kontrak dengan NCR) mengakhiri kontrak. Dasar pengakhiran kontrak itu adalah kesepakatan antara Gubernur Kaltim dan Wali Kota Samarinda pada 4 Januari 2011. (rom/far/k1)
 
loading...

BACA JUGA


Terbius Keindahan Jepang

Warga Kehormatan Yorkshire

Dampak Kemarau, Ikan Sungai Langka

Acciuga Ingin Selamanya

Sujiati Gantikan Anwar Sanusi di DPRD

Fenomena Digitalisasi, Akankah Menjadi Solusi?

Bankaltimra Masih Butuh Tambahan Modal Inti

BPK: Klasifikasi Data sebelum Diberi ke Wartawan

Buru Poin di Serui

Nana Begitu Dibela Anak Autisnya
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .